Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

1 Sosialisasi Jabatan FungsionalAnalisKebijakanPUSAT PEMBINAAN Analis KEBIJAKANLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA2020 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALOUTLI NE2 Seluk Beluk JFAKA dministrasiTataKelolaPengusulandan PenilaianAngkaKredit JFAKPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALP rosesPengangkatanJFAK Hsl PenyetaraanJA dan JP 3 JUMLAH TOTAL Analis Kebijakan PER 11 JUNI 2020 SEBANYAK 682 HASIL PENYETARAANK emenPANRB: 84 KemenDikbud: 1254646 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALLATAR BELAKANG PEMBENTUKAN JFAKM yanmar, , , , , , , , , , , , 1000102030405060708090100200020032005200 720092011201320152017 REGULATORY QUALITY The quality of policiesPercentile rank countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONAL WGI (2017):1)Voice and Accountability:2)Political Stability and Absence of Violence;3)Government Effectiveness;4)Regulatory Quality;5)Rule of Law;6)Control of Corruption8 PERAN Jabatan FUNGSIONALANALIS KEBIJAKANDALAM PEMBUATAN KEBIJAKANP engambilkeputusanmembutuhkaninformasiyan g berkualitasuntukmembuatkebijakan(menyusu n, mengevaluasi, merevisi, mempertahankanataumembatalkan) Kebijakanberkualitasharusdidasarkanpadab ukti(evidence based policy)Informasiilmiah, objektif, AnalisKebijakanberperanmenyediakaninform asiyang dibutuhkanpembuatkebijakan(decision maker) utkmembuatkebijakanPEDULIINOVATIFINTEGRI TASPROFESIONALP rosesKebijakan(Dunn,2004)

2 Penetapan agenda kebijakanformulasikebijakanadopsikebijak animplementasikebijakanevaluasikebijakan PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONAL10 POLICY ANALYSTPOLICY DOCUMENTS-PolicyMemo-PolicyBrief-PolicyP aperPOLICY COMMUNICATIONS-Briefing-Dengarpendapat-K onferensi-PercakapanCommunicationUtiliza tionAnalysisPOLICY INFORMATION-Masalahkebijakan-Masadepanke bijakan-Aksikebijakan-Hasilkebijakan-Kin erjakebijakanDocumentationPOLICY MAKING PROCESS-Penyusunanagendakebij-Formulasik ebijakan-Adopsikebijakan-Implementasikeb ijakan-PenilaiankebijakanPEDULIINOVATIFI NTEGRITASPROFESIONALP eranAK dalamProses Kebijakan (Dunn,2004)TugasLembagaAdminist rasiNegara11 Berdasarkan Undang-undangNomor5 Tahun2014 tentangAparaturSipilNegara Pasal44 UU No. 5 ,mengkaji,danmelakukaninovasimanajemenAS Nsesuaidengankebutuhankebijakan; ; ; ,pelatihanteknisfungsionaldanpenjenjanga ntertentu,sertapemberianakreditisasidans ertifikasidibidangnya; ; ; Menyediakan informasi terkait perumusan masalah Kebijakan ; Merumuskan isu-isu Kebijakan ke dalam rumusan masalah Kebijakan ; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan ; Menyusun naskah akademis; Menyediakan rekomendasi Kebijakan ; Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah atau rekomendasikebijakan; Melakukan uji publik rancangan rekomendasi Kebijakan ; Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan ; Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentinganuntuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan Kebijakan danrekomendasikebijakan; Melakukan advokasi Kebijakan ; Melakukan diseminasi Kebijakan .

3 Menyampaikan gagasan Kebijakan kepada pemangku kepentingan; Membuat tulisan dalam bentuk monograf, artikel,jurnal dan dipublikasikan, dipresentasikan. Butir Kegiatan dalam PermenPAN danRB45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka KreditnyaPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESI ONALHASIL KERJA Analis TULIS KEDINASAN KARYA TULIS , RPP, RPPres, RPMen, Kebijakan Ceramah/Presentasi9. Memo Kebijakan10. Gambar/ Audio Visual DiklatKebijakan13. Policy CommunityPenelitiKebijakan(PT, LITBANG)Media, NGO, DonorsAnalisKebijakanInstansiPemerintahP erancangPeraturanPer UU-anPerencanaProf. Dr. EkoPrasojo, 2019 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALP erbandinganTugasPokokJFT18 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALP erencanamenyiapkan, mengkaji, merumuskankebijakan& menyusunrencanapembangunanpdinstansipeme rintahsecarateratur&sistematis, termasukmengendalikan, memantau, & mengevaluasipelaksanaanrencanapembanguna n19 Penilaian Angka Kredit JFAKUNSUR UTAMA Mengajar /melatih pada diklatkebijakan Berperanaktif dalam seminar/lokakrya/konferensi/delegasi ilmiah di bidang Kebijakan Menjadi pengurus/ anggota dalam organisassiprofesi Analis Kebijakan Menjadi tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 1.

4 PENDIDIKAN Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pendidikan dan pelatihan prajabatan Melakukan riset dan analisis Kebijakan Memberikan rekomendasi Kebijakan Melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi Kebijakan dan Melakukan publikasi hasil kajian Kebijakan 3. PENGEMBANGAN PROFESI Membuat modul bahan ajar diklat Kebijakan Membuat model Kebijakan sebagai bahan diklat Membuat alat bantu diklat Kebijakan Membuat audio visual untuk diklat Kebijakan Mengembangkan buku pedoman tentang Kebijakan Menyusun /mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis Kebijakan Memperoleh gelar kehormatan akademis Memperoleh penghargaar, tanda jasa , tanda kehormatan atau penghargaan lainnya. 2. KAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKANUNSUR PENUNJANGPENUNJANGPEDULIINOVATIFINTEGRIT ASPROFESIONALS asaran Kerja (satu) (satu)tahunanaliskebijakanwajibmengumpul kanangkakreditpalingkurang:PEDULIINOVATI FINTEGRITASPROFESIONALJENJANGANGKA KREDIT MINIMALANGKA KREDIT MAKSIMALAhliUtama5075 Ahli dan Golongan Ruang Kebijakan * * (JFAK) , , , ,00*PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNo mor68 Tahun2017tentangTunjanganJabatanFungsion alAnalisKebijakanPEDULIINOVATIFINTEGRITA SPROFESIONAL Analis Kebijakan yang telah diangkat sesuai dengan bidang kepakaran dan peta Jabatan ( Analis Beban Kerja) yang telah disusun Berdasarkan Surat Edaran LAN nomor 2880 tentang penempatan Analis Kebijakan pada InstansiPermendagri No.

5 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (pasal 50) Fungsional peneliti; Fungsional perekayasa; Fungsional Analis Kebijakan ; Fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi FungsionalKeahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49ayat (2) huruf a, meliputi(Sumber Daya Manusia Kelitbangan) :PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALL angkah LangkahPenyusunanFormasiJFAK25 Berdasarkan Perkalan No. 32 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan Formasi JFAKPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONAL2 6 ApabilaK/L/Pemdamempunyairencanamengangk atPNS kedalamjabatanfungsionalkeahliandan jabatanfungsionalketerampilanbaikmelalui pengangkatanpertama, perpindahandarijabatanlain, ataumelaluipenyesuaian, wajibdidahuluidenganpenyampaianusulankep adaInstansiPembina Jabatan Fungsionaluntukmendapatkanrekomendasi, sebelummenyampaikanusulankepadaMenteri PANRB Surat MenteriPAN danRB nomor B/528 Oktober2018 perihalMekanismePengangkatanPNS dalamJabatan Fungsional Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONAL27 PengangkatanJFAKPENGANGKATAN PERTAMAPERPINDAHAN JABATANPENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSINGPEDULIINOVATIFINTEG RITASPROFESIONAL28 Pengangkatan rendahSarjana(S1) / Diploma IV.

6 RendahPenataMuda, pendidikandanpelatihanfungsionalAnalis kurangbernilaibaikdalam1 (satu) tinggi48 (empatpuluhdelapan) tahunSedangkan data yang wajib diunggah dalam Sistem Informasi JFAK ( ) PERTAMAPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESION AL29 Pengangkatan JFAKPERPINDAHAN Jabatan Berijazahpaling rendahmagister (S2) dariperguruantinggipaling kurangterakreditasiB; Pangkatpaling rendahPenatagolonganruangIII/c; Memilikikompetensianalisiskebijakanyang dibuktikandaripengalamanjabatanpaling kurang5 tahunsecarakumulatif; TersediaformasiuntukjabatanAnalis Kebijakan Nilaiprestasikerjapaling kurangbernilaibaikdalam2 (dua) tahunterakhir Berusiapaling tinggi53 (lima puluhtiga) tahununtukJF ahlipertamadanJF ahlimuda(PP 11/2017 pasal76); Berusiapaling tinggi55 (lima puluhlima) tahununtukJF ahlimadya; Berusiapaling tinggi60 (enampuluh) tahununtukJF ahliutamabagiPNS yang telahmendudukiJPT danpangkat/golonganminimal Pembina UtamaMadya(IV/d); Padawaktupengusulanujikompetensipaling lambat 6 (enam) bulansebelum batas usiapengangkatanpadamasing-masingjenjang ;Sedangkan data yang wajib diunggah dalam Sistem Informasi JFAK ( ) adalah: Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.

7 Fotocopy transkrip nilai. Fotocopy KeputusanPangkat Terakhir. Kartu PegawaiNegeriSipil Daftar Riwayat Hidup30 Pengangkatan JFAKPENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIANP engangkatandalamJabatanFungsionalAnalisK ebijakanmelaluiPenyesuaian/ ; ; ,Administrator,danPengawasyangmemilikike sesuaianatauketerkaitanantarabidangtugas jabatandenganJabatanFungsionalyangakandi duduki;danPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFES IONALX adalah hasil uji kompetensi31 PENGANGKATAN MELALUI ; ; (dua)tahun; ; (dua)tahunterakhir; (limapuluhenam)tahunbagiyangakandiangkat dalamJabatanFungsionaljenjangAhliPertama danAhliMuda; (limapuluhdelapan)tahunbagiyangakandiang katdalamJabatanFungsionaljenjangAhliMady a; (satu)tahunsebelumbatasusiapengangkatanp adamasing-masingjenjang; (dua)tahunsecarakumulatifyangdibuktikand engansuratrekomendasidariatasan; ,sedangmaupunberat; adalah hasil uji kompetensi32 Berdasarkan Perkalan No. 15 Tahun 2016 ttg Petunjuk Teknis Uji Kompetensi JFAKP engusulan Uji Kompetensi JFAKPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONAL3 3 Inpassing dan Perpindahan JabatanPenyetaraanJabatanAdministrasiked alamJFAK34 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALT ahapan Penyetaraan35 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALI dentifikasijabatanadministrasipada unit kerjaPemetaanJabatandan PejabatAdministrasiyang terdampakPemetaanjabatanfungsionalyang dapatdidudukiPenyelarasantunjanganjabata nPenyelarasankelasjabatanLANGKAH-LANGKAH PENYETARAANPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFE SIONALP elaksana(EselonV)PengawasAdministrator Administrator memilikipangkat/gol.

8 Ruangdi bawahPembina (IV/a) disetarakandalamjenjangAhliMadya Pengawasmemilikipangkat/gol. ruangdi bawahPenata(III/c) disetarakandalamjenjangAhliMuda Pengawasmemilikipangkat/gol. ruangdi atasPenataTk. I (III/d) disetarakandalamjenjangAhli Muda PelaksanadisetarakandenganjenjangAhliPer tamaBerdasarkanPermenPANRB No. 28 Tahun201937 Kriteriadan fungsijabatanberkaitandenganpelayanantek nisfungsional; fungsijabatandapatdilaksanakanoleh pejabatfungsional; yang masihmenjalankantugasdalamjabatanAdminis trator, Pengawasdan Pelaksana(EselonV); rendahS1/D4/S2 atauyang sederajat(untukkeahlian); akandiduduki; berkaitandg tugasjafung; mendudukijabatanpaling kurang1 tahunsebelumBUP persyaratan, dptdisetarakandlmJF; paling lama 3 thnsejakdiangkatJF; bagijenjangJF Madyattpaling lama 4 , instansipemerintahwajibmelaksanakanujiko mpetensisebelumPNS AngkaKredit PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALcDala mhaltelahmendudukipangkatterakhirpaling singkat4 tahundanakannaikpangkat, mendapatkankenaikanpangkatregulersesuaid enganjabatanterakhiryang didudukiAngkaKreditKumulatifuntukkenaika npangkatpadajenjangygdisetarakandenganke tentuansbbtelahmendudukipangkat: 3-4 tahundiberikanangkakredit75 % 2-3 tahundiberikanangkakredit50 % 1-2 tahundiberikanangkakredit25 %Pangkat& GolPNSA ngkaKreditAdministrasiTataKelolaPengusul andan PenilaianAngkaKredit JFAK40 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONAL41 DASAR HUKUMP ermenpan dan RB nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

9 Perkalan RI nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis RI nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis KebijakanPerkalan RI nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis dipersyaratkanMemilikimasakerjapaling sedikit2 (dua) tahundalampangkatNilaiprestasikerjapalin g rendahbernilaibaikdalam2 (dua) tahunterakhirSyaratlain yang ditentukanolehperaturanperundang-undanga nPersyaratankenaikanpangkatJFAK PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALM emilikimasa kerja1 tahundalamjabatanNilaiprestasikerjapalin g rendahbernilaibaikdalam2 tahunterakhirTersediaformasijabatanLulus ujikompetensiMencapaiangkakredityang dipersyaratkanPersyaratanKenaikanJenjang JabatanJFAKPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFE SIONALK ewajibanPemenuhanSub UnsurA: min 1B: Min 8,5C : Min 3A: min 1B: Min 18C : Min 6A: min 1B: Min 28,5 (-2)C : Min 8 (+2)A: min 1B: Min 35C : Min 14A: Pendidikan, B: Kajian& Analisis, C: Pengembanganprofesi-Pola Karir-Rekrutmen CPNSP ertamaAngkaKredit:300 III/d200 III/cMudaAngkaKredit:700 IV/c550 IV/b400 IV/aMadyaAngkaKredit:1050 IV/e850 IV/dUtamaUJIAN KOMPETENSIU jian Kompetensi & Orasi IlmiahUJIAN KOMPETENSIP elatihanAK LanjutanPelatihanKhususAK (Inpassing/PerpindahanJabatan)PelatihanA dvokasiAngka Kredit.

10 150 III/b100 III/aPelatihanPenulisanUJIAN KOMPETENSIP elatihanCAKSKEMA PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA46 SKPKUANTITASKUALITASWAKTUBIAYAKOMPLEKSIT ASKEMANFAATANTINGKAT DAN/ BENTUK PUBLIKASIKEPEMIMPINANPP 46/2011 Perber dan nomor 16 Tahun 2014 KELUASAN CAKUPAN DAN TINGKAT KESULITAN DARI ISU MASALAH KEBIJAKANDIMANFAATKAN-NYA SATUAN HASIL Analis KEBIJAKANDIPUBLIKASIKAN-NYA SATUAN HASIL Analis Kebijakan PERAN YANG DILAKUKAN Analis KEBIJAKANPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESI ONALC ontohPenghitunganPOLICY BRIEF(AngkaKredit10) Policy Brief ((50%x10= 5))KriteriaKompleksitas( (( 60% x 5 = 3))KriteriaKemanfaatan((40%x5= 2)Sub KriteriaKeluasanCakupan((25% x 3= 0,75))Sub KriteriaTingkat Kesulitan(75% x 3= 2,25)Acuanrujukanbagipolicy maker = 2 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONAL48 Sub Unsur PendidikanSyarat ijazah dapat oleh PT yg paling kurang terakreditasi Luar Negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari instansi yang berwenang di lebih tinggi yg tidak sesuai dengan kepakaran akan dinilai sebagai unsur pengembangan Kredit Analis Kebijakan yg mengikuti pendidikan lebih tinggi merupakan selisih Angka Kredit Ijazah Baru dengan Angka Kredit Ijazah dengan pendidikan Profesi disetarakan dengan Ijazah S2, namun tidak mendapatkan kenaikan nilai Angka Kredit ketika menempuh Magister (S2) yg digunakan adalah Ijazah yg diakui oleh instansi dan dijadikan dasar dalam pengusulan (juga dalam kenaikan pangkat) Angka Kredit ijazah harus Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah di legalisir oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yg terakreditasi (Lulusan dalam Negeri) Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kementerian yang membidangi pendidikan.))