Transcription of UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 - KPPU
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAREPUBLIK INDONESIA1 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 199923 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN REPUBLIK INDONESIA5 NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATBab IKetentuan Umum6 Bab IIAsas dan Tujuan8 Bab IIIP erjanjian yang Dilarang9 Bab IVKegiatan yang Dilarang13 Bab VPosisi Dominan15 Bab VIKomisi Pengawas Persaingan Usaha17 Bab VII Tata Cara Penanganan Perkara21 Bab VIIIS anksi24 Bab IXKetentuan Lain25 Bab XKetentuan Peralihan26 Bab XIKetentuan ATAS UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATP asal Demi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA49 NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANGKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHABab IPembentukan, Tujuan, Tugas.
2 Dan Fungsi49 Bab IIOrganisasi52 Bab IIIP engangkatan dan Pemberhentian53 Bab IVTata Kerja53 Bab VKetentuan Penutup53 DAFTAR ISIUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA57 NOMOR 162/M TAHUN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA63 NOMOR : 05/KPPU/KEP/IX/2000 TENTANGTATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DANPENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAPUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Bab IKetentuan Umum64 Bab IIPenyampaian Laporan66 Bab IIIT ugas dan Wewenang67 Bab IVPenerimaan dan Penelitian Laporan70 Bab VPemeriksaan Pendahuluan71 Bab VIPemeriksaan Lanjutan72 Bab VIIP utusan Komisi74 Bab VIIIP elasanaan Putusan Komisi75 Bab IXKetentuan MAHKAMAH AGUNG81 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGAJUANUPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAPPUTUSAN KPPUBab IKetentuan Umum82 Bab IITata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan83terhadap Putusan KPPUBab IIITata Cara Pemeriksaan Keberatan83 Bab IVPelaksanaan
3 Putusan84 Bab VKetentuan Penutup845 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: pembangunan bidang ekonomi harus diarahkankepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkanPancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; demokrasi dalam bidang ekonomi menghendakiadanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negarauntuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pema-saran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat,efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhanekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
4 Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus beradadalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehinggatidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomipada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas darikesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara RepublikIndonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional; untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif DewanPerwakilan Rakyat perlu disusun UNDANG-UNDANG TentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat;Mengingat:Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal33 UNDANG-UNDANG Dasar 1945; UNDANG-UNDANG NOMOR .
5 5 TAHUN 19996 Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:UNDANG-UN DANG TENTANG LARANGAN PRAKTEKMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATBAB IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan:1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barangdan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebihpelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaranatas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usahatidak sehat dan dapat merugikan kepentingan Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatupasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapatmenentukan harga barang dan atau Posisi dominan adalah keadaan di
6 Mana pelaku usaha tidak mempunyaipesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsapasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antarapesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuankeuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuanuntuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negaraRepublik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang NOMOR .
7 5 TAHUN 19996. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalammenjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasayang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatpersaingan Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untukmengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan namaapapun, baik tertulis maupun tidak Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yangdilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untukmenguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secaralangsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdaganganbarang dan atau Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan ataudaerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasayang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa Struktur pasar adalah keadaan pasar yang
8 Memberikan petunjuk tentangaspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usahadan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masukdan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaanpangsa Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalamkapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untukmencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset,target penjualan, dan metode persaingan yang Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentuyang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahunkalender Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasasesuai kesepakatan antara para pihak di pasar Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasabaik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baikbergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,dipergunakan.
9 Atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku NOMOR .5 TAHUN 1999817. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yangdiperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ataupelaku Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untukmengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidakmelakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usahapelaku IIASAS DAN TUJUANP asal 2 Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskandemokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentinganpelaku usaha dan kepentingan 3 Tujuan pembentukan UNDANG-UNDANG ini adalah untuk:a.
10 Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasionalsebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usahayang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yangsama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usahakecil;c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha; dand. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan NOMOR .5 TAHUN 1999 BAB IIIPERJANJIAN YANG DILARANGB agian PertamaOligopoliPasal 4(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuksecara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaranbarang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat.
