Search results with tag "Nomor"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
lkbh.uny.ac.id1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …
www.setpp.kemenkeu.go.id10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran …
Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja
peraturan.bpk.go.idNegara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5.
Perda Nomor 7 Tahun 2010 - Jakarta
pelayanan.jakarta.go.id18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
kebudayaan.kemdikbud.go.idIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
bppsdmk.kemkes.go.idNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MenPAN-RB/10/2014, tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Susunan Dalam Satu Naskah UU KUP sebagaimana terakhir ...
ddtc.co.id*) :Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995 **) :Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001 ***) :Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2008 ****) :Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009) Tanggal Berlaku: 25 Maret 2009
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
pelayanan.jakarta.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.pajak.go.idUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
dinkes.jatimprov.go.idPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - OJK
www.ojk.go.idMengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.walhi.or.idRepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
jdih.kpu.go
jdih.kpu.go.id5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, jdih.kpu.go.id
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 48 TAHUN 2017 . TENTANG . PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …
www.dpr.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak …
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DENGAN …
jdih.kemnaker.go.idUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
www.bandungkab.go.id5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idMENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013; Mengingat b.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 26 TAHUN 2019 TENTANG . PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 …
www.dpr.go.idJun 16, 2015 · NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …
SITUASI LANJUT USIA - kemkes.go.id
pusdatin.kemkes.go.iddikeluarkan sebagai Permenkes Nomor 25 Tahun 2016 tentang RAN Kesehatan Lansia Tahun 2016-2019. Lanjut Usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Secara global populasi lansia diprediksi terus mengalami peningkatan seper tampak pada gambar di bawah.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual …
MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …
kaltim.bpk.go.id6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
www.sdm.kemenkeu.go.id11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 13.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idNOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi
SALINAN - DPR
www.dpr.go.idNOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang -Undang Dasar Negara Republik …
SALINAN - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idNOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA KESEHATAN ... - …
infeksiemerging.kemkes.go.ide. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. bahwa . . .
Petun juk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
jdih.menpan.go.idPERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PEW 20 I M.PAN 1111 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reforrnasi birokrasi di seluruh KementerianlLembagalPemerintah Daerah …
Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
bkpsdm.palangkaraya.go.idNegara Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 11 Aparatur Sipil Negara Pasal 44 UU No. 5/2014 ... Peraturan Per UU-an Perencana Prof. Dr. Eko Prasojo, ... * Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/2334/M.PANRB/6/2016
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
www.bpkp.go.idmenteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: per/220/m.pan/7/2008 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara pendayagunaan aparatur negara, menimbang : a. bahwa jabatan fungsional auditor dan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERBANKAN …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional ... 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili
DANA PENSIUN - OJK
www.ojk.go.idNOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN
lldikti5.kemdikbud.go.id5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. …
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL ... - …
dpmptsp.jabarprov.go.idDengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. . ...
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR …
sirusa.bps.go.idj. Persentase RT Listrik • ≥ 90,00 • < 90,00 1 0 Catatan: *) Jarak tempuh diukur dari Kantor Desa/Kelurahan Pasal 4 (1) Kriteria wilayah perkotaan diimplementasikan pada seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan untuk menghasilkan klasifikasi perkotaan/perdesaan desa/kelurahan seluruh Indonesia.
SOSIALISASI PERMENKES NOMOR 14 TAHUN 2021
persi.or.idKBLI: 86101 Aktivitas RS Pemerintah KBLI: 86103 Aktivitas RS Swasta Standar ini mengatur kegiatan RS pelayanan kesehatan secara paripurna : •Pelayanan rawat inap, •Rawat jalan •Gawat darurat KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia RS Pemerintah maupun RS Swasta termasuk RS PMDN dan PMA
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DENGAN …
www.bi.go.idUndang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua a tas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); Dengan . . .
INSTRUCTIONS REFERENCE MANUAL - Omron
assets.omron.euCP1E CPU Unit Software User’s Manual (Cat. No. W480) Section Contents Section 1 Overview This section gives an overview of the CP1E, describes its application procedures. Section 2 CPU Unit Memory This section describes the types of internal memory in a CP1E CPU Unit and the data that is stored.
Surgical - Transpharm
www.transpharm.co.za85638 blood pressure mon m2 echo omron each 85648 blood pressure mon m2 omron each 85649 blood pressure mon m3 omron each 85650 blood pressure mon m6 comfort omron each 87222 blood pressure mon mx compact univ cuff each batteries ( continues) product description product code unit of sale 6 battery lr03 battery lr20 torch product code: 3734
USER´S MANUAL - Omron
assets.omron.euOMRON shall not be responsible for conformity with any standards, codes, or regu-lations that apply to the combination of products in the customer's application or use of the products. At the customer's request, OMRON will provide applicable third party certification documents identifying ratings and limitations of use that apply to the products.
Product News 2017-3(IAB)
www.fa.omron.co.jp・端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、M4丸端子は装着可能です。 ... OMRON Keywords: PRDN_2017-3 Created Date: 1/27/2017 2:33:07 PM ...
H SR103AM - OMRON
www.fa.omron.com.cnsafety monitoring relays H H13 R USA Tel. 1/888/510-4357 Canada Tel. 1/800/221-7060 For the Latest Information On the Internet: www.sti.com E-mail: sales@sti.com UK Tel. +44 (0) 1395-273-209 Europe Tel. +49 (0) 5258-938-776 Japan Tel. +81-466-22-1132 China Tel. +86-21-5836-7708 Singapore Tel. +65-648-44-001 SR103AM
バンクシー以前：グラフィティ（落書き）の時代 - BEFORE …
www.sagawa-artmuseum.or.jpBANKSY Morons Serigraph on paper バンクシー おばあちゃんたち シルクスクリーン、紙 BANKSY Grannies Serigraph on paper バンクシー 壁面切断の記念品 セメントの土台にペンキ、ポリマー樹脂 BANKSY Souvenir Wall Section Hand painted polymer resin on a cement base バンクシー ボックス・セット
Similar queries
Republik Indonesia Nomor, Nomor, UNDANG, Undang Nomor, Tahun, Nomor 34 Tahun, Peraturan Menteri, Negara, Aparatur, KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, KESEHATAN, UU Nomor, 2008, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Tahun 2008, Lingkungan Hidup Nomor, UNDANG REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA, Indonesia, PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 18 Tahun, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, REPUBLIK INDONESIA UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor PER, PERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Peraturan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5, REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5, MENTERI, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Lembaga Kebijakan Pengadaan, Lembaga, Kebijakan Pengadaan, Jabatan Fungsional, Jabatan, Fungsional, SALINAN, TAHUN 2014, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR, Menteri negara pendayagunaan, Peraturan Per, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR, Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: per, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per, PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR, Listrik, SOSIALISASI PERMENKES NOMOR 14 TAHUN, KBLI, OMRON, CP1E, M6 comfort omron, Conformity, SR103AM, Morons