Example: bankruptcy

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Oleh : SAID KARIM, SH. MH. CLA B I O D A T A lengkap : Said Karim, SH. MH. CLA Tgl Lahir : Pare-Pare, 11 Juli 1962 : laki-Laki Islam : Islam Sekarang : 1. Dosen di Fakultas Hukum & Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2. Dosen di Beberapa PTS & Penyelenggara Program Pasca Sarjana di Indonesia. 3. Guru Besar Hukum PIDANA & PIDANA Unhas. 4. Konsultan Hukum di Beberapa Perusahaan Swasta & Instansi Pemerintah. 5. Ketua Yayasan LBH Cita Keadilan Makassar. 6. Pendidikan : S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unhas 7.

DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010), dimana Undang-Undang tersebut menggantikan undang-undang

Tags:

  Angus, Pidana, Tindak, Tindak pidana pencucian uang, Pencucian

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Oleh : SAID KARIM, SH. MH. CLA B I O D A T A lengkap : Said Karim, SH. MH. CLA Tgl Lahir : Pare-Pare, 11 Juli 1962 : laki-Laki Islam : Islam Sekarang : 1. Dosen di Fakultas Hukum & Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2. Dosen di Beberapa PTS & Penyelenggara Program Pasca Sarjana di Indonesia. 3. Guru Besar Hukum PIDANA & PIDANA Unhas. 4. Konsultan Hukum di Beberapa Perusahaan Swasta & Instansi Pemerintah. 5. Ketua Yayasan LBH Cita Keadilan Makassar. 6. Pendidikan : S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unhas 7.

2 Alamat : Jln Andi Mangerangi I No. 29 Makassar HP. 0811 41 0890 08123 800 0890 PENGERTIAN Pengertian TINDAK PIDANA PENCUCIAN uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan TINDAK PIDANA PENCUCIAN Uang. Intinya dalah TINDAK PIDANA PENCUCIAN uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil TINDAK PIDANA dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

3 DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Saat ini yang menjadi dasar hukum PENCUCIAN uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TINDAK PIDANA PENCUCIAN Uang (UU 8/2010), dimana Undang-Undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur PENCUCIAN uang yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU 25/2003) PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Pada suatu perkara PIDANA , yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIDANA ( KUHAP ): Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

4 Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang TINDAK PIDANA yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Penyidik Kepolisian Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua TINDAK PIDANA sesuai hukum acara PIDANA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini artinya, Polri jug aberwenang untuk bertindak sebagai penyidik dalam TINDAK PIDANA pencuciang uang Penyidik KPK Namun, jika perkara pindana itu terjadi dalam ranah perbankan dan melibatkan juga TINDAK PIDANA korupsi di dalamnya, maka penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tidak hanya penyidik kepolisian, tapi juga penyidik KPK yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

5 DASAR HUKUM KPK SEBAGAI PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KPK diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam TINDAK PIDANA korupsi. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TINDAK PIDANA korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU KPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TINDAK PIDANA korupsi yang (Pasal 11 UU KPK): a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TINDAK PIDANA korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.

6 Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau kerugian negara paling sedikit Rp. ,00 (satu milyar rupiah). Sebagai contoh wewenang KPK sebagai penyidik dalam kasus korupsi yang juga berkaitan dengan kejahatan perbankan adalah kasus korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Penyidikan TINDAK PIDANA PENCUCIAN Uang dapat dilakukan setelah menerima Laporan Hasil Analisis dari PPATK ataupun setelah dilakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Analisis tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh Penyidik adalah berupa penelitian Laporan Hasil Analisis atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor.

7 Penelitian Laporan Hasil Analisis / Hasil Pelaksanaan Penyelidikan Laporan yang diterima oleh penyidik dari PPATK berupa Laporan Hasil Analisis harus dipelajari dan diteliti, dengan maksud agar kronologis dugaan TINDAK PIDANA PENCUCIAN uang yang telah dianalisis oleh PPATK dapat dimengerti oleh Penyidik. Sehingga penyidik memiliki keyakinan bahwa informasi dari Laporan Hasil Analisis tersebut dapat dilakukan penyidikan. 1 TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 2 Administrasi Penyidikan Setelah Penyidik menerima Laporan Hasil Analisis dari PPATK, dan Penyidik mencermati serta meneliti Laporan Hasil Analisis tersebut dan selanjutnya dapat langsung dilakukan Penyidikan Kegiatan Penyidikan TPPU Setelah melakukan pemblokiran dan permintaan harta kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan dan didapatkan transaksi keuangan yang diperlukan maka dilakukan penelitian terhadap transaksi keuangan yang tersebut; 3 4 Pengumpulan Alat Bukti TPPU Penyitaan terhadap barang bukti yang tersangkut dalam perkara TPPU dapat berupa:Terhadap barang bergerak; Terhadap barang tidak bergerak.

8 Terhadap dokumen: Penyitaan terhadap hasil kejahatan yang berupa uang yang masih terdapat direkening tersangka dapat dilakukan penundaan sementara transaksi/pemblokiran terhadap rekening tersebut KEWENGANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Kewenangan pengadilan TINDAK PIDANA korupsi diatur dalam Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TINDAK PIDANA Korupsi), mengatur: Pengadilan TINDAK PIDANA Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. TINDAK PIDANA korupsi; b. TINDAK PIDANA PENCUCIAN uang yang TINDAK PIDANA asalnya adalah TINDAK PIDANA korupsi; dan/atau c. TINDAK PIDANA yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai TINDAK PIDANA korupsi Pengadilan Tipikor hanya memiliki kewenangan terhadap TINDAK PENCUCIAN uang yang TINDAK PIDANA asalnya adalah TINDAK PIDANA korupsi, sedangkan TINDAK PIDANA PENCUCIAN uang yang TINDAK PIDANA asalnya selain korupsi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor melainkan kewenangan Pengadilan Negeri KESIMPULAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.

9 Hal ini ditandai dengan bentuk PENCUCIAN uang sebagai kejahatan yang bersifat lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses PENCUCIAN . 1 Polri dan KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU KPK, memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada TINDAK PIDANA korupsi (khususnya kejahatan perbankan yang di dalamnya menyangkut kasus korupsi) 2 Tahap Penyidikan TINDAK PIDANA PENCUCIAN Uang yaitu: penelitian Laporan Hasil Analisis atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor. 3 Terima kasih


Related search queries