Example: tourism industry

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b.

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun; 11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat ...

Tags:

  2004, Tahun, Tentang, Tahun 2004 tentang

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

1 DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b.

2 Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu dibentuk UNDANG-UNDANG tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA tahun 1945; 2.

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA tahun 2003 NOMOR 47, Tambahan Lembaran Negara NOMOR 4286); 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA tahun 2004 NOMOR 5, Tambahan Lembaran Negara NOMOR 4355); DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1.

4 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA tahun 1945; 3.

5 Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK; 4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara; 5. Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA tahun 1945; DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 3 6.

6 Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban; 7. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 8. Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa.

7 9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun; 11.

8 Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; 12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. BAB II LINGKUP PEMERIKSAAN Pasal 2 (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

9 (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 4 Pasal 3 (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG , laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

10 Pasal 4 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).


Related search queries