UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PARTAI …
c. organisasi tingkat kabupaten/kota. (2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain. (3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis. Pasal 18 (1) Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.dpr.go.idpresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia, Republik indonesia undang undang republik indonesia nomor
SALINAN - dpr.go.id
www.dpr.go.idsalinan undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
www.dpr.go.idundang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - dpr.go.id
www.dpr.go.idundang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
www.dpr.go.id- 3- 6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …
www.dpr.go.idPERDAGANGAN DUNIA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... e. bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia ... MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO LEMBARAN …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang …
Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Perdagangan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …
www.dpr.go.idUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Pasal 11 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi: a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; b. advokat.
Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …
www.dpr.go.idJaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal: a tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2
Related documents
Pengantar Organisasi - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.idOrganisasi secara alami seperti dunia kecil, yang di dalamnyaada aturan, peraturan, ritual, keyakinan, filosofi, dan pola dasar (archetypes) yang muncul dan membentuk budaya partisipatif baru. Sementara sebagian besar organisasi memiliki budaya yang unik dan Morgan menekankan bahwa
BAB II KERANGKA TEORI Pengertian Budaya
digilib.uinsby.ac.idUnsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di
BAB II KAJIAN TEORI 1. Konsep Budaya
etheses.uin-malang.ac.idBudaya (culture) didefinisikan sebagai tingkah laku, pola ... organisasi pendidikan, akan ditemukan bahwa sejumlah segi yang komplek dan saling berkaitan, berperan didalamnya khususnya pada tingkat masyarakat yang luas, sedemikian banyaknya unsur-unsur yang berperan, sehingga sulit untuk ...
KURIKULUM SD dan KOMPETENSI DASAR SD - Yola
abbah.yolasite.comkeunggulan budaya di masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya, masyarakat, dan bangsa yang sesuai dengan zaman dimana peserta didik tersebut hidup dan mengembangkan diri. Kemampuan ... organisasi konten terkecil. Dalam setiap mata pelajaran terdapat konten spesifik