Search results with tag "Peraturan"
No.1670, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan ... - Peraturan.go.id
peraturan.go.idbidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 4 Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL ... - …
dpmptsp.jabarprov.go.idDengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. . ...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN …
kurikulum.kemdikbud.go.id3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
MEKANISME PENDAFTARAN TANAH SISTEMTIS LENGKAP …
repository.stpn.ac.idBadan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK …
papua.bpk.go.idtelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
www.bandungkab.go.id5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG ... - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idPERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ ... REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ ... Kelompok Jabatan Fungsional. …
MENTER! KEUANGAN P,EPUBLIK INDONESIA SALINAN …
peraturan.bpk.go.idPERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK. 02/2020 Menimbang Mengingat TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah …
RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN
lldikti5.kemdikbud.go.id5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. …
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK …
asrot.pom.go.idKEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum …
Konsep Etika Profesi & Etika Profesi Engineer
elektro.teknik.unja.ac.id• Etika dalam kehidupan keseharian,sesuatu yang tidak bisa dilepaskan.Apalagi ... memiliki kode etika profesi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Tentu saja memiliki sanksi sebagaimana peraturan lainnya bagi pelaku yang ... dan kesehatan kerja, serta etika profesi.
Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
bkpsdm.palangkaraya.go.idNegara Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 11 Aparatur Sipil Negara Pasal 44 UU No. 5/2014 ... Peraturan Per UU-an Perencana Prof. Dr. Eko Prasojo, ... * Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/2334/M.PANRB/6/2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - BKPM
www.bkpm.go.idREPUBLIK INDONESIA - 11 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran·Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO piundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Mei 2016 MENTER!
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id
peraturan.go.id2017, No.305 -5- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Pasal 3 (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
www.menlhk.go.idPeraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Setjen/Rokeu/Keu.1/11/2020 iii L. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
kebudayaan.kemdikbud.go.idIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.
MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
pelayanan.jakarta.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor …
KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT …
yogyakarta.bpk.go.idPERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT DAERAH 1. BIRO TATA PEMERINTAHAN 2 3 6 A BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM a Subbagian Tata Praja 1 Pengadministrasi Umum Bagian Pemerintahan Umum II/a - SMK Perkantoran - Administrasi …
STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH …
sumsel.bpk.go.id12 Tahun 2019, Dana Perimbangan merupakan salah satu Pendapatan Daerah dalam Pendapatan Transfer pada Transfer Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dirinci lagi menjadi Dana Transfer Umum yang terdiri atas DBH dan DAU dan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Berikut penjelasan masing-masing
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.id1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.id1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI …
ropeg.kemkes.go.id9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGTUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. BAB I . KETENTUAN UMUM . Pasal 1 Dalam …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.bkn.go.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 26 TAHUN 2019 TENTANG . PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan …
PERATURAN - POM
jdih.pom.go.iddan informasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan Obat dan Makanan. ... Nilai Kandungan Gizi, dan Takaran Saji Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil ..... 436 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis ...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 48 TAHUN 2017 . TENTANG . PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 …
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA …
simpuh.kemenag.go.idPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang ... Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, ... jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idDalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan: 1. Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam ...
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA …
www.kopertis7.go.idPeraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR …
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN - Kementerian …
ksdae.menlhk.go.idWewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MenLHK-
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK …
simpuh.kemenag.go.idPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 ... dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada ... dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan …
PERATURAN BADAN PENGAWAS - Bappebti
bappebti.go.idperaturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
PERATURAN PERUNDANG·UNDANGAN TENTANG KORUPSI, …
perpus.menpan.go.idKANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR IDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 1999 . KA TA PENGANTAR Dengan semangat reformasi, Sidang lstimewa MPR-RI telah mengamanatkan TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas ... 40 Peraturan Pemerintah Nomor …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...
pelayanan.jakarta.go.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 ... Pemerintah adalah Presiden beserta para menteri dan Ketua/ Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen; 17. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau ... Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
PERATURAN MENTERI NEGARA JABATAN FUNGSIONAL …
simpadupakfarmasi.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/ 08 /M.PAN/ 4 /2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. bahwa jabatan fungsional …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.luk.staff.ugm.ac.iddan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional. Pasal 8 (1) Menteri menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional. (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR …
sirusa.bps.go.idj. Persentase RT Listrik • ≥ 90,00 • < 90,00 1 0 Catatan: *) Jarak tempuh diukur dari Kantor Desa/Kelurahan Pasal 4 (1) Kriteria wilayah perkotaan diimplementasikan pada seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan untuk menghasilkan klasifikasi perkotaan/perdesaan desa/kelurahan seluruh Indonesia.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM - Kementerian …
ciptakarya.pu.go.idPedoman ini berisi rujukan untuk penyediaan RTH, kriteria vegetasi untuk RTH, ketentuan penanaman dan pemeliharaan tanaman, pemanfaatan RTH, prosedur perencanaan dan peran masyarakat yang semuanya merupakan pedoman teknis yang berlaku secara nasional.
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN …
jdih.anri.go.idMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Similar queries
PERATURAN, PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, PERATURAN MENTERI, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per, Badan Pertanahan Nasional, Kepala, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Nomor PER, TENTANG, JABATAN FUNGSIONAL, MENTER, PERATURAN MENTER, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara, NOMOR, Badan pengawas, Etika, Kerja, Negara, Aparatur, Peraturan Per, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, REPUBLIK INDONESIA, Penyertaan modal, Daerah, Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri, KESEHATAN, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Republik Indonesia Nomor, STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH, Dana Perimbangan, Dalam, Dana, Khusus, PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, PERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Informasi peraturan, Kandungan Gizi, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor, Badan, Pengawas, Kehutanan, Perizinan, Bersama, Agama, Peraturan badan pengawas, MENTERI NEGARA, Pendayagunaan, PERATURAN MENTERI NEGARA, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Satuan, Pendidikan, Tingkat, PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR, Listrik, PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, Pedoman, Pedoman teknis, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN