UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

1 PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR20 TAHUN 2003 TENTANGSISTEM PENDIDIKAN NASIONALDENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK Indonesiatahun1945mengamanatkanPemerinta hNegaraIndonesiayangmelindungi segenap bangsa INDONESIA dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaankepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UNDANG-UNDANG ; sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataankesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensimanajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengantuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perludilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, danberkesinambungan; UNDANG-UNDANG NOMOR 2 Tahun 1989 tentang Sistem PendidikanNasional tidak memadai lagidan perlu diganti serta perlu disempurnakanagar sesuai dengan amanat perubahan UNDANG-UNDANG Dasar NegaraRepublik INDONESIA Tahun 1945; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,c, dan d perlu membentuk UNDANG-UNDANG tentang Sistem.

2 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -2-Mengingat:Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-UndangDasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945;DENGAN PERSETUJUAN BERSAMADEWAN perwakilan rakyat REPUBLIK INDONESIADANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:Undang-Un dang Tentang Sistem Pendidikan IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualkeagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sertaketerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945 yangberakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional INDONESIA dan tanggapterhadaptuntutan perubahan pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikanyang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Peserta.

3 PRESIDENREPUBLIK didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkanpotensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,dan jenis pendidikan kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diridan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasidalam menyelenggarakan pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untukmengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuaidengan tujuan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai,dan kemampuan yang pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususantujuan pendidikan suatu satuan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informalpada setiap jenjang dan jenis formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjangyang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formalyang dapatdilaksanakan secara terstruktur dan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukankepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukanmelalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhandan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalammemasuki pendidikan lebih Pendidikan.

4 PRESIDENREPUBLIK jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisahdari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajarmelalui teknologi komunikasi, informasi, dan media berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikanberdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensimasyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistempendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti olehWarga Negara INDONESIA atas tanggung jawab Pemerintah dan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dansumber belajar pada suatu lingkungan pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, danpenetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan padasetiapjalur,jenjang,danjenispendidik ansebagaibentukpertanggungjawaban penyelenggaraan adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuanpendidikan berdasarkan kriteria yang telah daya pendidikan adalah segalasesuatu yang dipergunakan dalampenyelenggaraanpendidikanyangmelipu titenagakependidikan,masyarakat, dana, sarana, dan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagaiunsur masyarakat yang peduli Komite.

5 PRESIDENREPUBLIK sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakanorang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakatyang peduli negara adalah Warga Negara INDONESIA baik yang tinggal di wilayahNegara Kesatuan REPUBLIK INDONESIA maupun di luar wilayah NegaraKesatuan REPUBLIK adalah kelompok Warga Negara INDONESIA nonpemerintahyang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang adalah Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten,atau Pemerintah adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang IIDASAR, FUNGSI, DAN TUJUANP asal 2 Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar NegaraRepublik INDONESIA Tahun 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentukwatak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agarmenjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung III.

6 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -6-BAB IIIPRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKANP asal 4(1)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilaikeagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.(2)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengansistem terbuka dan multimakna.(3)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan danpemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.(4)Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangunkemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam prosespembelajaran.(5)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.(6)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponenmasyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalianmutu layanan IVHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHB agian KesatuHak dan Kewajiban Warga NegaraPasal 5(1)Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu.

7 (2)Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.(3) Warga ..PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -7-(3)Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adatyang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.(4)Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewaberhak memperoleh pendidikan khusus.(5)Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkanpendidikan sepanjang 6(1)Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahunwajib mengikuti pendidikan dasar.(2)Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsunganpenyelenggaraan KeduaHak dan Kewajiban Orang TuaPasal 7(1)Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan danmemperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.(2)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikanpendidikan dasar kepada KetigaHak dan Kewajiban MasyarakatPasal 8 Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan evaluasi program 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalampenyelenggaraan.

8 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -8-Bagian KeempatHak dan Kewajiban Pemerintahdan Pemerintah DaerahPasal 10 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang 11(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutubagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.(2)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana gunaterselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuhsampai dengan lima belas VPESERTA DIDIKP asal 12(1)Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnyadan diajarkan oleh pendidik yang seagama; pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dankemampuannya; beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidakmampu membiayai pendidikannya; biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidakmampu membiayai pendidikannya; ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lainyang setara;f.

9 Menyelesaikan ..PRESIDENREPUBLIK program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajarmasing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktuyang ditetapkan.(2)Setiap peserta didik berkewajiban norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsunganproses dan keberhasilan pendidikan; menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagipeserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.(3)Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikanyang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan REPUBLIK INDONESIA .(4)Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut denganPeraturan VIJALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKANB agian KesatuUmumPasal 13(1)Jalurpendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informalyang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

10 (2)Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengansistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak 14 Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikan 15 ..Pasal 15 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -10-Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,profesi, vokasi, keagamaan, dan 16 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, KeduaPendidikan DasarPasal 17(1)Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjangpendidikan menengah.(2)Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah(MI) atau bentuk lainyang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.(3)Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KetigaPendidikan MenengahPasal 18(1)(2)Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum danpendidikan menengah kejuruan.