Example: bankruptcy
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) ... Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. BAB VI
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
luk.staff.ugm.ac.idPendidikan Nasional, serta dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
luk.staff.ugm.ac.idNegara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 …
luk.staff.ugm.ac.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a.bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …
PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA YANG …
luk.staff.ugm.ac.idPEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN (Edisi kedua berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0543a/U/1987, tanggal 9 September 1987, dicerm atkan pada Rapat Kerja Ke-30 Panitia Kerja Sama Kebahasaan di Tugu, tanggal 16–20 Desember 1990 dan diterima pada Sidang Ke-30 …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
luk.staff.ugm.ac.idperaturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
luk.staff.ugm.ac.id(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, …
SALINAN - luk.staff.ugm.ac.id
luk.staff.ugm.ac.id- 6 - BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Padepokan …
luk.staff.ugm.ac.idundang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 …
luk.staff.ugm.ac.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
luk.staff.ugm.ac.id•Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi ... Standard Proses (Pasal 10 ...
Related documents
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP …
web.ipb.ac.idMENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-48/MENLH/11/1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
jdih.kemdikbud.go.idNegara Republik Indonesia Nomor 4864); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK …
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdih.menpan.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN …
jdih.kemdikbud.go.id7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
jdih.mkri.idnegara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia. (5) Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikibarkan setengah tiang. (6) Apabila Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdihn.go.idMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun dan dilaksanakan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 …
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.id(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755}; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud …