Search results with tag "Peraturan"
No.1670, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan ... - Peraturan.go.id
peraturan.go.idbidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 4 Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN …
kurikulum.kemdikbud.go.id3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
KOD PERATURAN ETIKA KERJA, KELAKUAN DAN TATATERTIB
www.sainswater.comKOD PERATURAN ETIKA KERJA, KELAKUAN DAN TATERTIB _____ ISI KANDUNGAN 1.0. Tajuk 2.0. Pemakaian 3.0. Kewajipan Mematuhi Peraturan 4. 0. Tanggungjawab Kakitangan 4.1. Mengelakkan Pencanggahan Kepentingan 4.2. Penglibatan Kakitangan Dalam Urusan Perniagaan Syarikat 4.3. Penglibatan Keluarga Kakitangan Dalam Urusan Perniagaan Syarikat …
MENTER! KEUANGAN P,EPUBLIK INDONESIA SALINAN …
peraturan.bpk.go.idPERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK. 02/2020 Menimbang Mengingat TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah …
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN …
www.atrbpn.go.id2. Peraturan terkait kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan keikutsertaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) serta ketentuan perihal CPNS lainnya dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nomor 1023 Tahun 2021 tentang
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG ... - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idPERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ ... REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ ... Kelompok Jabatan Fungsional. …
Konsep Etika Profesi & Etika Profesi Engineer
elektro.teknik.unja.ac.id• Etika dalam kehidupan keseharian,sesuatu yang tidak bisa dilepaskan.Apalagi ... memiliki kode etika profesi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Tentu saja memiliki sanksi sebagaimana peraturan lainnya bagi pelaku yang ... dan kesehatan kerja, serta etika profesi.
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK …
asrot.pom.go.idKEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum …
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN …
www.bkn.go.id4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 …
persi.or.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3.
KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT …
yogyakarta.bpk.go.idPERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT DAERAH 1. BIRO TATA PEMERINTAHAN 2 3 6 A BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM a Subbagian Tata Praja 1 Pengadministrasi Umum Bagian Pemerintahan Umum II/a - SMK Perkantoran - Administrasi …
Lampiran 1. Instrumen Penelitian KUESIONER ... - UNISSULA
repository.unissula.ac.idmengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan 12. Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan 13. Saya mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan estimasi yang konservatif 14. Saya selalu menolak setiap gratifikasi yang berhubungan dengan tugas 15.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA AKUNTAN PUBLIK …
www.dpr.go.idketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. 6. Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat OAI, adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerja sama antar-KAP. 7. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.id(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengembangan Kewirausahaan Pasal 27 (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.05/2020 Menimbang TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6), …
SALINAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …
www.ojk.go.idakuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. 26. Organ Perusahaan Perasuransian adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - BKPM
www.bkpm.go.idREPUBLIK INDONESIA - 11 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran·Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO piundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Mei 2016 MENTER!
MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idPeraturan Menteri. BAB IV PELAKU USAHA Pasal 23 Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Pasal 24 . . .
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …
peraturan.bpk.go.idhuruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 11 (1) Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada: a. kendaraan atau mobil dinas; b. pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi; c. perayaan agama atau adat; d. pertandingan olahraga; dan/atau e. perayaan atau peristiwa lain.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
pelayanan.jakarta.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor …
STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH …
sumsel.bpk.go.id12 Tahun 2019, Dana Perimbangan merupakan salah satu Pendapatan Daerah dalam Pendapatan Transfer pada Transfer Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dirinci lagi menjadi Dana Transfer Umum yang terdiri atas DBH dan DAU dan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Berikut penjelasan masing-masing
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN …
standarpangan.pom.go.idPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1825), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 26 TAHUN 2019 TENTANG . PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan …
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
jdih.menlhk.co.idPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2021 ... Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang ... Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM - Kementerian …
ciptakarya.pu.go.idTENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ... peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas ... Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air c. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang d. Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002, tentang Hutan Kota e. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 ...
PERATURAN - POM
jdih.pom.go.iddan informasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan Obat dan Makanan. ... Nilai Kandungan Gizi, dan Takaran Saji Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil ..... 436 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis ...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 48 TAHUN 2017 . TENTANG . PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Akreditasi Puskesmas, Klinik
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA …
simpuh.kemenag.go.idPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang ... Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, ... jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
dinkes.kedirikab.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR . 24 TAHUN 2016 . TENTANG. PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal . 10 ayat (3) dan …
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idperaturan menter! keuangan republik indonesia menimbang nomor 44/pmk.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. bahwa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA JALAN …
pelayanan.jakarta.go.idUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); …
PERATURAN BADAN PENGAWAS - Bappebti
bappebti.go.idKETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
bprs.kemkes.go.idperaturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor 49 tahun 2013. tentang . komite keperawatan. rumah sakit . dengan rahmat tuhan yang maha esa . …
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK …
simpuh.kemenag.go.idPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 ... dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada ... dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
peraturan.bpk.go.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 …
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idDalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan: 1. Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam ...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdih.menpan.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA …
www.kopertis7.go.idPeraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR …
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR …
sirusa.bps.go.idj. Persentase RT Listrik • ≥ 90,00 • < 90,00 1 0 Catatan: *) Jarak tempuh diukur dari Kantor Desa/Kelurahan Pasal 4 (1) Kriteria wilayah perkotaan diimplementasikan pada seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan untuk menghasilkan klasifikasi perkotaan/perdesaan desa/kelurahan seluruh Indonesia.
Similar queries
Peraturan, Pendayagunaan aparatur negara, PERATURAN MENTERI, PERATURAN ETIKA KERJA, MENTER, KEUANGAN, INDONESIA, Peraturan menter! keuangan republik indonesia, KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur, Tentang, Jabatan Fungsional, Etika, Kerja, Badan Pengawas, PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN, Badan, REPUBLIK INDONESIA NOMOR, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Republik Indonesia, Pengawas, MENTERI, Nomor, KESEHATAN, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Agama, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR, STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH, Dana Perimbangan, Dalam, Dana, Khusus, PERATURAN BADAN PENGAWAS, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, PERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR, PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, TENTANG PEDOMAN, Pencemaran udara, Tentang Sumber, Informasi peraturan, Kandungan Gizi, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor, Menter! keuangan republik indonesia, Tahun 2004 tentang, Tahun, Tahun 2004, TEKNIS, Bersama, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN, Menteri pendayagunaan aparatur, PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR, Listrik