Search results with tag "Menteri"
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN …
infoasn.idmenteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 42/kep/m.pan/12/2000 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan dan angka kreditnya menteri negara pendayagunaan aparatur negara menimbang : a. b.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 48 TAHUN 2017 . TENTANG . PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 …
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN …
kurikulum.kemdikbud.go.id3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Disease - covid19.go.id
covid19.go.idmenteri dalam negeri republik indonesia instruksi menteri dalam negeri nomor 03 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali menteri dalam negeri, menindaklanjuti arahan presiden republik indonesia yang ...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 26 TAHUN 2019 TENTANG . PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMenteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
PERATURAN MENTERI No. Per.02/MEN/1980 TENTANG …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No. Per.02/MEN/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Menimbang : a. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan …
P E N G U M U M A N NOMOR : PENGUMUMAN / 00017 / KP …
e-cpns.kemlu.go.idBerdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 882 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 , Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang: a.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.id1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.baliprov.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR . 11 TAHUN 2017. TENTANG . KESELAMATAN PASIEN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IND. ONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.id- 2-Menetapkan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
kemkes.go.id
bprs.kemkes.go.id8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 123/Menkes/SKNlll/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks. RS Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UP T) Departemen Kesehatan R.I dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum MEMUTUSKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
pelayanan.jakarta.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor …
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM - Kementerian …
ciptakarya.pu.go.idPedoman ini berisi rujukan untuk penyediaan RTH, kriteria vegetasi untuk RTH, ketentuan penanaman dan pemeliharaan tanaman, pemanfaatan RTH, prosedur perencanaan dan peran masyarakat yang semuanya merupakan pedoman teknis yang berlaku secara nasional.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
www.bandungkab.go.id5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang
RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN
lldikti5.kemdikbud.go.id5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. …
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idDalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan: 1. Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam ...
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL ... - …
dpmptsp.jabarprov.go.idDengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. . ...
Disease - covid19.go.id
covid19.go.idmenteri dalam negeri republik indonesia instruksi menteri dalam negeri nomor 09 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali men teri dalam negeri, menindaklanjuti arahan presiden republik indonesia yang ...
- 1 - kemkes.go.id
kanker.kemkes.go.idMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR. HK.01.07/MENKES/406/2018 TENTANG . PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN. TATA. LAKSANA KANKER KOLOREKTAL. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ... Skrining kanker kolorektal memegang peranan yang sangat …
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
bppsdmk.kemkes.go.idPuskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, di Kementerian Kesehatan maupun Unit-unit Kerja ... 7. Menjadi panduan bagi instansi yang berwenang mengatur batas ... teknis kesehatan masyarakat, yaitu siklus pemecahan masalah, penelitian promosi kesehatan, kebijakan berwawasan kesehatan dan pembiayaan ...
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - KemenkopUKM
kemenkopukm.go.idPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555); www.peraturan.go.id. 2018, No. 833 …
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK …
simpuh.kemenag.go.idPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 ... dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada ... dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.idPelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); 7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang 39 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA …
www.kopertis7.go.idPeraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR …
kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.id(setiap 20 menit, R kali dalam jam), atau Bronkodilator oral Sumber PDP/ Asma. Pedoman & Penatalaksanaan Di Indonesia, 2004 E. 7. 8. MENTERI HESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Memfasilitasi kemandirian masyarakat dalam pengendalian penyakit kronik dan degeneratif lainnya. Mengirimkan laporan hasil program secara rutin ke kekabupaten/kota.
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
kebudayaan.kemdikbud.go.idIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.
MENTERI NEGARA - Badan Kepegawaian Negara
www.bkn.go.idMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMAS1 BIROKRASI REPUBLM INDONESIA Nornor : BliW IM.PAN-RBI312013 16 Maret 2013 Larnpiran : I (satu) berkas Hal : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Yang Terhormat 1. Para Menteri Kabinet lndonesia Bersatu 11; 2.
MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...
bpm.acehprov.go.idmenteri dalam negeri republik indonesia, tjahjo kumolo diundangkan di jakarta pada tanggal direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, widodo ekatjahjana berita negara …
MENTERI DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI DALAM ... …
dukcapil.kemendagri.go.id1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. ...
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN ... - …
jdih.pu.go.idrambu yang diperlukan; konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi; dan lain-lain terkait pengendalian risiko K3 dan keselamatan konstruksi, pada Daftar ... Petugas pengatur lalu lintas (Flagman); e. Tenaga paramedis dan/atau kesehatan; dan f. Petugas kebersihan lingkungan. 6) Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, antara lain:
State of Wisconsin CIVIL RIGHTS COMPLIANCE …
dcf.wisconsin.govThe CRC Requ irements of the State Agencies focus on delivery of program services to individual customers. Complying with the CRC Requirements is evidence that civil rights laws are being complied with respect to service delivery. Compliance with these requirements do not supersede a recipient’s obligation to meet all
Image Inpainting via Conditional Texture and Structure ...
openaccess.thecvf.comstructures by edges, while [20] and [28] adopt interme-diate edge-preserved smooth images and foreground con-tours. These alternatives show the results with improved structures and textures. Unfortunately, acquiring reason-able edges from corrupted images is itself a very challeng-14134
CAMERA DEI DEPUT A TI
documenti.camera.itnecessaria la proroga del termine per la loro conclusione, fissata a livello legislativo. (Svolgimento di procedure concorsuali e assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia, anche penitenziaria, e dei vigili del fuoco previste da varie disposi-zioni legislative) Il comma 8, lettera a), numero 1), pro-
DECRETO N. 87/2022
www.politichegiovanili.gov.itVISTO in particolare l’articolo 2 del predetto bando integrativo che proroga il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblicato in data 14 dicembre 2021, alle ore 14.00 del giorno 10 febbraio 2022; VISTO il ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio iscritto a R.G. n. 1190 del 2022,
BigSSL: Exploring the Frontier of Large-Scale Semi ...
arxiv.orgNon-ASR Tasks: We use features derived from the interme-diate layers of the P-models for non-ASR tasks. We achieve SoTA performance for multiple tasks within the non-semantic speech (NOSS) benchmark [36] by directly using these features with linear models only. For the AudioSet benchmark [37], which involves a wide variety of non-speech sounds ...
Similar queries
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN, Menteri negara pendayagunaan aparatur negara, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR, KESEHATAN, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor, Peraturan, PERATURAN MENTERI, MENTERI DALAM NEGERI, PERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR, NOMOR, Menteri Perhubungan, MENTERI, Menteri pendayagunaan aparatur, Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Negara, MENTERI KESEHATAN, Menteri Kesehatan R.I, Kesehatan R, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Republik Indonesia Nomor, PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, Pedoman, Pedoman teknis, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor PER, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per, Men teri dalam negeri, Skrining, Rumah Sakit, Panduan, Teknis kesehatan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan, Koperasi dan Usaha Kecil dan, Bersama, Agama, Kesejahteraan, MENTERI NEGARA, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, REPUBLIK INDONESIA, 1. Administrasi, Administrasi, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN, Rambu, Lalu lintas, Wisconsin CIVIL RIGHTS COMPLIANCE, Requ irements, Requirements, Interme-diate, Proroga del termine, Proroga, Termine