UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …

1 PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANG- undang REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANGPSIKOTROPIKADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatumasyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritualberdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dalam wadahNegara Kesatuan REPUBLIK INDONESIA yang merdeka, berdaulat,bersatu,dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsayang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulandunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai; untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut,perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antaralain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, denganmemberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal iniketersediaandanpencegahanpenyalahguna anobatsertapemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika; psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, makaketersediaannya perlu dijamin; penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupanmanusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapatmengancam ketahanan nasional.

2 Makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan gejalameningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas sertaberdimensi internasional; sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandangperlu menetapkan UNDANG-UNDANG tentang Psikotropika; 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UNDANG-UNDANG Dasar 1945; NOMOR 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LembaranNegara Tahun 1992 NOMOR 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor3495); NOMOR 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Conventionon Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)(Lembaran Negara Tahun 1996 NOMOR 100, Tambahan LembaranNegara NOMOR 3657);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetisbukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruhselektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahankhas pada aktivitas mental dan obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izindari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluranobat dan bahan obat, termasuk adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah,membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah psikotropika adalah bahan yang digunakan untukmewadahidan/ataumembungkuspsikotrop ika,baikyangbersentuhan langsung maupun adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangkaperdagangan.

3 Bukan perdagangan maupun adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatandalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaranuntuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan denganpemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yangmemiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluransediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatandalam rangka memindahkan psikotropika dari satutempatketempat lain, dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun, dalamrangka produksi dan pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yangmemuat keterangan tentang identitas pengiriman, dan penerima,bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang adalah pengangkutan psikotropika di wilayah RepublikIndonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara duanegara adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baikantar-penyerahanmaupunkepadapengguna dalamrangkapelayanan penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembagayang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukankegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikottropika dalampenelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telahmendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ataukekayaan, baik merupakan badan hukum maupun adalah menteri yang bertanggung jawab di IIRUANG LINGKUP DAN TUJUANP asal 2(1)

4 Ruanglingkuppengaturandibidangpsikotropi kadalamundang- undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungandengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkansindroma INDONESIA -4-(2) (2)Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindromaketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkanmenjadi golongan I; golongan II;cpsikotropika golongan III; golongan IV.(3)Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II,psikotropika golongan III; psikotropika golongan pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dandilampirkan dalam UNDANG-UNDANG ini, yang merupakan bagianyang tak terpisahkan.(4)Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenispsikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur 3 Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah ketersediaan psikottropika guna kepentingan pelayanankesehatan dan ilmu pengetahuan; terjadinya penyalahgunaan psikotropika; peredarangelap 4(1)Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

5 (2)Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmupengetahuan.(3)Selainpenggunaansebag aimanadimaksudpadaayat(2),psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang INDONESIA -5-BAB IIIPRODUKSIP asal 5 Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telahmemiliki dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang 6 Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalamproses 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harusmemenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope INDONESIA atau bukustandar IVPEREDARANB agian PertamaUmumPasal 8 Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan 9(1)Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelahterdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidangkesehatan.(2)Menteri menetapkan persyarakat dan tata cara pendaftarabpsikotropika yang berupa 10 Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajibdilengkapi dengan dokumen pengangkutan INDONESIA -6-Pasal 11 Tata cara peredaran psikotropika diatur lebih lanjut oleh KeduaPenyaluranPasal 12(1)Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah.

6 (2)Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanyadapat dilakukan oleh obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, danlembaga penelitian dan/atau lembaga besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumahsakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumahsakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.(3)Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obatdan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan guna kepentingan ilmu 13 Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanyadapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besarfarmasi kepadalembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau diimporsecaralangsung oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan KetigaPenyerahanPasal 14(1)Penyerahan psikottropika dalam rangka peredaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumahsakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

7 (2)Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepadaapotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokterdan kepada pengguna/pasien.(3)Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan,puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepadapengguna /pasien.(4)Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, danbalai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberdasarkan resep dokter.(5)Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan dalam hal praktek terapi dan diberikan melalui suntikan; orang sakit dalam keadaan tugas didaerah terpencil yang tidak ada apotek.(6)Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud padaayat (5) hanya dapat diperoleh dari 15 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan penyerahanpsikotropika diatur oleh VEKSPOR DAN IMPORP asal 16(1)Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat ataupedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportirsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyangPRESIDENREPUBLIK INDONESIA -8-berlaku.

8 (2) (2)Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat ataupedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importirsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.(3)Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkanpsikotropikayang 17(1)Eksportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kalimelakukan kegiatan ekspor psikotropika.(2)Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kalimelakukan kegiatan impor psikotropika.(3)Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapatdiberikan untuk kepentingan ilmu 18(1)Untuk dapat memperoleh surat persetujuan impor psikotropiks,eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

9 (2)Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuanekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan imporpsikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/ataudikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika.(3)Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalampermohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan eksporatau surat persetujuan impor 19 Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropikakepada pemerintah negara pengekspor INDONESIA -9-Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau imporpsikotropika diatur oleh KeduaPengangkutanPasal 21(1)Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengansurat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan olehMenteri.(2)Setiap mengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengansurat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkanolehpemerintah negara 22(1)Eksportir psikotrtopika wajib memberikan surat persetujuan eksporpsikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropikadari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggungjawab atasperusahaan pengangkutan ekspor.

10 (2)Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutanekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropikadari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika daripemerintahnegarapengimporkepadapenan ggungjawabpengangkut.(3)Penanggungjawabp engangkuteksporpsikotropikawajibmembawad anbertanggungjawabataskelengkapansuratpe rsetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuanimpor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.(4)Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memesukiwilayah REPUBLIK INDONESIA wajibmembawa dan bertanggungjawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dariMenteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari pemerintahnegara KetigaTransitoPasal 23(1)Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuaneksporpsikotropikayangterlebi hdahulutelahmendapatpersetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negarapengekspor psikotropika.