Search results with tag "Nasional"
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …
www.luk.staff.ugm.ac.idPerpustakaan Nasional Pasal 21 (1) Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara. (2) Perpustakaan Nasional bertugas: a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; b.melaksanakan pembinaan, …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.id(3) Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional Indonesian (Technical Advisory Group on Immunizationsebagaimana ) dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur profesi, akademisi, dan peneliti yang memiliki integritas, keahlian, dan/atau pengalaman bidang imunisasi di tingkat nasional/internasional.
PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT - …
bppsdmk.kemkes.go.id3. Jumlah publikasi pada jurnal terindeks nasional 4. Jumlah dosen yang mendapatkan prestasi karya cipta/HAKI 5. Jumlah Prosiding pada kegiatan seminar nasional 6. Jumlah SDA pada kegiatan seminar internasional 7. Jumlah Buku yang ditulis dosen bidang vokasi keterampilan khusus. Strategi : Penjaminan Mutu Penyelenggara Pendidikan PROGRAM
perpustakaan.bsn.go - Badan Standardisasi Nasional
perpustakaan.bsn.go.idKepala Badan Standardisasi Nasional . https://perpustakaan.bsn.go.id Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc . KATA PENGANTAR . Isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah menjadi pembahasan yang hangat di dunia internasional. Menurut Hital R. Meswani (2008) pada National
PROGRAM KERJA TATA USAHA - web SMAN 1 …
smansagununghalu.webs.com1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Program Pengembangan Pendidikan Nasional tahun 2000-2004 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002, Tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan Standar Peningkatan Mutu Pendidikan 4.
Dasar Keusahawanan Nasional - Prime Minister of Malaysia
www.pmo.gov.mypembangunan sosioekonomi negara, seterusnya merealisasikan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan. MED telah mengambil inisiatif awal dengan membangunkan Rangka Kerja Keusahawanan Nasional (NEF) yang telah dilancarkan pada 22 November 2018 bagi mengenal pasti matlamat dan inisiatif pembangunan keusahawanan …
STRATEGI NASIONAL LITERASI KEUANGAN INDONESIA …
www.ojk.go.idPresiden Republik Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai bagian dari the Trilogy of Policy Instrument dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat ( market confidence ) dan kesetaraan konsumen dan industri jasa keuangan ( level playing
Implementasi - perpustakaan.bsn.go.id
perpustakaan.bsn.go.idNasional, 2018. xviii., 218 hal. 26 cm ISBN : 978-602-9394-22-1 1. Persyaratan Umum Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 Edisi Pertama, Cetakan Pertama (2018) Penerbit: Badan Standardisasi Nasional Gedung 1 BPPT Lt. 11 Jl. M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340.
PEDOMAN PELAKSANAAN - TNP2K
tnp2k.go.idMenengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019. ... sistem kesehatan, pembangunan pertanian dan pemberdayaan perempuan Komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi kebutuhan dan tekanan untuk implementasi, tata kelola keterlibatan antar lembaga pemerintah
PENGANTAR - Komisi Etik Penelitian Kesehatan
www.ke.litbang.kemkes.go.idPedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan, PNEPK, yang merupakan terbitan utama Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, KNEPK, sudah mengalami perubahan dan perbaikan sejak pertama kali terbit pada tahun 2003. Cetak ulang telah terjadi beberapa kali, yaitu tahun 2004, 2005, dan 2007. Pada beberapa cetak
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan
library.uns.ac.idKEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan …
PERPUSTAKAAN DIGITAL - UM
digilib.um.ac.idKreditnya. Perpustakaan Nasional RI, 2003. d. Perpustakaan sekolah: petunjuk untuk membina, memakai dan memelihara perpustakaan sekolah oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 1992. e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Tentang Perpustakaan. Tugas utama perpustakaan adalah mengumpulkan informasi, mengolah, …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 …
www.dpr.go.idJun 16, 2015 · NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …
TABEL-2 KLASIFIKASI ZONA DAN SUB ZONA - Jakarta
dcktrp.jakarta.go.idnasional sub zona pemerintahan nasional P.1 Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya pada lembaga tinggi negara, dan pemerintahan pusat dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya. zona perwakilan negara asing sub zona perwakilan negara asing P.2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERTAMBANGAN …
www.dpr.go.id(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.
Standar Nasional Indonesia - Kementerian PUPR
ciptakarya.pu.go.idStandar Nasional Indonesia (SNI) tentang ’Pengelolaan sampah di permukiman’ adalah revisi dari SNI 03-3242-1994, Tata cara pengelolaan sampah di permukiman, dengan perubahan sebagian pada penerapan 3R mulai dari kegiatan di sumber sampai dengan TPS. Pengelolaan sampah di permukiman ini disusun oleh Panitia Teknik Bahan Konstruksi
PEDOMAN PELAYANAN ANTENATAL, PERSALINAN, NIFAS, …
covid19.go.idbencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Di Indonesia, kematian ibu dan kematian neonatal masih menjadi tantangan besar dan perlu mendapatkan perhatian dalam situasi bencana COVID-19.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN …
www.atrbpn.go.idKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2021 Sebagai tindak lanjut Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021 dan menunjuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14487/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PEMETAAN …
e-jurnal.ukrimuniversity.ac.iddiperoleh dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin untuk memperoleh data dari Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. 1. Peta batas administrasi berisikan data-data : batas propinsi, batas kabupaten, batas kecamatan, batas kelurahan, dan status kota di Daerah Istimewa
Hilangnya Identitas Nasional Bangsa - Web UPI Official
file.upi.edusecara tidak langsung disebabkan oleh krisis, tetapi bahwa akar permasalahannya ada pada diri manusia Indonesia itu sendiri. Bukan tidak mungkin apa yang telah kita lakukan selama ini juga merupakan penunjang dari "hilang"-nya jati diri dan rusaknya karakter …
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
press.perpusnas.go.idPerpustakaan Nasional sebagai institusi pembina semua jenis perpustakaan berkewajiban untuk mewujudkan pedoman penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah ini memuat uraian tentang organisasi perpustakaan, sumber daya manusia, koleksi, sarana dan prasarana, serta cara bagaimana …
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK …
papua.bpk.go.idtelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 2.
MEKANISME PENDAFTARAN TANAH SISTEMTIS LENGKAP …
repository.stpn.ac.idBadan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
jdih.kemdikbud.go.idStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas . 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang ...
CONTOH SURAT PERJANJIAN KREDIT - Universitas Islam …
law.uii.ac.id----- di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya ----- melalui Kantor Notaris -----, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah -----“ Pasal 10 ASURANSI Ayat 1 Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan ...
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
jdih.kemdikbud.go.idPendidikan Karakter perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
HAK-HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UUPA
prodi4.stpn.ac.idHukum Agraria Nasional.6 Bagi penulis, kewenangan penggunaan HM yang meliputi tubuh bumi, air, dan “ruang angkasa” di atasnya itu harus dimaknai ... Pertanahan No. 630.1/451/2000 7 telah merupakan keputusan penolakan ... badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
siha.kemkes.go.idKesehatan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta perencana kesehatan lain yang terlibat dalam program perawatan dan pengobatan HIV sebagai rujukan untuk perencanaan program. - 6 - ... sistem grading of recommendations assessment, development and evaluation
DAFTAR PUSTAKA - Unand
scholar.unand.ac.idYogyakarta. Prosiding Seminar Nasional di Yogyakarta. 2010:15-19. Wahyuddin M, Nurrochmad A, Harjaningsih W. Perbandingan Efek Terapi Pirasetam dan Sitikolin Terhadap Perbaikan Fungsi Kognitif Pasien Stroke Iskemik. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi. 3(4):255-262.
kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.idDAFTAR KATA PENGANTAR SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN R.I ISI PENDAHULIJAN . ... Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2012, yang memiliki visi dan misi ... sistem informasi kesehatan, akses terhadap ketersediaan Obat esensial, pembiayaan, dan …
EVALUASI KESESUAIAN PENYIMPANAN OBAT DI GUDANG …
etheses.uin-malang.ac.idDOEN = Daftar Obat Esensial Nasional Depkes = Departemen Kesehatan ED = Expired date FEFO = First Expired First Out FIFO = First In First Out HPRA = Health Product Regulatory Authority IGD = Instalasi Gawat Darurat Kemenkes = Kementerian Kesehatan LASA = …
www.kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.idrepublik indonesia nomor nomor nomor 963 tahun 2021 3 tahun 2021 4 tahun 2021 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara menimbang
Standar Nasional Indonesia - IAEETA
www.iaeeta.orgPersyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) edisi yang terakhir; 6.1.2.2.6 penyaluran daya listrik pada kamar tamu Hotel, sebaiknya dapat dimatikan dan dihidupkan dengan memasukkan kunci kamar pada kotak sakelar (keytag), kecuaii untuk keperluan khusus. 6.1.2.2.7 armatur yang letaknya paralel terhadap dinding luar pada arah datangnya cahaya
PANDUAN PENATALAKSANAAN KANKER NASOFARING
kanker.kemkes.go.idKOMITE PENANGGULANGAN KANKER NASIONAL i. ii. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PANDUAN PENATALAKSANAAN KANKER NASOFARING Disetujui oleh : Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Indonesia (PERHATI-KL) Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA KESEHATAN salah …
peraturan.bpk.go.idkesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. (2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V . . .
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DINAS …
repository.teknokrat.ac.idPerpustakaan, Perpustakaan Wilayahberubah menjadi Perpustakaan Daerah Lampung.Selanjutnya, untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, maka terbit pula Keppres RI No. 50 tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional sebagai dasar peningkatan status Perpustakaan
- 1 - KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
kanker.kemkes.go.idMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR. HK.01.07/MENKES/406/2018 TENTANG . PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN. TATA. LAKSANA KANKER KOLOREKTAL. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus …
Ilmu Kesehatan Masyarakat - DINUS
eprints.dinus.ac.idDirektorat Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan mulai 1956 dibentuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Pada thn 1959 , 12 Nop dicanangkan Program Pemberantasan Malaria yang selanjutnya disebut sebagai Hari Kesehatan Nasional. Undang-undang ttg Pokok-pokok Kesehatan dikeluarkan 1960, disusul oleh UU ttg Karantina Laut dan Udara, serta UU Wabah thn 1962.
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN …
www.luk.staff.ugm.ac.idMelalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Etika Kedokteran III Tahun 2001, dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dan penjelasan KODEKI ... Mengingat : 1. Anggaran Dasar IDI Bab III pasal 5, 6 dan 7 2. Ketetapan Muktamar IDI No. 10/Muk. 101 XXIV/10/2000 3. SK PB IDI No.001/PB/A.4/00 tanggal 20 November ... pendidikan serta penelitian ...
APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan …
www.kemenkeu.go.idjaminan kesehatan nasional (JKN); serta (4) penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi. b. Anggaran Pendidikan sebesar Rp550,0 triliun atau 20 persen terhadap belanja negara, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 - ESDM
www.esdm.go.idUtama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, yaitu: 1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 92,52 (105,2% dari target sebesar 87,93). 2.
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, …
penggerak-simpkb.s3.ap-southeast-1.amazonaws.comStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 11.
Problem Statement, State of The Art danNovelty ... - UMJ
lppm.umj.ac.idMembuat sitasi dan daftar pustaka ... esensial dari invensi dlm mengatasi masalah terdahulu (prior art) Suprapto, 2018. ... RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045, 2017, Kemenristekdikti 7. Kemenristekdikti, 2016 8. Sadjuga, 2018.Penelitian Berorientasi HKI. Meningkatkan Hasil Penelitian Terapan 2018.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ... - upnjatim.ac.id
www.upnjatim.ac.idpengaruh dalam maupun luar yang akan mengikis identitas nasional sekaligus akan tetap mengembangkannya dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Tulisan ini akan menguraikan implementasi nilai-nilai Pancasila di Perguruan Tinggi khususnya di UPN “Veteran” Jawa Timur dalam bentuk
Similar queries
Perpustakaan Nasional, Perpustakaan, NASIONAL, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Pendidikan, PROGRAM KERJA TATA USAHA, Dasar Keusahawanan Nasional, Sosioekonomi, Sistem kesehatan, Kesehatan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, Indonesia, Standar Nasional, Badan, Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan, Hilangnya Identitas Nasional Bangsa, Krisis, Peraturan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala, Pendidikan Nasional, Pertanahan, Sistem, Daftar, Obat esensial, PENYIMPANAN OBAT, Daftar Obat Esensial Nasional, Standar Nasional Indonesia, Persyaratan Umum Instalasi Listrik, Listrik, PANDUAN PENATALAKSANAAN KANKER NASOFARING, KOMITE PENANGGULANGAN KANKER NASIONAL, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Nasional, Anggaran, APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan, Anggaran Pendidikan, LAPORAN KINERJA TAHUN 2020, Pelaksanaan Anggaran, Nasional Pendidikan, Esensial, Identitas nasional