Example: biology

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …

SALINAN . PERATURAN . MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK INDONESIA. nomor 8 TAHUN 2015. TENTANG. URAIAN JABATAN. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan, perlu menetapkan uraian jabatan di lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan;. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN dan Kebudayaan tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan;. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890).

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.

Tags:

  Reagan, Menteri, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri, Aparatur

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …

1 SALINAN . PERATURAN . MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK INDONESIA. nomor 8 TAHUN 2015. TENTANG. URAIAN JABATAN. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan, perlu menetapkan uraian jabatan di lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan;. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN dan Kebudayaan tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan;. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890).

2 2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);. 3. PERATURAN Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025;. 4. PERATURAN Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;. 5. PERATURAN Presiden nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan;. 6. Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan MENTERI Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;. 7. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN dan Kebudayaan nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN dan Kebudayaan nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN dan Kebudayaan nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan.

3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG URAIAN JABATAN. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal 1. (1) Uraian Jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian di lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan. 1. (2) Uraian Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan. (3) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN MENTERI ini. Pasal 2. (1) Penetapan pemegang jabatan berdasarkan uraian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja jabatan. (2) Penetapan pemegang jabatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan. Pasal 3. Perubahan dan/atau pembentukan uraian jabatan pada unit kerja di lingkungan Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan.

4 Pasal 4. PERATURAN MENTERI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2015. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. REPUBLIK INDONESIA, TTD. ANIES BASWEDAN. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2015. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. REPUBLIK INDONESIA, TTD. YASONNA H. LAOLY. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 nomor 661. SALINAN sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian PENDIDIKAN dan Kebudayaan, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001. 2. SALINAN . LAMPIRAN. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK IMDONESIA. nomor 8 TAHUN 2015. TENTANG. URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. nomor KODE. JABATAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM. Analis Akuntabilitas Kinerja Analis Apresiasi Film Analis Barang Milik Negara Analis Data Analis Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum Analis Data dan Informasi Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Analis Data dan Informasi Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Analis Data Mutu PENDIDIKAN Analis Data PENDIDIKAN Analis Desain Pameran Analis Dokumentasi Cagar Budaya dan Museum Analis Dokumentasi Kesenian dan Perfilman Analis Eksplorasi Cagar Budaya Analis Ekspresi Budaya Tradisional Analis Hubungan Antarlembaga Analis Jabatan Analis Kata dan Istilah Analis Kebutuhan Diklat Kepala Sekolah Analis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Analis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Bahasa Analis Kekayaan Budaya Analis Kelembagaan Analis Kemitraan Analis Kepegawaian Madya (Jabatan Fungsional Tertentu).

5 Analis Kepegawaian Muda (Jabatan Fungsional Tertentu). Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan (Jabatan Fungsional Tertentu). Analis Kepegawaian Penyelia (Jabatan Fungsional Tertentu). Analis Kepegawaian Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu). Analis Kerja Sama Analis Kerja Sama Atdikbud dan SILN. Analis Kerja Sama Luar Negeri Analis Kerugian Negara Analis Ketatalaksanaan Analis Komunitas Adat 3. Analis Konten Media Sosial Analis Kualifikasi dan Karir Pendidik Analis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Analis Kualifikasi dan Karir Tenaga Kependidikan Analis Laporan Barang Milik Negara Analis Laporan Hasil Pengawasan Analis Lingkungan Budaya Analis Literasi Film Analis Media dan Jurnalistik Analis Mutasi Jabatan Pimpinan Analis Mutasi Tenaga Fungsional Tertentu Selain Guru dan Dosen Analis Nilai Budaya Analis Organisasi Analis Pelaksanaan Diklat Analis Pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah Analis Pelaksanaan Kebijakan Program Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Analis Pelaksanaan Kelembagaan Analis Pelaksanaan Kurikulum Analis Pelaksanaan Pembelajaran Analis Pelaksanaan Penilaian dan Akreditasi Analis Pelaksanaan PERATURAN Kepegawaian Analis Pelaksanaan Program dan Anggaran Analis Pelaksanaan Program Pengembangan PAUDNI.

6 Analis Pelaksanaan Program Pengembangan Tenaga Pimpinan dan Pegawai Analis Pelaksanaan Program Pengembangan Tenaga Teknis dan Fungsional Non Pendidik Analis Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Analis Pelaksanaan Program Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Analis Pelaksanaan Program Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Analis Pelaporan Keuangan Analis Pemanfaatan Cagar Budaya dan Koleksi Museum Analis Pemberdayaan Lembaga Analis Pembiayaan Analis Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya dan Koleksi Museum Analis Pemetaan Mutu PENDIDIKAN Analis Pendayagunaan dan Penghapusan BMN. Analis Penetapan Cagar Budaya dan Koleksi Museum Analis Pengadaan Barang dan Jasa Analis Pengembangan Cagar Budaya dan Koleksi Museum Analis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Analis Pengembangan Pegawai Analis Pengembangan Peserta Didik 4. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUDNI. Analis Pengembangan Strategi Kebahasaan Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia PAUDNI.

7 Analis Pengembangan Sumber Daya PAUDNI. Analis Pengetahuan Tradisional Analis Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Analis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Analis Perencanaan Pegawai Analis Perencanaan Program dan Anggaran Analis Perizinan dan Pengamanan Cagar Budaya dan Koleksi Museum Analis Pranata Sosial Analis Prasarana PENDIDIKAN Analis Program dan Anggaran Analis Publikasi Kesenian dan Perfilman Analis Sarana dan Prasarana Kantor Analis Sarana PENDIDIKAN Analis Sistem dan Prosedur Analis Sistem Data Arkeologi Analis Sistem Informasi dan Jaringan Analis Sistem Jaringan dan Informasi Analis Sumber Sejarah Analis Tata Pameran Analis Teknologi Pembelajaran Analis Upacara Adat Analis Warisan Budaya Arsiparis Madya (Jabatan Fungsional Tertentu). Arsiparis Muda (Jabatan Fungsional Tertentu). Arsiparis Pelaksana (Jabatan Fungsional Tertentu). Arsiparis Pelaksana Lanjutan (Jabatan Fungsional Tertentu). Arsiparis Penyelia (Jabatan Fungsional Tertentu).

8 Arsiparis Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu). Auditor Madya (Jabatan Fungsional Tertentu). Auditor Muda (Jabatan Fungsional Tertentu). Auditor Pelaksana (Jabatan Fungsional Tertentu). Auditor Pelaksana Lanjutan (Jabatan Fungsional Tertentu). Auditor Penyelia (Jabatan Fungsional Tertentu). Auditor Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu). Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Caraka Dokter Gigi Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu). 5. Dokter Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu). Edukator Fasilitator Bantuan Hukum Juru Pelestari Cagar Budaya Juru Pelihara Cagar Budaya Komandan Petugas Keamanan Konservator Kurator Operator Alat Berat Operator Peralatan Penyensoran Operator Tayangan Multimedia dan SMS. Pamong Belajar Madya (Jabatan Fungsional Tertentu). Pamong Belajar Muda (Jabatan Fungsional Tertentu). Pamong Belajar Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu). Pamong Budaya Muda (Jabatan Fungsional Tertentu). Pamong Budaya Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu).

9 Pemroses Dokumen Atdikbud dan SILN. Pemroses Dokumen Perjalanan Luar Negeri Pemroses Layanan Perizinan Pemroses Mutasi Jabatan Fungsional Dosen Pemroses Mutasi Jabatan Fungsional Guru Pemroses Mutasi Jabatan Pimpinan Pemroses Mutasi Kepegawaian Pemroses Mutasi Tenaga Administrasi Pemroses Mutasi Tenaga Fungsional Tertentu Selain Guru dan Dosen Pemroses Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pemroses Pensiun Penata arsip Penata Arsip Kepegawaian Penata Dokumen Penata Dokumen Film Penata Dokumen Hasil Produksi Penata Dokumen Keuangan Penata Koleksi Penata Pameran Penata Usaha Pimpinan Pendokumentasi PERATURAN Perundang-undangan Penelaah Bahan Kemitraan Lembaga Masyarakat Penelaah Bahan Kemitraan Lembaga Negara Penelaah Kasus Kepegawaian Peneliti Madya (Jabatan Fungsional Tertentu). Peneliti Muda (Jabatan Fungsional Tertentu). 6. Peneliti Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu). Penerima Tamu Penerjemah Madya (Jabatan Fungsional Tertentu). Penerjemah Muda (Jabatan Fungsional Tertentu).

10 Penerjemah Pertama (Jabatan Fungsional Tertentu). Pengadministrasi Akuntabilitas Kinerja Pengadministrasi Akuntansi dan Pelaporan Pengadministrasi Barang Milik Negara Pengadministrasi Belanja Pegawai Pengadministrasi Data Jabatan Pengadministrasi Data Koleksi Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi Pengadministrasi Data Perawatan dan Pengawetan Pengadministrasi Dokumen Bantuan Hukum dan Kerja Sama Pengadministrasi Dokumen Kelembagaan Pengadministrasi Dokumen Peningkatan Kompetensi Pengadministrasi Dokumen Sertifikasi Pengadministrasi Hasil Pembelajaran Kebahasaan Pengadministrasi Hasil Pengawasan Pengadministrasi Kebutuhan Penyelenggaraan Diklat Pengadministrasi Kegiatan UNESCO. Pengadministrasi Kemitraan Pengadministrasi Kendaraan Dinas Pengadministrasi Kerumahtanggaan Pengadministrasi Koleksi Pengadministrasi Laporan Hasil Pengawasan Pengadministrasi Pelaporan Keuangan Pengadministrasi Pembiayaan Pengadministrasi Pendaftaran Sensor Pengadministrasi Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Bahasa Pengadministrasi Penyelenggaraan Diklat Pengadministrasi Penyelenggaraan Diklat Kepala Sekolah Pengadministrasi PERATURAN Perundang-undangan Pengadministrasi Perbendaharaan Pengadministrasi Perjanjian Kerja Sama Pengadministrasi Persuratan Pengadministrasi Poliklinik Pengadministrasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Pengadministrasi Umum Pengawas Hasil Penyensoran Pengelola Infrastruktur Jaringan Pengelola Laman 7.


Related search queries