PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

Search results with tag "Menteri"

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

kurikulum.kemdikbud.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

  Menteri, Peraturan, Peraturan menteri

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

hukor.kemkes.go.id

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 48 TAHUN 2017 . TENTANG . PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 …

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri kesehatan republik, Menteri kesehatan republik indonesia, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia, Peraturan menteri kesehatan nomor

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

infoasn.id

menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 42/kep/m.pan/12/2000 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan dan angka kreditnya menteri negara pendayagunaan aparatur negara menimbang : a. b.

  Reagan, Menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri negara pendayagunaan, Menteri negara pendayagunaan aparatur negara

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

jdih.maritim.go.id

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan ...

  Menteri, Umum, Pekerjaan, Menteri pekerjaan umum dan, Menteri pekerjaan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

peraturan.bpk.go.id

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan

  Reagan, Menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri pendayagunaan aparatur negara, Menteri pendayagunaan aparatur

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

peraturan.bpk.go.id

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang: a.

  Menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri pendayagunaan aparatur

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

peraturan.bpk.go.id

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.

  Menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri pendayagunaan aparatur

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI …

jabar.bpk.go.id

menteri pendayagunaan aparatur negara republik indonesia keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : kep/75/m.pan/7/2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil menteri pendayagunaan aparatur negara menimbang : a. bahwa formasi pegawai …

  Menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri pendayagunaan aparatur

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

jdih.baliprov.go.id

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR . 11 TAHUN 2017. TENTANG . KESELAMATAN PASIEN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IND. ONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan …

  Menteri, Kesehatan, Menteri kesehatan

P E N G U M U M A N NOMOR : PENGUMUMAN / 00017 / KP …

e-cpns.kemlu.go.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 882 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 , Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan

  Menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri pendayagunaan aparatur

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA …

ciptakarya.pu.go.id

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Lingkup Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara bangunan gedung dalam mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran.

  Menteri, Umum, Pekerjaan, Pekerjaan umum

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

ditlin.tanamanpangan.pertanian.go.id

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan …

  Menteri, Umum, Pekerjaan, Menteri pekerjaan umum dan

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

jdih.bpk.go.id

dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2008) Dari sisi teknis, penggunaan/pemanfaatannya DAK diatur dalam Peraturan/Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (misal : Peraturan Menteri PU No. 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007 dan Peraturan Menteri PU No. 42/PRT/M/2007

  Menteri, Umum, Pekerjaan, Menteri pekerjaan umum

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

jdih.kemenkeu.go.id

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenm penganggaran, …

  Menteri, Umum

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK …

simpuh.kemenag.go.id

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 ... dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada ... dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan …

  Menteri, Peraturan, Agama, Peraturan menteri, Bersama

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM - Kementerian …

ciptakarya.pu.go.id

TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ... peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas ... Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air c. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang d. Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002, tentang Hutan Kota e. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 ...

  Pencemaran, Menteri, Peraturan, Tentang, Umum, Pedoman, Sumber, Pekerjaan, Tentang pedoman, Peraturan menteri pekerjaan umum, Udara, Pencemaran udara, Tentang sumber

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

bppsdmk.kemkes.go.id

Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, di Kementerian Kesehatan maupun Unit-unit Kerja ... 7. Menjadi panduan bagi instansi yang berwenang mengatur batas ... teknis kesehatan masyarakat, yaitu siklus pemecahan masalah, penelitian promosi kesehatan, kebijakan berwawasan kesehatan dan pembiayaan ...

  Indonesia, Panduan, Menteri, Kesehatan, Republik, Rumah, Sakit, Tekin, Rumah sakit, Menteri kesehatan republik indonesia, Teknis kesehatan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

pelayanan.jakarta.go.id

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Peraturan, Nomor, Republik indonesia nomor, Menteri kesehatan republik indonesia, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

ulp.pu.go.id

anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi floor plans, site plans, dan exterior views; 2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 19/PRT/M/2014 TENTANG UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011 TENTANG PEMBAGIAN …

  Menteri, Umum, Pekerjaan, Menteri pekerjaan umum dan, Menteri pekerjaan umum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

www.dpr.go.id

Peraturan Menteri. BAB IV PELAKU USAHA Pasal 23 Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Pasal 24 . . .

  Indonesia, Menteri, Undang, Republik, Peraturan, Peraturan menteri, Undang undang republik indonesia

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

jdih.dephub.go.id

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 2 Tatanan Kebandarudaraan Nasional memuat: a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Umum; dan b. rencana induk nasional Bandar Udara. Pasal 3 (1) Tatanan Kebandarudaraan Nasional berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

  Menteri, Republik, Jenderal, Direktur, Perhubungan, Direktur jenderal, Menteri perhubungan republik

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.dpr.go.id

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengembangan Kewirausahaan Pasal 27 (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

  Menteri, Peraturan, Peraturan menteri

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA …

www.kopertis7.go.id

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR …

  Menteri, Peraturan

MENTERI NEGARA - Badan Kepegawaian Negara

www.bkn.go.id

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMAS1 BIROKRASI REPUBLM INDONESIA Nornor : BliW IM.PAN-RBI312013 16 Maret 2013 Larnpiran : I (satu) berkas Hal : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Yang Terhormat 1. Para Menteri Kabinet lndonesia Bersatu 11; 2.

  Reagan, Menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri pendayagunaan aparatur negara, Menteri negara

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA …

jdih.surabaya.go.id

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal …

  Dalam, Negeri, Menteri, Menteri dalam negeri

MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …

toolsfortransformation.net

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Republik indonesia, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA - BUMN

jdih.bumn.go.id

tersebut dibuat dengan akta Notaris. (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS. Pasal 7 (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.

  Reagan, Menteri, Usaha, Ration, Milik, Badan, Menteri negara badan usaha milik negara

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN ... - …

jdih.pu.go.id

rambu yang diperlukan; konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi; dan lain-lain terkait pengendalian risiko K3 dan keselamatan konstruksi, pada Daftar ... Petugas pengatur lalu lintas (Flagman); e. Tenaga paramedis dan/atau kesehatan; dan f. Petugas kebersihan lingkungan. 6) Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, antara lain:

  Latin, Menteri, Umum, Perumahan, Pekerjaan, Lulas, Burma, Menteri pekerjaan umum dan perumahan, Lalu lintas

CAMERA DEI DEPUT A TI

documenti.camera.it

necessaria la proroga del termine per la loro conclusione, fissata a livello legislativo. (Svolgimento di procedure concorsuali e assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia, anche penitenziaria, e dei vigili del fuoco previste da varie disposi-zioni legislative) Il comma 8, lettera a), numero 1), pro-

  Menteri, Proroga, Proroga del termine

MapReduce: Simplied Data Processing on Large Clusters

research.google.com

The interme-diate key/value pairs produced by the Map function are buffered in memory. 4. Periodically, the buffered pairs are written to local disk, partitioned into R regions by the partitioning function. The locations of these buffered pairs on Reduce,,

  Menteri, Dieta, I ntermediate, Mapreduce

Overview: How Is Alcohol Metabolized by the Body?

pubs.niaaa.nih.gov

oxidation process involves an interme­ diate carrier of electrons, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), which is reduced by two electrons to form NADH. As a result, alcohol oxidation generates a highly reduced cytosolic environment in liver cells (i.e., hepato­ cytes). In other words, these reactions . 2. K. m

  Alcohols, Menteri, Dieta, 173 diate

RefineNet: Multi-Path Refinement Networks for High ...

openaccess.thecvf.com

Another type of methods exploits features from interme-1925. diate layers for generating high-resolution prediction, e.g., the FCN method in [36] and Hypercolumns in [22]. The in-tuition behind these works is that features from middle lay-ers are expected to describe mid-level representations for

  Menteri, Dieta

Image Inpainting via Conditional Texture and Structure ...

openaccess.thecvf.com

structures by edges, while [20] and [28] adopt interme-diate edge-preserved smooth images and foreground con-tours. These alternatives show the results with improved structures and textures. Unfortunately, acquiring reason-able edges from corrupted images is itself a very challeng-14134

  Menteri, Dieta, I ntermediate

BigSSL: Exploring the Frontier of Large-Scale Semi ...

arxiv.org

studying the effect of the labeled dataset size, model size, pre-training, upstream and downstream self-training. Cross-lingual benefits of pre-training are also explored. Non-ASR Tasks: We use features derived from the interme-diate layers of the P-models for non-ASR tasks. We achieve SoTA performance for multiple tasks within the non-semantic

  Upstream, Menteri, Dieta, I ntermediate

Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, n. 91 - MEF

www.rgs.mef.gov.it

(4) Per la proroga del presente termine vedi l’ art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228. Art. 5 Finalità del piano dei conti In vigore dal 1 settembre 2011 1. Il piano dei conti, mediante un sistema integrato di scritturazione contabile finalizzato alla

  Menteri, Proroga, Proroga del

Allegato 3 MODULO 92-2012 Comunicazione per …

www.inps.it

6 Inserire il codice della comunicazione obbligatoria ove è indicata l’ultima scadenza del rapporto prima di questa proroga. ESEMPIO: il rapporto ha avuto origine con un contratto a termine dal 01.01.2013 al 19.01.2013; ha avuto una prima proroga

  Menteri, Proroga

BART Redistricting: Plan E2

www.bart.gov

Mar 10, 2022 · and Meinert, the City of Moraga, the City of Orinda, and the City of Clayton. BART Stations included in District 1: • Orinda • Lafayette • Walnut Creek ... Space, Lake Chabot Regional Park, Knowland Park, Fairview, Sunol Regional Wilderness, and San Antonio Reservoir. District 5 also includes the City of Pleasanton expect for a portion near

  Park, Menteri

Military Occupational Classification and Structure

armypubs.army.mil

sition title, identifier(s), and grade in requ irements and authorization documents). This publication implements policy con-tained in AR 611 – 1. b. Guidance for the creating, submitting, and coordinating changes to the military occupational classification structure

  Military, Classification, Structure, Occupational, Menteri, Requ, R equirements, Military occupational classification and structure

State of Wisconsin CIVIL RIGHTS COMPLIANCE

dcf.wisconsin.gov

The CRC Requ irements of the State Agencies focus on delivery of program services to individual customers. Complying with the CRC Requirements is evidence that civil rights laws are being complied with respect to service delivery. Compliance with these requirements do not supersede a recipient’s obligation to meet all

  Requirements, Compliance, Rights, Wisconsin, Civil, Menteri, Requ, R equirements, Wisconsin civil rights compliance

Guideline on Anti-Money Laundering and Counter

eservices.customs.gov.hk

the relevant requ irements . 1 .4 This Guideline is intended for use by MSOs and their officers and staff. This Guideline also : (a) provide s a general background on the subjects of money laundering and terrorist financing (ML/TF), including a summary of the main provisions of the applicable AML/CFT legislation in Hong Kong; and

  Guidelines, Money, Anti, Counter, Menteri, Laundering, Requ, Guideline on anti money laundering and counter, R equirements

Appendix on transparency rules to the Functional ...

www.ema.europa.eu

The Regulation sets out requ irements for increased transparency of EU clinical trials. These requirements apply specifically to information contained in the EU database but not to information held outside of the EU database. The Regulation specifies what information should be held in the EU database.

  Requirements, Menteri, Requ, R equirements

CHAPTER 5 School Evaluation, Teacher Appraisal and ...

www.oecd.org

adherence to various policy and adm inistrative requ irements but also to learn more about effective practices for school improvement. Th is is particularly important in view of the greater variation in outcomes and ach ievement among schools in some education systems than in others (OECD, 2007 ; OECD, 2008a).

  Code, School, Evaluation, Teacher, Appraisal, Menteri, Requ, School evaluation, R equirements, Teacher appraisal and

RAINFOREST ALLIANCE LABELING & TRADEMARKS POLICY

www.rainforest-alliance.org

them must meet the content / sourcing requ irements, but only one needs to meet the core ingredient requirement. In those instances: 1. Seal: Identify the certified core ingredient(s ) and, optionally, the other qualifying certified ingredient(s) crop name(s) under the seal, so it’s clear what the seal refers to.

  Policy, Alliance, Trademark, Labeling, Menteri, Requ, Rainforest, R equirements, Rainforest alliance labeling amp trademarks policy

Medicine labels: Guidance on TGO 91 and TGO 92

www.tga.gov.au

and Commonwealth advertising requ irements for therapeutic goods. Guidance on this additional legislation is outside the scope of this document. Transition period . A . four (4) year transition period. was provided for the implementation of TGO 91 and 92 which, together, replace .

  Label, Guidance, Medicine, Menteri, Requ, R equirements, Medicine labels, Guidance on tgo

Product Catalog Packaged Rooftop Air Conditioners ...

www.trane.com

This economizer meets the damper leakage requ irements for ASHRAE 90.1, IECC, and California Title 24 standards (3 cfm/ft^2 at 1.0 in. w.g. for outside air dampers and 4 cfm/ft^2 for return dampers). Also, Fault Detection and Diagnostic inform ation per California Titl e 24 is provided with this option.

  Menteri, Requ, R equirements

DECRETO N. 87/2022

www.politichegiovanili.gov.it

VISTO in particolare l’articolo 2 del predetto bando integrativo che proroga il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblicato in data 14 dicembre 2021, alle ore 14.00 del giorno 10 febbraio 2022; VISTO il ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio iscritto a R.G. n. 1190 del 2022,

  Menteri, Proroga

Similar queries