Example: tourism industry
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permin taan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 …
jdih.bpk.go.idpembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan" 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 …
jdih.bpk.go.id(2) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber gangguan dari sumber tidak bergerak dan kebisingan dari sumber bergerak. Bagian Keenam Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Pasal 12 (1) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara.
ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN
jdih.bpk.go.idanggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. DIPA 9 atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya 10 yang dipersamakan dengan DIPA yang telah mendapat pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan atas nama Menkeu menjadi dasar untuk penerbitan SPM 11. Sebelum SPM diterbitkan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
SEPUTAR BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan …
jdih.bpk.go.idPerolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada huruf d. Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional, maksudnya adalah NPOPTKP tersebut ditetapkan per daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan usulan dari …
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
jdih.bpk.go.idDana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat spesific grant (bantuan spesifik). DAK bidang Infrastruktur ataupun DAK Non Reboisasi bidang Infrastruktur ini, penetapan alokasi dan pedoman umumnya diatur
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA …
jdih.bpk.go.idpedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa18. Informasi yang dimuat dalam KAK memuat 5W + 1H, yaitu: Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?)
PENGADAAAN ALAT KESEHATAN
jdih.bpk.go.idpersentase anggaran masing-masing obat terhadap total anggaran dan semua sumber. e. mengisi lembar kerja perencanaan pengadaan obat, dengan menggunakan formulir lembar kerja perencanaan pengadaan obat. 5. tahap penyesuaian rencana pengadaan obat Dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah rencana
KAJIAN TENTANG KEWENANGAN YAYASAN SEBAGAI …
jdih.bpk.go.idpengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. 12. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian atau pihak ketiga. 13. Yayasan
DANA ALOKASI KHUSUS DALAM PERIMBANGAN …
jdih.bpk.go.idKriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah.6 Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu:7 a) Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil.
TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA …
jdih.bpk.go.idSelain kriteria tersebut, Pemanfaatan BMN dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip bahwa Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah16. Mengenai tata cara Pemanfaatan BMN berupa sewa dan pinjam pakai diuraikan sebagai berikut: a.
Related documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Dewan …
www.dpr.go.iddewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan: undang-undang tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-Undang …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
pih.kemlu.go.idUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . DAN . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BAB I . KETENTUAN UMUM . Pasal 1 . Dalam Undang-Undang ini yang …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …
peraturan.bpk.go.idDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga …
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
www.luk.staff.ugm.ac.id(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** ) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat …
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …
ciptakarya.pu.go.idRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan