UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

1 PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR1 TAHUN 1970 TENTANGKESELAMATAN KERJADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan ataskeselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraanhidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perluterjamin pula keselamatannya; setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakansecara aman dan effisien; berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upayauntuk membina norma-norma perlindungan kerja ; pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalamUndang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentangkeselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat,industrialisasi, teknik dan teknologi; 5, 20 dan 27 UNDANG-UNDANG Dasar 1945; 9 dan 10 UNDANG-UNDANG No.

2 14 Tahun 1969 tentangKetentuan-ketentuan Pokok mengenai tenaga kerja (LembaranNegara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1969 No. 55, TambahanLembaran NegaraNo. 2912);Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat :1. Mencabut ..PRESIDENREPUBLIK :Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. No. 406), : UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN ISTILAH-ISTILAHP asal 1 Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksudkan dengan :(1)"tempat kerja " ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atauterbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yangsering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimanadiperinci dalam pasal 2;termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dansekelilingnyayangmerupakanbagian-bagi anatauyangberhubungan dengan tempatkerja tersebut;(2)"pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsungsesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

3 (3)"pengusaha" ialah atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha miliksendiri dan untuk keperluanitu mempergunakan tempat kerja ; atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankansesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itumempergunakan tempat kerja ; atau badan hukum, yang di INDONESIA mewakili orangatau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yangdiwakili berkedudukan di luar INDONESIA .(4)"direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tenaga Kerjauntuk melaksanakan UNDANG-UNDANG ini;(5) pegawai ..PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -3-(5)"pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dariDepartemen tenaga kerja ;(6)"ahli keselamatan kerja " ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dariluar Departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri TenagaKerja untuk mengawasi ditaatinya UNDANG-UNDANG LINGKUPP asal 2.

4 (1)Yang diatur oleh UNDANG-UNDANG ini ialah keselamatan kerja dalamsegala tempat kerja , baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air,di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayahkekuasaan hukum REPUBLIK INDONESIA .(2)Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempatkerja di mana , dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapatmenimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan; , diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkutatau disimpan bahan atau barang yang : dapat meledak, mudahterbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhutinggi; pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihanatau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya,termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaanpersiapan.

5 Usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan,pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya,peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;e. dilakukan ..PRESIDENREPUBLIK usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak,logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak ataumineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupundi dasar perairan; dilakukan pengangkutan barang, binatang ataumanusia,baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air,dalam air maupun di udara; bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu,dermaga, dok, stasiun atau gudang; penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air; pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanahatau perairan; pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yangtinggi atau rendah.

6 Pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah,kejatuhan, terkena pelantingan benda,terjatuh atau terperosok,hanyut atau terpelanting; pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang; atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api,asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suaraatau getaran; pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah; pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar,televisi atau telepon; pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atauriset (penelitian) yang menggunakan alat teknis; , dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikanatau disalurkan listrik, gas, minyak atau air; film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakanrekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik ataumekanik.

7 (3) Dengan ..PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -5-(3)Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ,ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapatmembahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atauyang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubahperincian tersebut dalam ayat (2).BAB KESELAMATAN 3.(1)Denganperaturanperundanganditetapka nsyarat-syaratkeselamatan kerja untuk dan mengurangi kecelakaan; , mengurangi dan memadamkan kebakaran; dan mengurangi bahaya peledakan; kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktukebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; pertolongan pada kecelakaan; alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnyasuhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusanangin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran; dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerjabaik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan; penerangan yang cukup dan sesuai; suhu dan lembab udara yang baik; penyegaran udara yang cukup.

8 Kebersihan, kesehatan dan ketertiban; keserasian antara tenaga kerja , alat kerja ,lingkungan, cara dan proses kerjanya; dan memperlancar pengangkutan orang, binatang,tanaman atau barang;o. mengamankan ..PRESIDENREPUBLIK dan memelihara segala jenis bangunan; dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat,perlakuan dan penyimpanan barang; terkena aliran listrik yang berbahaya; yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.(2)Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian sepertitersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmupengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatanbaru di kemudian 4.(1)Denganperaturanperundanganditetapka nsyarat-syaratkeselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan,peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan,pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik danaparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahayakecelakaan.

9 (2)Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiahmenjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur,jelasdan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahandan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian danpengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparatproduksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri,keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatanumum.(3)Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian sepertitersebut dalam ayat (1) dan (2) : dengan peraturan perundanganditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan IV.

10 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -7-BAB 5.(1)Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undangini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerjaditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinyaUndang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.(2)Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahlikeselamatan kerja dalam melaksanakan UNDANG-UNDANG ini diaturdengan peraturan 6.(1)Barangsiapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapatmengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.(2)Tata-cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugasPanitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri TenagaKerja.(3)Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding pengawasan berdasarkan UNDANG-UNDANG ini pengusaha harusmembayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diaturdengan peraturan 8.