: Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian

1 Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian MENTERI pekerjaan umum DAN perumahan rakyat . Perhubungan Nomor tanggal 23. REPUBLIK INDONESIA. Februari 2015 perihal Masukan dan Tanggapan Konsep Usulan Ruas-ruas Jalan menurut Fungsinya;. KEPUTUSAN MENTERI pekerjaan umum DAN perumahan rakyat . MEMUTUSKAN: REPUBLIK INDONESIA. Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI pekerjaan umum DAN. NOMOR: 248/KPTS/M/2015 perumahan rakyat TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN. TENTANG DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA. PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT SEBAGAI JALAN ARTERI (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR-1. FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR-1 (JKP-1) (JKP-1).

2 MENTERI pekerjaan umum DAN perumahan rakyat , KESATU : Menetapkan ruas jalan arteri primer dan jalan kolektor primer-1 bukan jalan tol sebagaimana tercantum dalam Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 60 dan Lampiran I dan jalan arteri primer jalan tol sebagaimana Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan sistem jaringan terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor-1 dengan Keputusan Menteri pekerjaan umum dan KEDUA : Ketetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu perumahan rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.

3 Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);. KETIGA : Berdasarkan Diktum Kesatu, Gubernur menetapkan fungsi Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Indonesia Nomor 4655); Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Organisasi Kementerian Negara; Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) berdasarkan usulan Bupati/ Walikota.

4 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ; KEEMPAT : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang akan dilakukan proses serah terima aset jalan dari Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; yang baru dengan dilengkapi Dokumen Administrasi, Berita 5. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor Acara Serah Terima Aset, sertifikat tanah atau dokumen 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya. Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen pekerjaan umum ; KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri pekerjaan umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang 6.

5 Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan; menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7. Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;. Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Perhubungan ;. 2. Menteri Dalam Negeri;. 3. Menteri Keuangan;. 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

6 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;. 6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;. 7. Sekretaris Jenderal Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;. 8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;. 9. Para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia;. 10. Para Kepala Dinas PU/ Bina Marga Provinsi seluruh Indonesia;. 11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2015. MENTERI pekerjaan umum . DAN perumahan rakyat , M. BASUKI HADIMULJONO. DAFTAR ISI LAMPIRAN. 18. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. A. PETA JARINGAN JALAN. I. FUNGSI JALAN ARTERI PRIMER (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1) BUKAN JALAN TOL.

7 B. DAFTAR RUAS JALAN. 1. PROVINSI ACEH. 19. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 2. PROVINSI SUMATERA UTARA. 20. PROVINSI KAIMANTAN UTARA. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 3. PROVINSI SUMATERA BARAT. 21. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 4. PROVINSI RIAU. 22. PROVINSI BALI. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 23. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. A. PETA JARINGAN JALAN.

8 A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 6. PROVINSIJAMBI. 24. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 7. PROVINSI BENGKULU. 25. PROVINSI SULAWESI UTARA. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 8. PROVINSI SUMATERA SELATAN. 26. PROVINSI GORONTALO. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 9. PROVINSI BANGKA BELITUNG. 27. PROVINSI SULAWESI TENGAH. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 10. PROVINSI LAMPUNG.

9 28. PROVINSI SULAWESI BARAT. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 11. PROVINSI DKI JAKARTA. 29. PROVINSI SULAWESI SELATAN. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 12. PROVINSI BANTEN. 30. PROVINSI SULAWESI TENGGARA. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 13. PROVINSI JAWA BARAT. 31. PROVINSI MALUKU. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 14. PROVINSI JAWA TENGAH. 32. PROVINSI MALUKU UTARA. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN.

10 B. DAFTAR RUAS JALAN. 15. PROVINSI YOGYAKARTA. 33. PROVINSI PAPUA. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 16. PROVINSI JAWA TIMUR. 34. PROVINSI PAPUA BARAT. A. PETA JARINGAN JALAN. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 17. PROVINSI KALIMANTAN BARAT. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. II. FUNGSI JALAN ARTERI PRIMER (JAP) JALAN TOL. 1. PULAU SUMATERA. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 2. PULAU JAWA. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 3. PULAU BALI. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN. 4. PULAU SULAWESI. A. PETA JARINGAN JALAN. B. DAFTAR RUAS JALAN.