Search results with tag "Pemerintah"
SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idPemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urLlsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn. 6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
www.depkes.go.id- 2 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
peraturan.bpk.go.idPemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. (3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. (4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat …
SALINAN - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idPemerintah Daerah adalah kepala d.aerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan'pemerintahan di t'icla.r$ Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan trarismigrasi. ' Pasal 2 BUM Desa terdiri atas: a ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenpppa.go.idc. rumah sakit bersalin; d. praktek-praktek kebidanan; dan e. panti sosial pengasuhan anak. Pasal 35 Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pasal 36 Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial. Pasal 37
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. a. Definisi ...
repository.um-palembang.ac.idPemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi Pemerintah ... pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 2) Neraca Neraca menggambarkan posiss keuangan satu etika pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan …
PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN …
sultra.bpk.go.idPERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH lintasdiklat.id I. PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu hal/kunci yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Tanpa pengadaan,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdih.menpan.go.idpemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan
STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH …
sumsel.bpk.go.id12 Tahun 2019, Dana Perimbangan merupakan salah satu Pendapatan Daerah dalam Pendapatan Transfer pada Transfer Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dirinci lagi menjadi Dana Transfer Umum yang terdiri atas DBH dan DAU dan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Berikut penjelasan masing-masing
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.menlh.go.idperaturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
www.ksap.org24 pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang 25 memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk 26 perusahaan negara/daerah . 27 5. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan 28 menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan 29 Realisasi Anggaran yang berbasis kas.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PENILAIAN …
bawas.mahkamahagung.go.idRisiko dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. • KHUSUS: 1. menjelaskan pengertian risiko, serta tujuan, manfaat, dan proses penilaian risiko. 2. menjelaskan metode penilaian risiko dan komponen penilaian risiko suatu instansi. 3. menjelaskan ruang lingkup identifikasi risiko, tujuan identifikasi,
Manajemen Keuangan Pemerintah
klcfiles.kemenkeu.go.idmencakup tiga area, yaknipengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Fiskal mengandung pengertian segala kegiatan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal mencakup alokasi sumber dana keuangan, distribusinya dan stabilisasi ekonomi,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.imigrasi.go.idperaturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.bkn.go.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I STANDAR …
peraturan.bpk.go.idSesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam men5rusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk pen5rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON …
rb.kominfo.go.idPEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN KOMINFO . AGENDA ... Pengadaan pegawai melalui PPNPN hanya dapat dilakukan pada satuan kerja yang membutuhkan PPNPN paling banyak 50 % dari total kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi ... pemberhentian perjanjian kerja PPNPN.
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA …
sultra.bpk.go.idPengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54/2017), untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
learning.hukumonline.comPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan …
Kesehatan Mental dalam Kedaruratan - WHO
www.who.intberkelanjutan dari pemerintah (sebaiknya), atau LSM lokal, sangat penting untuk menjamin kesinambungan. Banyak organisasi yang bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi akan menyebabkan terbuangnya sumber daya yang berharga. Jika mungkin, staf, termasuk staf manajemen, sebaiknya diambil dari komunitas setempat.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …
www.lkpp.go.idperaturan presiden republik indonesia nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id
peraturan.go.id2020, No.68 -2- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - bi.go.id
www.bi.go.idundang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun …
NOMOR 190 /PMK.05/2012 TENTANG - UB
birokeuangan.ub.ac.idbertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian …
SALINAN - dpr.go.id
www.dpr.go.id- 3 - 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
2 - bkpm.go.id
www.bkpm.go.id- 3 - 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …
www.bkn.go.id2017, No.63 -2- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan
SALINAN - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2OL9 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan …
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id
peraturan.go.id2017, No.305 -5- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Pasal 3 (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.luk.staff.ugm.ac.iddan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional. Pasal 8 (1) Menteri menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional. (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
DANA PENSIUN - OJK
www.ojk.go.idperubahan dewan pengawas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 14 Laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas. Bagian Ketiga Iuran Dana Pensiun Pasal 15 (1) Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa : a. iuran pemberi kerja dan peserta; atau b. iuran pemberi kerja.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - DINUS
eprints.dinus.ac.id4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi Pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian
JURNAL ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI …
simki.unpkediri.ac.idanalis, konsultan keuangan, calon investor, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan bila disusun secara baik dan akurat selama kurun waktu tertentu, dapat memberikan gambaran mengenai hasi latau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan.
Audit, Pertanggungjawaban Pemerintah dan Auditor Sektor …
pustaka.ut.ac.idindependen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan auditan atas penggunaan dana dari berbagai sumber. 2. Audit Operasional, Audit Manajemen, Audit atas Program dan Audit Kinerja Jenis Audit Kinerja secara substansial tidak berbeda dengan Audit Operasional yang di dalamnya mencakup Audit Manajemen dan Audit atas Program.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …
www.ndaru.net5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... dan Hak Pengelolaan; 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan ... mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN
SALINAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN …
www.ojk.go.idPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51 /POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK ... yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 8. Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan ... ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. …
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
www.bpk.go.id5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan
Similar queries
Pemerintah, Peraturan, Republik, Peraturan Pemerintah, Pemerintah dan, Daerah dan, Pemerintah Daerah, Daerah, Dalam, Pada, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Bersalin, Kepada, Penyertaan modal, PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN, PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH, Pengadaan, Pegawai, Pemerintah non, STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH, Dana Perimbangan, Dana, Khusus, Republik indonesia, Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Keuangan Pemerintah, Fiskal, PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON, PEGAWAI NEGERI, Pemberhentian, PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA, Terkini, Kesehatan Mental dalam Kedaruratan, Manajemen, Pengelolaan, Nomor, Tahun, Pegawai Negeri Sipil, Satuan, Pendidikan, Tingkat, LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK, Keuangan pemerintah, Laporan keuangan