UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …

1 PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANG- undang REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANGKETENAGAKERJAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , manusia INDONESIA seutuhnya dan pembangunanmasyarakat INDONESIA seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yangsejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritualberdasarkan Pancasila dan undang undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerjamempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagaipelaku dan tujuan pembangunan; sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukanpembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenagakerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatanperlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan; perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untukmenjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaankesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapununtuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganyadengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandangsudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunanketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarikkembali.

2 PRESIDENREPUBLIK berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b, c, d, dan e perlu membentuk undang undang tentangKetenagakerjaan;Mengingat:Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33ayat (1) undang undang Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945;Dengan persetujuan bersama antaraDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerjapada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan gunamenghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhansendiri maupun untuk adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upahatau imbalan dalam bentuk kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, ataubadan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayarupah atau imbalan dalam bentuk adalah perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankansuatu perusahaan milik sendiri.

3 PRESIDENREPUBLIK perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secaraberdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yang berkedudukan di luar wilayah adalah bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orangperseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milikswasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruhdengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurusdan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalandalam bentuk secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalampenyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunanketenagakerjaan yang ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis datayang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yangmempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai kerja adalah keseluruhan kegiatan untukmemberi, memperoleh,meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahliantertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakupaspek pengetahuan, keterampilan.

4 Dan sikap kerja yang sesuai denganstandar yang secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihandengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasaninstruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam prosesproduksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasaiketerampilan atau keahlian Pelayanan ..PRESIDENREPUBLIK tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerjadapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dankemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yangsesuai dengan kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa denganmaksud bekerja di wilayah kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusahaatau pemberi kerja yangmemuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajibanpara kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruhberdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antarapara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dariunsur pengusaha, pekerja/buruh.

5 Dan pemerintah yang didasarkan padanilai nilai Pancasila dan undang undang Dasar Negara REPUBLIK IndonesiaTahun pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawabguna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentinganpekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasimengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satuperusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi danmusyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dariunsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Peraturan.

6 PRESIDENREPUBLIK perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis olehpengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasilperundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikatpekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawabdi bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusahaatau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dankewajiban kedua belah hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihanpemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dandilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikatburuh untukmenghentikan atau memperlambat perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untukmenolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karenasuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibanantara pekerja/buruh dan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) hari adalah waktu antara pukul sampai dengan pukul (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) adalah waktu selama 7 (tujuh)

7 Adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalambentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepadapekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjiankerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuktunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaandan/atau jasa yang telah atau akan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/ataukeperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapatmempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkanpelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang IILANDASAN, ASAS, DAN TUJUANP asal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan undang UndangDasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 3 Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan denganmelalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal danmanusiawi; pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerjayang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkankesejahteraan; kesejahteraan tenaga kerja dan III.

8 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -7-BAB IIIKESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMAP asal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untukmemperoleh 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpadiskriminasi dari IVPERENCANAAN TENAGA KERJA DANINFORMASI KETENAGAKERJAANP asal 7(1)Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkankebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.(2)Perencanaan tenaga kerja meliputi tenaga kerja makro; tenaga kerja mikro.(3) Dalampenyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan programpembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harusberpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalamayat (1).Pasal 8(1)Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaanyang antara lain meliputi dan tenaga kerja; kerja; kerja termasuk kompetensi kerja; tenaga kerja;e.

9 Hubungan ..PRESIDENREPUBLIK industrial; lingkungan kerja; dan kesejahteraan tenaga kerja; sosial tenaga kerja.(2)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupunswasta.(3)Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan danpenyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan VPELATIHAN KERJAP asal 9 Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan,dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan,produktivitas, dan 10(1)Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerjadan dunia usaha, baikdi da-lam maupun di luar hubungan kerja.(2)Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yangmengacu pada standar kompetensi kerja.

10 (3)Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.(4)Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/ataumengembangkankompetensikerjasesu aidenganbakat,minat,dankemampuannya melalui pelatihan 12 ..PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -9-Pasal 12(1)Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangankompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.(2)Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratanyang diatur dengan Keputusan Menteri.(3)Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikutipelatihan kerja sesuai dengan bi-dang 13(1)Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintahdan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.