STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI …

1 Jakarta , Pebruari 2017 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARAKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI2 GRAND DESIGN APARATUR SIPIL NEGARA (ROAD MAP 2015-20191 Jumlah Pegawai ASN: (PU PNS-BKN: Des 2015)-Pusat : 20,94%-Daerah: 79,06%Rasio Pegawai ASN terhadap Angkatan Kerja : 3,08%PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA7252138385456647981839441222444 4584761758089100020406080100200220121,72 ,12,92,53,71,91,20,72,9 RASIO THD PENDUDUK (%)POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDIKATOR (EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013 11,43 Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR(UU 17 TAHUN 2007)RPJMN 2015-2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025 ReformasiBirokrasi &UU ASNGood GovernanceSMART ASNASNH uman Capital28/02/20174 Arah Strategis Pembangunan Nasional 2015-2019(Perencanaan, Rekruitmen & Profesionalisme))

2 Tantangan Manajemen SDM ke DepanHIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA GLOBALISASI COMPETITIVE ANTAR NEGARA TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITASI HIGH COLLABARATIONSMART IT/DIGITAL DAN BAHASA NETWORKING TINGGI2019 Tantangan SDM Internal MISMATCHKETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI PEMBANGUNAN MISMATCHSPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA DIJALANKAN KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH RENDAH Profil SDM ASN saat ini2015 BenchmarkASN InternasionalSASARANPEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019 5 SASARAN20152016201720182019 Inpassing nasional JFTalent Management JPT & JA ASN & PENGEMBANGAN Assessment CentreRekruitmen ASNROADMAPASN 2015-2019 Penyelarasan KOMPETENSI dgn jabatanGaji & Tunj. berbasis kinerjaSMARTASNB erbasis Sistem MeritRekruitmen CPNS & PPPK yang obyektif & transparan, (dg CAT), Promosi terbuka untuk JPTP rofesionalisme ASNA udit organisasi & Penataan ASN& Redistribusi PegawaiPerencanaan ASNASN AWARDC apacity Building ASN (min 40 jam/tahun) Standar KOMPETENSI JabatanSASARAN 1 SASARAN 2 SASARAN 3 Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN sesuai dengan Arah Pembangunan Nasional (NAWACITA) Syarat Sertifikat dlm JabatanRPP UU ASN7 KOMPETENSI DALAM UU 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN 21.

3 PNS(Pasal 1 butir 3 & Pasal 7) Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; Menduduki jabatan PPPK(Pasal 1 butir 4 & Pasal 7) Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. Melaksanakan tugas ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara melaksanakan KEBIJAKAN yang ditetapkan oleh pimpinan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan&partaipolitik8 JABATAN ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONALJABATAN PIMPINAN TINGGIJ abatan Administratormemimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasiJabatan Pengawasmengendalikan pelaksanaan kegiatanJabatan Pelaksanamelaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunanJabatan fungsional keahlian,terdiri utama; madya; muda; dan fungsional keterampilan, terdiri ; ; ; JPT Utama; JPT Madya; dan JPT memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: kepeloporan PENGEMBANGAN kerja sama; dan ASN1.

4 Jabatan ASN diisi dari Pegawai tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri9 Meningkatkan : Independensi dan Netralitas KOMPETENSI kinerja / Produktivitas Kerja Integritas Kesejahteraan Kualitas Pelayanan Publik Pengawasan Dan AkuntabilitasTUJUAN UTAMA UU ASNP asal 3 ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip :a. nilai dasar;b. kode etik dan kode perilaku;c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;d. kompetensiyang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;e. kualifikasi akademik; perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dang. profesionalitas jabatanPasal 51 Manajemen ASNdiselenggarakan berdasarkan SistemMerit. SistemMerit adalah KEBIJAKAN dan Manajemen ASNyangberdasarkan padakualifikasi, KOMPETENSI , dan kinerjasecara adil dan wajardengan tanpa membedakan latarbelakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jeniskelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

5 (1)Menteri berwenang menetapkan KEBIJAKAN di bidang pendayagunaan Pegawai ASN. (2) KEBIJAKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. KEBIJAKAN reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia; b. KEBIJAKAN umum pembinaan profesi ASN; c. KEBIJAKAN umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar KOMPETENSI jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS. d. pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi; e. pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem Merit dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan f. penyusunan KEBIJAKAN rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang Manajemen 26(1) PNS diangkat dalampangkat dan jabatan tertentu padaInstansi Pemerintah.

6 (2) Pengangkatan PNS dalamjabatan tertentu sebagaimanad i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d i t e n t u k a n b e r d a s a r k a nperbandingan objektif antarakompetensi, kualifikasi, danpersyaratanyang dibutuhkan oleh jabatan dengankompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki olehpegawai.(4) PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional diInstansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, KOMPETENSI , dan penilaian 68 13 PENGEMBANGAN karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, KOMPETENSI , penilaian kinerja , dan kebutuhan Instansi Pemerintah Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan 69 Pasal 69 ayat (3) KOMPETENSI teknisyang diukur dari tingkat danspesialisasipendidikan,pelatihantekni s fungsional,dan pengalaman bekerja secara teknis; ,pelatihan struktural atau manajemen, danpengalaman kepemimpinan.

7 Kerja berkaitan dengan masyarakat majemukdalamhal agama, suku, dan budaya sehingga memilikiwawasan kebangsaan16 PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA3 Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untukmengembangkan KOMPETENSI antara lain melalui: pendidikandan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satudasar dalampengangkatan jabatan dan p e n g e m b a n g a nkarier. Wajib disusun dalamrencana PENGEMBANGAN kompetensitahunan dalamrencana kerja anggaran tahunan Kompetensi17 PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansilain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNSdengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahundanpelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan PENGEMBANGAN KOMPETENSIPENDIDIKAN DAN PELATIHANSEMINARKURSUSPENATARANPRAKTEK KERJA DI INSTANSI LAINNYA PERTUKARAN ANTARA PNS DENGAN PEGAWAI SWASTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PendidikanFormal Tugas Belajar Izin Belajar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Diklat Prajabatan Diklat Kepemimpinan Diklat Fungsional Diklat Teknis Non Diklat Bimbingan Teknis Sosialisasi Seminar Workshop, dll.

8 Adanya perencanaan pengembangankompetensi pegawaiyangberbasis pada KOMPETENSI (standar KOMPETENSI dan persyaratan jabatandan KOMPETENSI dan persyaratan jabatan yang dimiliki pegawai) Tugas belajar sebagai bagian penghargaan atas kinerja dan dedikasiPegawai Tugas belajar direncanakan sebagai bagian PENGEMBANGAN karierpegawai Strata dan bidang studi harus sesuai kebutuhan organisasi (PetaJabatan, Uraian Jabatan yang ada dalam e formasi) Tugas belajar dilakukan pada Lembaga pendidikan yang berkualitas(terakreditasi B oleh Instansi yang berwenang) Direncanakan penempatannya pasca tugas belajar Adanya pembatasan usia dalam pemberian tugas belajar (nilai gunainvestasi)) Adanya aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban pemberi danpenerima tugas belajarA.

9 Pendidikan Formal ( Tugas belajar, ijin belajar)B) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Diklat merupakan bagian integral manajemen SDM (diklat dikaitkan langsung dengan KOMPETENSI jabatan, peningkatan kinerja , PENGEMBANGAN karier pegawai) Diklat merupakan investasi ( diklat harus dilaksanakan secara optimal , hasil diklat harus berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawaidan organisasi saat ini dan mendatang, diperhitungkan cost and benefit Diklat harus berbasis KOMPETENSI (Kurikulum, silabi dan materi diklat di jabarkan dari KOMPETENSI jabatan) Jenis dan jenjang diklat berdasar jenis dan jenjang jabatan yang ada dalam organisasi Kulaitas diklat sangat ditentukan oleh kualitas widyaiswara/instruktur Meningkatkan KOMPETENSI (pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat kesatuan dan kesatuan bangsa Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baikTujuan Diklat22 Training Need Analysis (TNA)

10 Peningkatan kulaitas SDM penyelenggara Diklat Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Sistem evaluasi Diklat OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN DIKLAT Pendekatan organisasi - analisis organisasi Pendekatan Jabatan- analisis tugas/jabatan Pendekatan Individu- analisis pegawai Kesesuaian job spesification - man qualification Analisis kinerja pegawai Perkembangan Iptek dan metode kerja baru PENGEMBANGAN karier Kebutuhan PENGEMBANGAN organisasi Kebutuhan peningkatan effektivitas dan produktivitas organisasia. TRAINING NEED ANALISIS Kualitas Widyaiswara/instruktur Kualitas penyelenggara Diklat (training officer) Kualiitas pegawai administrasi pendukung diklatb. PENINGKATAN KUALITAS SDM DIKLAT Sistem Rekruitmen Peserta Kurikulum, silabi dan metodologi Diklat Sarana Prasarana Diklat termasuk aplikasi teknologi dalam diklat Standarisasi kualitas hasil diklat (Uji KOMPETENSI /Sertifikasi) Pemantauan alumnic) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat5 tingkatan evaluasi diklat Reaksi Peserta Diklat Effektivitas pembelajaran (daya serap materi diklat ) Perubahan Perilaku Peningkatan kinerja ROI (Return on invesment/pengembalian keuntungan investasi)d.