UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANGPERIMBANGAN KEUANGANANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,Menimbang : a. bahwa UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalamkerangka Negara Kesatuan REPUBLIK INDONESIA ; b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatursecara adil dan selaras; c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melaluipenyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenanganPemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan TugasPembantuan,perlu diatur perimbangan keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diaturberdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yangjelas antarsusunan pemerintahan; d.

2 Bahwa UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1999 TENTANG PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuaidengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutanpenyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c danhuruf d, perlu ditetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23,Pasal 23C, dan Pasal 33 UNDANG-UNDANG Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 TENTANG Keuangan Negara(Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4286); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 TENTANG Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4355); 4.

3 UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2004 TENTANG PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4400); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 TENTANG Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4437);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARAPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden REPUBLIK INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahanNegara REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan TugasPembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dimaksuddalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerahadalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaanpenyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi,kondisi.

4 Dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraanDekonsentrasi dan Tugas Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenangmengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan REPUBLIK Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagidaerah kabupaten atau walikota bagi daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepadagubernur sebagai wakil Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada

5 Daerahdan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan danmempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahunanggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujuioleh Dewan Perwakilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahasdan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Pendapatan Asli Daerah.

6 Selanjutnya disebut PAD adalah pendapatanyang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerahsesuai dengan peraturan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksanaan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untukmendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yangbersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuanpemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanaikebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerahdan kapasitas fiskal Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yangbersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerahtertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yangmerupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerahmenerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uangdari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untukmembayar Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepadapublik melalui penawaran umum di pasar Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yangdilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakupsemua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaanDekonsentrasi.

7 Tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansivertikal pusat di Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yangdilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negaraasing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah,badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentukdevisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli danpelatihan yang tidak perlu dibayar Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikankepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa,dan/atau krisis Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, adalahdokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untukperiode 1 (satu) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebutRenja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja PerangkatDaerah untuk periode 1 (satu)

8 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana KerjaPemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaranyang diperlukan untuk Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan KerjaPerangkat Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaanbarang milik IIPRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGANP asal 2(1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerahmerupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensipembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9 (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerahdalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahantugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah denganmemperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.(3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerahmerupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaanpenyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan 3(1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerahuntuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensiDaerah sebagai perwujudan Desentralisasi.(2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antaraPemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.(3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalamrangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.(4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerahuntuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

10 BAB IIIDASAR PENDANAANPEMERINTAHAN DAERAHP asal 4(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkapelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan olehgubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.(3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan olehgubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.(4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasidan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuandari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan IVSUMBER PENERIMAAN DAERAHP asal 5(1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atasPendapatan Daerah dan Pembiayaan.(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumberdari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c.