Lampiran : Satu Berkas Fisik Tahun Anggaran 2022 Yth ...
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (pemda). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik Tahun
Tags:
Nada, Dalam, Alokasi, Khusus, Dana alokasi khusus
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
MENTER!KEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALINAN …
djpk.kemenkeu.go.idDana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa ...
PEDOMAN UMUM RETRIBUSI DAERAH
djpk.kemenkeu.go.idSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. 4. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. CONTOH KASUS 1. Kendaraan bermotor dari luar Daerah dan berada di Daerah dalam jangka waktu tertentu wajib mendaftar sebagai objek PKB. Sesuai dengan Pasal 71 UU No. 22 Tahun 2009 tentang
Standar Harga Satuan Regional
djpk.kemenkeu.go.idkeperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. • Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
MENGELOLA KEUANGAN BLUD - Kementerian Keuangan …
djpk.kemenkeu.go.idGESI Equality and Social Inclusion/Gender dan Inklusi Sosial Jamkesda Jaminan Kesehatan Daerah Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat KAK Kerangka Acuan Kerja KAP Kantor Akuntan Publik KDP Konstruksi dalam Pengerjaan KESLING Kesehatan Lingkungan KIB Kartu Identitas Barang
Social, Gender, Equality, Inclusion, Gesi, Gesi equality and social inclusion
perlu - djpk.kemenkeu.go.id
djpk.kemenkeu.go.idDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik …
PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL …
djpk.kemenkeu.go.idringk asan pe rtany a a n penggunaan bantuan operasional penyelenggaraan (bop) pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan di masa pandemi covid-19
Bantuan, Penyelenggaraan, Operasional, Penggunaan, Penggunaan bantuan operasional, Penggunaan bantuan operasional penyelenggaraan
Related documents
ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI ... - UMS
eprints.ums.ac.iddalam penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya ... Dana Perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari ... Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 6 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan meliputi hibah, …
Nada, Dalam, Alokasi dana, Alokasi, Khusus, Dana alokasi khusus, Perimbangan, Dana perimbangan
ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN - Audit Board …
jdih.bpk.go.idb. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS
Nada, Dalam, Alokasi dana, Alokasi, Khusus, Dana alokasi khusus, Perimbangan, Dana perimbangan
SALINAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN …
ditpsd.kemdikbud.go.idDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ... tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032); MEMUTUSKAN: ... dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen. 21. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang
Nada, Dalam, Alokasi, Khusus, Dana alokasi khusus, Perimbangan, Dana perimbangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id
peraturan.go.id11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar -Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
Nada, Dalam, Alokasi dana, Alokasi, Khusus, Dana alokasi khusus
STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH …
sumsel.bpk.go.id12 Tahun 2019, Dana Perimbangan merupakan salah satu Pendapatan Daerah dalam Pendapatan Transfer pada Transfer Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dirinci lagi menjadi Dana Transfer Umum yang terdiri atas DBH dan DAU dan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Berikut penjelasan masing-masing
Nada, Dalam, Peraturan, Pemerintah, Bdpa, Struktur, Khusus, Perimbangan, Dana perimbangan, Struktur apbd dalam peraturan pemerintah
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. a. Definisi ...
repository.um-palembang.ac.iddana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Perencanaan Pembangunan …
eprints.umm.ac.idDalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut. 32: 1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif; 2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen …