www.kemendagri.go.id

1 SALINANPRES I DENREPUBLII( INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KepolisianNegara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2o1o tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yangBerlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlumengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara BukanPajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yangBerlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 20 Tahun tgg7 tentang penerimaanNegara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3687);Mengingat : PeraturanR E P u ,I =,',35|*.)

2 R, o-23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun tgg7 tentang Jenisdan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak (LeirbaranNegara Republik Indonesia Tahun rggz Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor g694)sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahNomor 52 Tahun 1998 tentang perubahan atas peraturanPemerintah Nomor 22 Tahun Lggr tentang Jenis danPenyetoran Penerimaan Negara Bukan pajat (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomoi g5, iambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3T60);MEMUTUSKAN:MCNCTAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATASJENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKUPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 1(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku padaKepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaandari:a. Pengujian untuk penerbitan surat Izin Mengemudi Barrr;b.

3 Penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi;c. Penerbitan Surat Keterangan uji KeterampilanPengemudi;d. Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;e. Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;f. Penerbitan surat Tanda coba Kendaraan Bermotor;Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotcr;Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan ;Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermctor ke LuarDaerah;Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan BermotorLintas Batas Negara;ob' Penerbitanaa. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada obyek VitalNasional dan obyek tertentu.(2) Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf a sampai denianhumf x tercantum dalam Lampiran peraturan pemerintahini.(3) Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1[ huruf y ditetapliansesuai dengan ketentuan peraturan IDENREPUBLIK INDONESIA-3k.)]

4 Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Berrrotor LintasBatas Negara;1. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan BermotorPilihan;m. Penerbitan Surat Izin senjata Api dan Bahan peledak;n. Penerbitan surat Keterangan catatan Kepolisian;o. Pendidikan dan pelatihan Satuan pengaman;p. Pelatihan Keterampilan perorangan;q. Pendidikan dan Pelatihan penyidik pegawai Negeri Sipil;r. Pendidikan dan pelatihan Kepolisian Khusus;s. Pendidikan dan pelatihan Kesamaptaan;t. Pendidikan dan pelatihan pengembangan Motivasi;u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan pengaman;v. Penerbitan ljazah Satuan pengaman;w. Penerbitan surat Ijin operasional Badan Usaha JasaPengamanan;x. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment center poLRI;y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaranBadan Penyelenggara Jaminan Sosial;z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasionaltertentu; dandan obyekPasal 2 REpuJrTo",',?

5 Sf;*==,o-4 Pasal 2(1) Jasa Pengamanan pada obyek vital Nasional dan obyektertentu dalam rangka pelaksanaan tugas wewen"rg d"r,fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia r"b"g"i"*rrr"dimaksud dalam pasal 1 ayat (l) huruf z dilakJanakanberdasarkan kontrak kedasama.(2) Ja-sa Manajemen sistem pengamanan pada obyek vitalNasional dan obyek tertentu dalam rangka pelaksanaantugas wewenang dan fungsi Kepolisian Nega:a RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pasa- 1 ayat (1)huruf aa dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja."-". \ '(3) Tarif atas jenis penerimaansebagaimana dimaksud pada ayatnilai nominal yang tercantum dalamPasal 3 Tarif atas Pelayanan penyelenggaraan Assessmenf centrePOLRI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran peraturanPemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibebankan kepada Wajib 4selain jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimanadimaksud dalam.

6 Pasal 1 ayat (1), Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, dapat menyelengg"." pendidi-kandan pelatihan Kepemimpinan dan -bagi calonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan atas jenis penerimaan Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1)Peraturan Pemerintah mengenai Jenis danPenerimaan Negara Bukan pajak yangLembaga Administrasi Negara.(1)(21 Negara Bukan Pajak(1) dan ayat (2) sebesarkontrak kerja Pajakmengacu padaTarif atas Jenisberlaku padaPasal 5..(1)(2)(1)PRES IDENREPI-JELIK INDONESIA-5 Pasal 5 Tar:f atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yangberasal dari pendidikan dan pelatihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf o sampai denganhuruf t dikelompokkan dalam wilayah-wilayah sebagaimanaLampiran Peraturan Pemerintah mengenai pengelompokan wilayah pendidikandan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik 6selunrh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku padaKepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsungsecepatnya ke Kas 7 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturanPemeri.)

7 Rtah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku padaKepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2olo Nomor To, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor s133) dicabut dandinyatakan tidak 8 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal diundangkan.(21 AgarPRESIDENREPU BLIK INDONESIA-6-Agar setiap orang mengetahuinya, me:nerintahkanpengundangan Peraturan pemerintah ini denganpenempatannya dalam lrmbaran Negara Repubtik di Jakartapada tanggal 2 Desembe:2016 PRESIDEN REPUBLIK , WIDODOD iundangkan di Jakartapada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, H. I,AOLYLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 263 Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIAA sisten Deputi Bidang Perekonomian,PRES IDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAII.)

8 PASAL DEMI PASALP asal 1 Ayat (1)Huruf aI. mengoptimalkan penerimaan Negara Bukan pajak oembangunan nasional, penerimaan Negara Bukan eajat paaaKepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sarah satu " sumberpenerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatanpelayanan kepada Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atasjenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimlna diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun ioto terrtang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara. Bukan pajak yang gert-aku pada KepolisianNegara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya .lenis penerimaan] Pajak .y-ang b1ru dan penyesuaian iarii perlu mengaturkembali jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara firl"., pajak yangberlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonisia dengan p"."t r"r, b^*l-\\E*.

9 8-rtt>HPRES I DENREPUELIK INDONESIA-2 Huruf bCukup cCukup dCukup eCukup fCukup gCukup hCukup iCukup jCukup kCukup ICukup mCukup nCukup oCukup pPRES I DENREPUBLIK INDONESIA3 Huruf pCukup qCukup rCukup sCukup tCukup uCukup vCukup wCukup xCukup yCukup zYang dimaksud dengan "obyek vital Nasio:rar,, adalahka-wasan/ lokasi, bangunan/ instalasi, dan/ atau usaha yangmenyangkut hajat hidup orang banyak, kepentirgan negarada:r/atau, sumber pendap"t"r, negara yang aaCukup (21 Cukup (3){DPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-4-Ayat (3)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang_undangan" adalah ketentuan peraturan perundang_undangan dibidang 2 Cukup 3 Cukup 4 Cukup 5 Cukup 6 Cukup 7 Cukup 8 Cukup LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5960 PRES I DENREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIAJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAAP engujian untuk Penerbitan Surat IzinMengemudi (SIMI Baru1.))}

10 SIM APerPenerbitanRp , ,003. SIM B IIPerPenerbitanRp ,004. SIM CPerPenerbitanRp ,005. SIMCIPerPenerbitanRp , C IISIM DPerPenerbitanRp ,00 PerPenerbitanRp ,008. SIMDIPerPenerbitanRp ,OO9. Penerbitan SIM InternasionalPerPenerbitanRp , Perpanjarrgan Surat Izin Mengemudi(srMl1. SIM APerPenerbitanRp , {iDPRES IDENREPUBLIK ,003. SIM B IIPerPenerbitanRp ,004, SIM CPerPenerbitanRp ,OO5. SIMCIPerPenerbitanRp ,006. SIM C TIPerPenerbitanRp ,007. SIM DPerPenerbitanRp ,008. SIMDIPerPenerbitanRp ,OO9. Penerbitan SIM InternasionalPerPenerbitanRp ,00cPenerbitan Surat Keterangan UJi KeterampilanPengemudi (SKIIKP|PerPenerbitanRp ,OODP enerbitan Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor (STNKI1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3a. Barub. PerpanjanganPerPenerbitanRp ,O0 PerPenerbitanper 5 tahunRp ,002.)))}