VOLUME 4 Pengembangan Pengelolaan Persampahan / 2015

1 VOLUME 4 Pengembangan PengelolaanPersampahan / 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Cipta KaryaDAFTAR ISI6/ Latar Belakang12/ Kebutuhan Pendanaan 2015-201917/ Diagram Penanganan Persampahan23/ Rencana Kegiatan 2015-20196 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANL atar BelakangDasar Hukum Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Permen PU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penganganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2010-20140102030405060708090100201020132 01473,7072,6082,0087,4087,0091,43pedesaa nperkotaanCapaian Akses Persampahan201020132014 Pedesaan 73,70 %72,60 %82,00 %Perkotaan87,40 %87,00 %91,43 %Nasional80,50 %79,80 %86,73 %*Sumber : Data 2010 dan 2013, Riskesdas.

2 Data 2014, Proyeksi Penambahan pelayanan melalui APBN TA 2014*) Penanganan sampah secara total (memenuhi dan tidak memenuhi NSPK)8 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANT arget 2015-20199 Target 2015-201910 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANPola Penanganan Sistem Pengelolaan PersampahanPendekatanSkalaPenangananTPS 3 RPengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsivePembangunan prasarana dan sarana Persampahan mendukung kerjasama antar kabupaten/kota TPA TPST FPSA SPATPA RegionalLingkungan/KawasanSkala Kota(city wide)SkalaRegional/ NasionalBerbasis MasyarakatBerbasis Institusi11 Road Map Pengelolaan Persampahan 2015-2019 Mencapai 100% Akses Sanitasi LayakUntuk mencapai target yang ditetapkan dalam rangka mencapai kualitas dan tingkat pelayanan sektor Persampahan sebesar 100% pada tahun 2019 di seluruh Indonesia, perkiraan besarnya kebutuhan infrastruktur dan kegiatan non infrastruktur (non fisik), adalah sebagai berikut:Roadmap pemenuhan infrastruktur tambahan untuk mencapai target 100-0-100 KebutuhanSatuan20152016201720182019 TotalGerobak sampah(unit) Truk TPS FPSA162 323 646 323 162 TPA(hektar)87 175 350 175 87 875 Non Fisik(kab/kota)50950950950950950912 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANK ebutuhan Pendanaan 2015-2019 Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam rangka mencapai kualitas dan tingkat pelayanan sektor Persampahan sebesar 100% pada tahun 2019 di seluruh Indonesia, perkiraan besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan infrastruktur (fisik) dan kegiatan non infrastruktur (non fisik), adalah sebagai berikut:Roadmap pemenuhan infrastruktur tambahan untuk mencapai target 100-0-100 KegiatanSatuan20152016201720182019 TotalGerobak sampah(Rp.

3 Milyar)38771547738384 Truk target kualitas dan tingkat pelayanan sektor air limbah sebesar 100% pada tahun 2019 membutuhkan pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan non IdealRPJMN 2015-2019 Kebutuhan PembiayaanNoSumberPendanaanRp1 APBN30 T2 APBD25 T3 Lainnya(swasta, masyarakat)11,33 TTotal66,33 TNoKegiatanRp1 TPS 3R0,52T2 FPSA2,66T3 TPA11,28T4 NonFisik2,54 TTotal17,01T14 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANS kenario Pembiayaan Pengembangan Sistem Persampahan 2015 - 20196,6313,2626,5513,266,631,083,184,784 ,783,1805101520253020152016201720182019 Kebutuhan IdealRPJMN 2015-2019 URAIANK ebutuhanBiaya(RpTriliun)% CAPAIAN AKSES20152016201720182019 TOTALKEBUTUHAN IDEAL6,6313,2626,5513,266,6366,33100%RPJ MN 2015-20191,083,184,784,783,1817,01+57,21 %*)Grafik Skenario Kebutuhan Pembiayaan Pengembangan Sistem Persampahan *)Penanganan sampah secara total (memenuhi NSPK)15 Prosentase Skenario Pembiayaan Sistem Pengelolaan Persampahan 2015 2019 Menuju 100% Akases Sanitasi LayakPencapaian kinerja target 100% tingkat pelayanan sistem Pengelolaan Persampahan pada tahun 2019 memerlukan sinergitas alokasi dan Masyarakat26%64%10%16 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANP embiayaan APBN TA.

4 2015 Uraian KegiatanSatuanAPBN 2015 APBN-P 2015 VolAlokasiVolAlokasiSistem Penanganan Persampahan Skala Regional Kab/Kota 1 5002 Penanganan Persampahan Skala Kota Kab/Kota 40 Penanganan Persampahan Skala Kawasan Kaw---Sistem Penanganan Pengolahan Sampah AntaraKaw--4 Penanganan Pengolahan Sampah 3 RKaw109 Penanganan Persampahan Khusus Kaw---Sistem Penanganan Persampahan Kawasan KumuhKaw19 Penanganan Persampahan Kawasan Rawan SanitasiKaw--5 Penanganan Persampahan PerdesaanKaw----dalam Juta Rupiah17 Diagram Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah2015 : 89 %2016 : 91 %2017 : 93 %2018 : 96 %2019 : 100 %Kinerja FungsionalKinerjaTeknisKinerjaKualitasKi nerjaAdministrasiKinerjaKelembagaanHOWWH YT argetCapaian2014:86, Pengelolaan PERSAMPAHANK inerja Fungsional1. Menyiapkan regulasi tentang peraturan Pengelolaan persampahan2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk:- Menyiapkan regulasi (Perda/Perwali/Pergub) tentang (1) Pengelolaan sistem Persampahan di daerah dengan konsep Pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle);(2) Tugas & Fungsi SKPD dalam Pengelolaan Persampahan .

5 (3) Sistem dan skema retribusi Pengelolaan Penegakan aturan & pengawasan terhadap penerapan peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan - Menyediakan anggaran yang memadai untuk O/P Pengelolaan P/S Persampahan - Memfasilitasi penyelenggaraan TPA Regional untuk kota/kabupaten yang memungkinkan- Melalukan sosialiasi Pengelolaan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) kepada kelompok masyarakat, sekolah, dan usaha skala Meningkatkan peran sanitarian dan kelompok masyarakat dalam kegiatan 3R- Menyediakan personil yang tepat sesuai kualitas dan kuantitas dalam O/P Pengelolaan Persampahan - Menyediakan SOP dalam setiap P/S Pengelolaan Persampahan - Mengembangkan mekanisme dan peluang kerjasama Pengelolaan sampah dengan badan usaha swasta- Mengembangkan mekanisme insentif bagi pihak swasta yang melaksanakan CSR3. Meningkatkan sinergi antar K/L dan Provinsi/Kota/Kabupaten dalam penyelenggaraan Pengelolaan persampahan4. Menyebarluaskan contoh keberhasilan atau best practice Pengelolaan sampah kota/kabupaten atau kelompok masyarakat5.

6 Melakukan kampanye dan sosialisasi yang intensif melalui media sosial6. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan sampah7. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/Perguruan Tinggi/Swasta untuk Pengembangan teknologi Pengelolaan Persampahan khususnya untuk daerah Teknis1. Menyiapkan perencanaan dan desain yang sesuai dengan aturan dan kriteria teknis yang berlaku2. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) dalam Pengelolaan persampahan3. Menerbitkan contoh format dan desain tipikal TPA, TPS3R, SPA, ITF yang sesuai dengan desain kriteria dan ketentuan teknis4. Mengembangkan pilihan teknologi dalam Pengelolaan Persampahan mengikuti perkembangan yang ada5. Mengawasi pilihan dan penerapan teknologi Pengelolaan sampah yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada (koordinasi yang kuat dengan Puslitbangkim Kemen PU-PR)6. Menyiapkan Tim Teknis yang handal dalam setiap kegiatan7. Mendorong dan memfasilitasi Pemda dalam menyelenggarakan TPA Regional untuk kota/kabupaten yang memungkinkan8.

7 Melakukan bimbingan teknis dalam meningkatkan kinerja P/S persampahan9. Melaksanakan Pembangunan TPA, TPS3R, ITF, SPA sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai target setiap tahun yang sudah ditetapkan10. Menyiapkan Sertifikasi Kompetensi Kerja SDM Pengelolaan persampahan20 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANK inerja Kualitas1. Menjamin kualitas teknologi dengan sistem sertifikasi produk yang sesuai aturan2. Menjamin P/S sarana yang dibangun telah sesuai dengan kriteria dan kaidah teknis3. Melaksanakan penguatan terhadap Konsultan Supervisi Pembangunan P/S Persampahan4. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang handal setiap kegiatan dalam Pengelolaan persampahan5. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang kuat dengan Ditjen Bina Konstruksi untuk menjamin kualifikasi penyedia jasa6. Memfasilitasi dan mendorong Pemda melakukan operasi dan pemeliharaan P/S TPA7. Memastikan dan menjamin tersedianya AMDAL atau UKL/UPL dalam setiap pekerjaan fisik P/S persampahan21 Kinerja Administrasi1.

8 Mewajibkan Satker menerapkan SISDALMEN, dan SMK3 dalam kegiatan2. Menjamin terpenuhinya Readiness Criteria dalam setiap kegiatan P/S persampahan3. Melaksanakan serah terima Pengelolaan /aset ke Pemda4. Menindaklanjuti dan menuntaskan temuan LHP5. Mewajibkan Satker untuk menerapkan SMM (Sistem Manajemen Mutu)6. Membuat kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam penyelenggaraan Pengelolaan sektor persampahan7. Melakukan manajemen pengarsipan setiap surat menyurat22 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANK inerja Kelembagaan1. Mendorong Pemda untuk :- Membentuk lembaga pengelola dengan tugas dan fungsi Pengelolaan Persampahan yang memiliki wewenang yang kuat- Menyediakan SDM yang memenuhi kualitas dan kuantitas- Menyusun tata laksana kerja/SOP- Memastikan SDM yang handal sesuai dengan kompetensi dalam menduduki jabatan strukturan dan Mendorong dan memfasilitasi Daerah untuk membentuk UPTD atau BLUD dalam Pengelolaan sampah3. Memberikan pedoman pengaturan tugas, pokok, fungsi dan uraian tugas SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan4.

9 Memberikan bantek terkait peningkatan mekanisme dan sistem kelembagaan dalam Pengelolaan persampahan5. Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi penyelenggaraan TPA Regional6. Meningkatkan Kapasitas SDM yang cukup dan kompeten secara kualitas dan kuantitas23 Rencana Kegiatan 2015-2019 Kegiatan 2015-2019 (1) FUNGSIONAL1 Menyiapkan regulasi tentang peraturan Pengelolaan persampahan2 Pendampingan Pemerintah Daerah melalui bantuan teknis untuk:-Menyiapkan regulasi (Perda/Perwali/Pergub) tentang (1). Pengelolaan sistem Persampahan di daerah dengan konsep Pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle);(2) Tugas & Fungsi SKPD dalam Pengelolaan Persampahan ; dan(3) Sistem dan skema retribusi Pengelolaan aturan & pengawasan terhadap penerapan peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan -Menyediakan anggaran yang memadai untuk O/P Pengelolaan P/S Persampahan -Memfasilitasi penyelenggaraan TPA Regional untuk kota/kabupaten yang memungkinkan-Melalukan sosialiasi Pengelolaan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) kepada kelompok masyarakat, sekolah, dan usaha skala peran sanitarian dan kelompok masyarakat dalam kegiatan 3R-Menyediakan personil yang tepat sesuai kualitas dan kuantitas dalam O/P Pengelolaan Persampahan -Menyediakan SOP dalam setiap P/S Pengelolaan Persampahan -Mengembangkan mekanisme dan peluang kerjasama Pengelolaan sampah dengan badan usaha swasta -Mengembangkan mekanisme insentif bagi pihak swasta yang melaksanakan CSR24 Pengembangan Pengelolaan PERSAMPAHANK egiatan 2015-2019 (2)

10 Sinergi antar K/L dan Provinsi/Kota/Kabupaten dalam percepatan penyelenggaraan Pengelolaan persampahan4 Sosialisasi contoh keberhasilan atau best practice Pengelolaan sampah kota/kabupaten atau kelompok masyarakat melalui penyelenggaraan workshop, diseminasi, dan pelatihan5 Kampanye dan sosialisasi yang intensif melalui media sosial tentang peduli penanganan sampah6 Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan sampah7 Kerjasama dengan lembaga penelitian/Perguruan Tinggi/Swasta untuk Pengembangan teknologi Pengelolaan Persampahan khususnya untuk daerah spesifik seperti Rawa, Gambut, Kepulauan, dan event-event nasional dan/atau internasional tentang Pengelolaan sampah secara manajemen, teknis, dan kelembagaan yang sesuai dengan perkembangan trend Pengelolaan sampah di dunia9 Melakukan market sounding dan fasilitasi terhadap Pengelolaan Persampahan yang potensial di Kota/Kabupaten dalam konsep B to B (berkoordinasi dengan BPPSPAM Kemen.)