Example: tourism industry
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …
j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 14 (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …
www.bpk.go.idKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK; 4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat,
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
www.bpk.go.id5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
www.bpk.go.idpenerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …
www.bpk.go.iddhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …
www.bpk.go.iddhendianto-birohukum bpk-ri/10/16/2006 1 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK …
www.bpk.go.idUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
www.bpk.go.idAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
www.bpk.go.idUndang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM …
www.bpk.go.idPERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI Prof. Dr. Anwar Nasution1 1. Pengantar ... independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua ... mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI.
Related documents
KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM …
www.pcb.gov.my1. Sekiranya tempoh pegawai meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja melebihi 4 jam atau separuh daripada waktu bekerja sehari yang ditetapkan pada hari tersebut, maka pegawai dikehendaki mengmabil Cuti Rehat atau cuti lain yang berkelayakan. 2.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA J,AKSA STANDAR
www.kejaksaan.go.id19. Pejabat pengendali teknis adalah pejabat struktural eselon I, II, III dan IV serta pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi pengendalian penanganan perkara tindak pidana umum dalam Tahap Prapenuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi; 20.
PENTADBIRAN HARTA PUSAKA - JBG
www.jbg.gov.mykecil hanya dibuat di Pejabat Tanah yang nilai jumlah harta tak alih bersama harta alih tidak melebihi RM 2,000,000.00 pada tarikh peninggalan si mati. Permohonan ini dibuat dengan menggunakan Borang A yang boleh didapati di Pejabat Tanah khasnya daripada Unit Pembahagian Pusaka Kecil. Permohonan harta pusaka kecil seperti di Lampiran “C”.
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK …
kalsel.polri.go.idkejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan senantiasa: a. memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan; b. tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara; c. bersikap ...