Example: biology

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHATDENGAN RAHMAT TUHAN yang MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,Menimbang :a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnyakesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945;b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang samabagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaranbarang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapatmendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;c. bahwa setiap orang yang berusaha di INDONESIA harus berada dalam situasi persainganyang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatanekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telahdilaksanakan oleh negara REPUBLIK INDONESIA terhadap perjanjian-perjanjianinternasional;d.

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; b.

Tags:

  Yang, Melakukan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN …

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHATDENGAN RAHMAT TUHAN yang MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,Menimbang :a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnyakesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945;b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang samabagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaranbarang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapatmendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;c. bahwa setiap orang yang berusaha di INDONESIA harus berada dalam situasi persainganyang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatanekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telahdilaksanakan oleh negara REPUBLIK INDONESIA terhadap perjanjian-perjanjianinternasional;d.

2 Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, danhuruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-UndangTentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Mengingat :1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-UndangDasar 1945;Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan:a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau ataspenggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelakuusaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang danatau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapatmerugikan kepentingan Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasarbersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan hargabarang dan atau Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak

3 Mempunyai pesaing yangberarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, ataupelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutandalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan ataupenjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang ataujasa Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara REPUBLIK INDONESIA , baik sendirimaupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usahadalam bidang Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankankegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengancara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diriterhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun.

4 Baik tertulis maupuntidak Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan olehpelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasarbersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsungmaupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerahpemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atausejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspekyang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar,antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragamanproduk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnyasebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuanperusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan.

5 Danmetode persaingan yang Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yangdikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam TAHUN kalender Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuaikesepakatan antara para pihak di pasar Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untukkepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerakmaupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, ataudimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku IIASAS DAN TUJUANP asal 2 Pelaku usaha di INDONESIA dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasiekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dankepentingan 3 Tujuan pembentukan UNDANG-UNDANG ini adalah untuk:a.

6 Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salahsatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehatsehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelakuusaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkanoleh pelaku usaha; dand. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan IIIPERJANJIAN yang DILARANGB agian PertamaOligopoliPasal 4(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secarabersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan ataujasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat.

7 (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukanpenguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimanadimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelakuusaha menguasailebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenisbarang atau jasa KeduaPenetapan HargaPasal 5(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untukmenetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumenatau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; ataub.

8 Suatu perjanjian yang didasarkan UNDANG-UNDANG yang 6 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harusmembayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untukbarang dan atau jasa yang 7 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkanharga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 8 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratanbahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang danatau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telahdiperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak KetigaPembagian WilayahPasal 9 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuanuntuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehinggadapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak KeempatPemboikotanPasal 10(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yangdapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuktujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

9 (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untukmenolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatantersebut:a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; ataub. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasadari pasar KelimaKartelPasal 11 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksuduntuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang danatau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak KeenamTrustPasal 12 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetapmenjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroananggotanya.

10 yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang danatau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak KetujuhOligopsoniPasal 13(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuksecara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapatmengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapatmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian ataupenerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelakuusaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsapasar satu jenis barang atau jasa KedelapanIntegrasi VertikalPasal 14 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untukmenguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan ataujasa tertentu yang mana s


Related search queries