Search results with tag "Nomor"
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.id5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor …
Perda Nomor 7 Tahun 2010 - Jakarta
pelayanan.jakarta.go.id18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
kebudayaan.kemdikbud.go.idIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.
Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja
peraturan.bpk.go.idNegara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5.
Susunan Dalam Satu Naskah UU KUP sebagaimana terakhir ...
ddtc.co.id*) :Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994) Tanggal Berlaku: 1 Januari 1995 **) :Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2001 ***) :Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2008 ****) :Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009) Tanggal Berlaku: 25 Maret 2009
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
pelayanan.jakarta.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Akreditasi Puskesmas, Klinik
N HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
perpustakaan.mahkamahagung.go.id15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 29 235 Desember 1989 Tentang Peradilan Agama 16. Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun' 1989 Tentang Peradilan Agama 293 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 355 …
jdih.kpu.go
jdih.kpu.go.id5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, jdih.kpu.go.id
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK …
jdih.anri.go.idMengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik ... Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
peraturan.bpk.go.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
www.dpr.go.idUndang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, ... Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 18 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …
www.dpr.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 …
www.dpr.go.idJun 16, 2015 · NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 26 TAHUN 2019 TENTANG . PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan …
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
www.bandungkab.go.id5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
jdih.kemdikbud.go.idNOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan ...
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 …
jdih.bpk.go.idundang - undang republik indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang :
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DENGAN …
jdih.kemnaker.go.idUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 48 TAHUN 2017 . TENTANG . PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 …
MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …
Petun juk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
jdih.menpan.go.idPERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PEW 20 I M.PAN 1111 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reforrnasi birokrasi di seluruh KementerianlLembagalPemerintah Daerah …
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR …
sirusa.bps.go.idj. Persentase RT Listrik • ≥ 90,00 • < 90,00 1 0 Catatan: *) Jarak tempuh diukur dari Kantor Desa/Kelurahan Pasal 4 (1) Kriteria wilayah perkotaan diimplementasikan pada seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan untuk menghasilkan klasifikasi perkotaan/perdesaan desa/kelurahan seluruh Indonesia.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL ... - …
dpmptsp.jabarprov.go.idDengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. . ...
Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
bkpsdm.palangkaraya.go.idNegara Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 11 Aparatur Sipil Negara Pasal 44 UU No. 5/2014 ... Peraturan Per UU-an Perencana Prof. Dr. Eko Prasojo, ... * Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/2334/M.PANRB/6/2016
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERBANKAN …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional ... 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili
RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN
lldikti5.kemdikbud.go.id5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur …
SOSIALISASI PERMENKES NOMOR 14 TAHUN 2021
persi.or.idKBLI: 86101 Aktivitas RS Pemerintah KBLI: 86103 Aktivitas RS Swasta Standar ini mengatur kegiatan RS pelayanan kesehatan secara paripurna : •Pelayanan rawat inap, •Rawat jalan •Gawat darurat KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia RS Pemerintah maupun RS Swasta termasuk RS PMDN dan PMA
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN …
standarpangan.pom.go.idNOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KEMASAN PANGAN ZAT KONTAK PANGAN YANG DILARANG DIGUNAKAN SEBAGAI KEMASAN PANGAN 1.1 ZAT KONTAK PANGAN DALAM KEMASAN PANGAN PLASTIK 1.1.1 PEWARNA No. CAS Number Senyawa Nama Indonesia Nama Inggris 1 - Alkanet Alkanet 2 1315-04-4 Antimon merah Antimony red 3 1309-64-4 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 …
www.dpr.go.id(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
dinkes.kedirikab.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR . 24 TAHUN 2016 . TENTANG. PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal . 10 ayat (3) dan …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
bprs.kemkes.go.idperaturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor 49 tahun 2013. tentang . komite keperawatan. rumah sakit . dengan rahmat tuhan yang maha esa . …
DANA PENSIUN - OJK
www.ojk.go.idNOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idNOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DENGAN …
www.bi.go.idUndang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua a tas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); Dengan . . .
バンクシー以前：グラフィティ（落書き）の時代 - BEFORE …
www.sagawa-artmuseum.or.jpBANKSY Morons Serigraph on paper バンクシー おばあちゃんたち シルクスクリーン、紙 BANKSY Grannies Serigraph on paper バンクシー 壁面切断の記念品 セメントの土台にペンキ、ポリマー樹脂 BANKSY Souvenir Wall Section Hand painted polymer resin on a cement base バンクシー ボックス・セット
Surgical - Transpharm
www.transpharm.co.za85638 blood pressure mon m2 echo omron each 85648 blood pressure mon m2 omron each 85649 blood pressure mon m3 omron each 85650 blood pressure mon m6 comfort omron each 87222 blood pressure mon mx compact univ cuff each batteries ( continues) product description product code unit of sale 6 battery lr03 battery lr20 torch product code: 3734
Temperature Controllers E5CSL/E5CWL/E5EWL - Omron
www.omron.co.idNew Product Temperature Controllers E5CSL/E5CWL/E5EWL The Simple and New Temperature Controller is Released that Easily Achieves the Temperature Control. • Easy to Read (Character Height E5CSL: 21.7 mm, E5CWL: 16.2 mm (PV), E5EWL: 20 mm (PV)). † Depth beyond front panel: Only 60 mm. † Fewer parameters for simple setup. † Faster sampling ...
Technical Guide for PLC Basic - Omron
www.ia.omron.comWhat is the OMRON PLC-based Process Control? OMRON PLC-based Process Control system is based on the SYSMAC CS/CJ PLC Series. By adding PLC-based Process Control units to the basic system configuration, PLC process control functions can be simply added on to the basic functions already installed in the PLC.
Servo Motor Selection Flow Chart - Omron
www.ia.omron.comof each product for the details on calculation of the regenerative energy. †Check if the the number of encoder pulses meets the system specified resolution. †Accuracy of Positioning †Check if the calculation meets the specifications of the temporarily selected motor. If not, change the temporarily selected motor and re-calculate it.
Automatic Blood Pressure Monitor
omronhealthcare.comThank you for purchasing the OMRON ® BP710 IntelliSense Automatic Blood Pressure Monitor. Your new digital blood pressure monitor uses the oscillometric method of blood pressure measurement. This means the monitor detects your blood’s movement through your brachial artery and converts the movements into a digital reading. An
H SR103AM - OMRON
www.fa.omron.com.cnsafety monitoring relays H H13 R USA Tel. 1/888/510-4357 Canada Tel. 1/800/221-7060 For the Latest Information On the Internet: www.sti.com E-mail: sales@sti.com UK Tel. +44 (0) 1395-273-209 Europe Tel. +49 (0) 5258-938-776 Japan Tel. +81-466-22-1132 China Tel. +86-21-5836-7708 Singapore Tel. +65-648-44-001 SR103AM
INSTRUCTION MANUAL - Omron Healthcare Wellness ...
omronhealthcare.comThis product is designed to measure the blood pressure and pulse rate of people within the range of the designated arm cuff, following the instructions in this instruction manual . It is mainly designed for general household use . Please read the “Safety Information” in this instruction manual before using the unit .
B3F - Omron
omronfs.omron.com4 B3F B3F Dimensions (Unit: mm) Note: The numbers used for terminals in the following graphics are indicated in the “Bottom View” diagram below. In this diagram, the Switch is rotated so that the terminals are on the right and left-hand sides, and the OMRON logo ap-pears the right way up.
G6B - Omron
omronfs.omron.com3 G6B PCB Power Relay G 6 B Models for Ultrasonically Cleanable Note: When ordering, add the rated coil voltage to the model number. Example: G6B-1114P-US DC5 However, the notation of the coil voltage on the produc t case as well as on the packing will be marked as @@ VDC.
Similar queries
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, Peraturan, Nomor, REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Peraturan Presiden Nomor, Tahun, Peraturan Menteri, Negara, Aparatur, UU Nomor, 2008, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor, Tahun 2008, Nomor 18 Tahun, KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK, UNDANG, Undang Nomor, Republik Indonesia Tahun, Republik, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, REPUBLIK INDONESIA UNDANG, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, PERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor PER, NOMOR 20, UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18, Undang - undang republik indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, UNDANG-UNDANG NOMOR, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor, KESEHATAN, MENTERI, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN, PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR, Listrik, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per, Peraturan Per, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Indonesia, SOSIALISASI PERMENKES NOMOR 14 TAHUN, KBLI, NOMOR 3, Bela negara, Morons, Omron, M6 comfort omron, Product, Automatic, Your, SR103AM, Produc t