Example: biology
Yth. NOMOR 39 /SEOJK.03/2016 TENTANG
1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …
www.ojk.go.idOtoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 8 - Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ...
TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI …
www.ojk.go.idotoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12 /pojk.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …
www.ojk.go.id2-- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang
PERATURAN MENTERI KEUANGAN - ojk.go.id
www.ojk.go.idmenteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor : 153 /pmk.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …
www.ojk.go.idotoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30/pojk.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan …
PERATURAN BANK INDONESIA - Portal OJK
www.ojk.go.id- 5 - b. Bank … g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN …
www.ojk.go.idperaturan otoritas jasa keuangan nomor 30 /pojk.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dengan rahmat tuhan yang maha esa
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …
www.ojk.go.id- 3 - 13. Pembiayaan … 6. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha
INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN …
www.ojk.go.idotoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 13 /pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang : a. bahwa seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan
SALINAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …
www.ojk.go.idTATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas …
Related documents
SALINAN PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN …
www.ojk.go.id40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama. 30. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 …
peraturan.bpk.go.idoleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. (2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib
Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut - DPR
berkas.dpr.go.idBadan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero)
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
www.dpr.go.idperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia ...
www.telkom.co.id27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Entitas induk …