Search results with tag "Republik"
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …
www.dpr.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - OJK
www.ojk.go.idMengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
pelayanan.jakarta.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.idPelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); 7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang 39 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - BKPM
www.bkpm.go.idREPUBLIK INDONESIA - 11 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran·Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO piundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Mei 2016 MENTER!
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 26 TAHUN 2019 TENTANG . PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idNOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.pajak.go.idundang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.walhi.or.idRepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.bkn.go.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERBANKAN …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional ... 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan pelindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idUNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 48 TAHUN 2017 . TENTANG . PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 153, dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 …
www.dpr.go.idJun 16, 2015 · NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …
- 1 - kemkes.go.id
kanker.kemkes.go.idMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR. HK.01.07/MENKES/406/2018 TENTANG . PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN. TATA. LAKSANA KANKER KOLOREKTAL. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ... Skrining kanker kolorektal memegang peranan yang sangat …
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idMENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013; Mengingat b.
MENTER! KEUANGAN P,EPUBLIK INDONESIA SALINAN …
peraturan.bpk.go.idPERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK. 02/2020 Menimbang Mengingat TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah …
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
penerimaan.polri.go.idKementerian Perhubungan Republik Indonesia); c) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhan. 5) khusus untuk Prodi Kedokteran, Dokter …
Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998 KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË ...
www.parlament.al1 Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998 KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË1 Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.id- 2-Menetapkan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idselama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
www.sdm.kemenkeu.go.id11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 13.
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK …
standarpangan.pom.go.id(3-MCPD). (2) Batas maksimal kandungan 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Batas Maksimal Cemaran. Pasal 10 (1) Jika BTP Perisa menggunakan bahan penolong golongan Pelarut Pengekstrak dalam proses pembuatan Perisa maka residu Pelarut Pengekstrak harus diinformasikan
PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN …
perpus.menpan.go.idREPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NC.MOR : KEP/118/M.PAN/8/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.idjabatan apoteker. 11. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. 13.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idatau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan
KODI I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
powerjustice-al.comA.Procedura për vendosjen e kujdestarisë 350-357 161 B.Gjykime në lidhje me martesën 358-368 164. 7 Neni Faqe KREU V Pjesëtimi gjyqësor 369-374 166 KREU VI Shpallja e zhdukjes ose e vdekjes së personit 375-381 168 ... Kodi i Procedurës Civile i …
IMPOR BARANG KIRIMAN - Kementerian Keuangan Republik …
klcfiles.kemenkeu.go.id14.Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan 15.Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 16.Kementerian Kelautan dan Perikanan 17.Kementerian Budaya dan Pariwisata 18.Kementerian Lingkungan Hidup 19.Kementerian Perindustrian 20.Kementerian Pertahanan
MODEL DAN STRATEGI PEMULIHAN BISNIS PENERBANGAN …
distp.ui.ac.idSetelah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang mengecualikan untuk melayani wilayah yang termasuk PSBB . 7 maupun zona merah maka penerbangan domestik berjadwal akan jauh dari melayani rute gemuk. Alhasil, maskapai berupaya beralih dengan ... Perhubungan Republik ...
PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1.1 Maksud dan …
peraturan.go.idPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1. UMUM 1.1 Maksud dan Tujuan Maksud Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam pembangunan …
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.id3) Ketepatan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 4) Kebenaran draft laporan dokumentasi laporan otopsi/keterangan pemeriksaan 5) Kelancaran tugas jaga 6) Kelancaran kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
kanker.kemkes.go.id5. Memberi rekomendasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan primer sampai dengan tersier serta penentu kebijakan untuk penyusunan protokol setempat atau Panduan Praktik Klinis (PPK), dengan melakukan adaptasi terhadap Pedoman Nasional …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
lkbh.uny.ac.id1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang
MENTEHIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN
jdih.kemenkeu.go.idbeli yang terjadi secara wajar, clan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui www.jdih.kemenkeu.go.id-4 - perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 13. Penilaian Massal …
MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.luk.staff.ugm.ac.iddan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional. Pasal 8 (1) Menteri menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional. (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
bppsdmk.kemkes.go.idPuskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, di Kementerian Kesehatan maupun Unit-unit Kerja ... 7. Menjadi panduan bagi instansi yang berwenang mengatur batas ... teknis kesehatan masyarakat, yaitu siklus pemecahan masalah, penelitian promosi kesehatan, kebijakan berwawasan kesehatan dan pembiayaan ...
Similar queries
Undang, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, REPUBLIK INDONESIA UNDANG, Tahun, REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5, REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5, UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Undang Nomor, INDONESIA, NOMOR, REPUBLIK INDONESIA NOMOR, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Kesejahteraan, Peraturan, MENTER, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, PERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR, DENGAN RAHMAT, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, TENTANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA, PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, UNDANG REPUBLIK, Republik, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR, Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor, Perhubungan Republik, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, Skrining, KEUANGAN, PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË1, Jabatan, Negara, Jabatan Fungsional, Fungsional, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK, MCPD, Perdata, I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, Procedura, I Procedurës Civile i, Perhubungan, Menteri Perhubungan, PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API, PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API, Forensik, Pelayanan kesehatan, Panduan, MENTEHIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN, Beli, MENTERI, PERATURAN MENTERI, Satuan, Pendidikan, Tingkat, Rumah Sakit, Teknis kesehatan