Search results with tag "Publik"
KEBIJAKAN PUBLIK - pustaka.unpad.ac.id
pustaka.unpad.ac.idpublik menjadi lokus dalam administrasi publik, sedangkan fokusnya adalah pelayanan publik. Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dikatakan sebagai modal utama karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan
Pelayanan Publik Digital - Pusdiklat BPS
pusdiklat.bps.go.id1. Diagnosa Organisasi 18 2. Berpikir Kreatif dalam 18 3. Membangun Tim Efektif 18 4. Kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan 9 Pengendalian Pekerjaan 1. Teknik komunikasi Publik 9 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik 9 3. Penyusunan RKA Pelayanan Publik 9 4. Pelayanan Publik Digital 9 5. Manajemen Mutu 18 6. Manajemen Pengawasan 12 7.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
jdih.kemenkeu.go.id1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional. 3. Kantor . . .
PELAYANAN PUBLIK - LAN RI
puskan.lan.go.idB. Konsep Pelayanan Publik 1. Pengertian Pelayanan Publik Untuk menyegarkan pengetahuan peserta mengenai pengertian pelayanan dan pelayanan publik, modul ini menguraikan secara singkat beberapa pengertian pelayanan publik yang dikutip dari para ahli dan Pemerintah.
Pengertian Dasar Administrasi Publik - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.id1.2 Pengantar Ilmu Administrasi Negara dari bahasa Inggris public administration, yang diterjemahkan dengan administrasi publik. Kedua, kata public diterjemahkan sebagai publik, bukan negara, seperti halnya kita menerjemahkan public organization dengan organisasi publik, dan public policy dengan kebijakan publik. Berangkat dari pengetahuan dasar mengenai …
PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR …
www.ojk.go.idlembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain, baik yang melakukan ... Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik. 9. Rekan adalah sekutu pada Kantor ...
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Collaborative Governance
eprints.umm.ac.idadanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau governance. Ansell dan Gash (2007:546) mendefinisikan ... organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA AKUNTAN PUBLIK …
www.dpr.go.id1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.
Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik
pustaka.ut.ac.idEKAP4404/MODUL 1 1.3 Kegiatan Belajar 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi ektor publik merupakan area dimana layanan/barang publik (public services/goods) diberikan oleh suatu organisasi atau entitas tertentu. Untuk itu, …
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdih.menpan.go.idpelayanan publik dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi memiliki dasar hukum, maka ditetapkan Pedoman ini untuk menjadi acuan kegiatan penilaian kinerja dimaksud. B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran 1. Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK ... - kemkes.go.id
hukor.kemkes.go.idmelakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
peraturan.bpk.go.idalam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
Pengelolaan Keuangan Negara - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.idKeuangan Negara meliputi pula kegiatan-kegiatan pemerintah di sektor publik. 2) Keterlibatan pemerintah di sektor publik dapat dilihat pada aspek keuangan, yaitu semakin besar alokasi anggaran pemerintah maka dapat dikatakan semakin besar pula keterlibatan pemerintah di sektor publik dan sebaliknya.
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK - Unila
staff.unila.ac.id• Kebijakan Publik mengalir dari atas ke bawah yaitu dari golongan elit ke golongan massa. • Kelompok elit memiliki kekuasaan dan nilai-nilai yang berbeda dengan massa. Karena itu dalam perspektif ini Kebijakan Publik tak lain adalah kepentingan dan nilai kaum elit. • Massa, tak lain adalah pihak yang bersifat apatis dan buta
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.dpr.go.idpendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah. Pasal 7 (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan b. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA …
jdih.anri.go.idProses pembuatan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi: a. membuat daftar informasi Arsip yang terbuka untuk publik berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; b. mengirimkan daftar informasi Arsip yang terbuka kepada unit kearsipan/sentral Arsip inaktif/records centre
STANDAR AUDIT (“SA”) 705 MODIFIKASI TERHADAP …
www.and.co.idModifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen SA 705 2 INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
SALINAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN …
www.ojk.go.id(1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. mengikutsertakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia; b.
Standar Akuntansi Keuanan Entitas Tanpa Akuntanbilitas ...
staff.blog.ui.ac.id17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen Ouput adalah PSAK dan ISAK PSAK Syarian: DewanStandarAkuntansiSyariah SAP: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Penerbitan standar akutansi melalui suatu proses yang panjang (due process) yang melibatkan berbagai stakeholder.
PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
simdos.unud.ac.idDalam persfektif ini, dapat pula memahami hukum dalam konteks sistem hukum. Pemahaman mengenai hukum diperlukan untuk memaknai hukum dalam konteks kebijakan publik. 10. Lawrence M. Friedman (1984, 2009), sistem hukum adalah kumpulan dari sub-sistem: 1. Struktur hukum. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.
DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK - UNY
staffnew.uny.ac.idpublik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, jika kita tahu bagaimana individu, kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. Oleh karenanya menurut Anderson adalah sesuatu
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - DINUS
eprints.dinus.ac.id4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi Pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian
Audit, Pertanggungjawaban Pemerintah dan ... - Perpustakaan …
pustaka.ut.ac.idkeuangan organisasi sektor publik dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau Generally 1.4 Audit Sektor Publik ⚫
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Inovasi 1. Definis Inovasi
eprints.umm.ac.idsuatu organisasi. Beberpa organisasi baik itu organisasi sektor swasta ataupun sektor publik seperti organisasi pemerintahan berupaya untuk menemukan inovasi-inovasi. Inovasi menurut Said dimaknai sebagai suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi.1
Making Lives Brighter - Sido Muncul
investor.sidomuncul.co.idPerusahaan kepada Publik Public Access to Corporate Information and Data 185 Manajemen Risiko ... 227 Laporan Keuangan Financial Statements 325 Referensi Silang SEOJK No. 30/ SEOJK.04/2016 ... pekerja sektor formal dan informal, hingga masyarakat kelas …
Konsep dan Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen
pustaka.ut.ac.idmemahami sifat, ruang lingkup dan karakteristik dari Sistem Informasi Manajemen; 4. menjelaskan fungsi-fungsi dari Sistem Informasi Manajemen. ... Berbagai organisasi perusahaan, baik yang bergerak dalam sektor retail maupun jasa, bahkan organisasi publik (instansi pemerintah) banyak
LAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN - KPK
acch.kpk.go.idSyarat: Hasil Permohonan Penyaluran Siswa Contoh: Izin Baru Passport Siswa Rapor Kelas Terakhir Surat Pernyataan Tidak Bekerja/ Tidak akan Bekerja Selama Belajar Bermeterai 6000 Surat Jaminan Pembiayaan dari Orang Tua/ Sponsor Bermeterai 6000 Surat Keterangan dari Sekolah Yang Dituju di Indonesia Passport Orang Tua/ KTP (bagi sponsor perorangan)
Konsep Dasar Penganggaran - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.id1.2 Penganggaran Sektor publik Kegiatan belajar 1 Pengertian Penganggaran K etika kita mengelola organisasi, maka sudah bisa dipastikan akan menghadapi permasalahan berkaitan dengan keuangan. Fungsi manajemen adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan
Manajemen Keuangan Pemerintah - Kemenkeu Learning …
klcfiles.kemenkeu.go.id2. Subjek keuangan negara adalah seluruh objek keuangan negara yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan badan hukum publik lainnya. 3. Menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
PATOLOGI BIROKRASI - IPDN
eprints.ipdn.ac.idRuang lingkup patologi birokrasi menurut Smith (1988) dalam Ismail ... penerimaan keuangan dan menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur yang esensial, memelihara standar keselamatan dan ... legal, dan yudisial. The Private Sector Sektor swasta jelas telah memainkan peran penting dalam
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN …
sumsel.bpk.go.idparadigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka
BAB II KAJIAN TEORI A. Manajemen Organisasi 1. Pengertian ...
repository.iainpurwokerto.ac.id1 Sukarna, Dasar ‐dasar Manajemen ... dalam bukunya Filsafat Administrasi, ... Publik, mendefinisikan organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang ...
Inovasi untuk Integrasi Ekonomi Keuangan Digital
www.bi.go.idinfrastruktur publik atas data, serta memperkuat kerangka pengaturan, perizinan, dan pengawasan sistem pembayaran. ... Indonesia ke dalam sektor ekonomi dan keuangan formal (inklusi keuangan). Program inklusi ... LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2019 — BAB 5 103 Diagram 5.1.
AKUNTANSI
sipeg.unj.ac.idPemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memilik tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN - BLOG DOSEN
dosen.stiepena.ac.idUnsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan bisnis, SFAC No. 3, kemudian diganti dengan SFAC No. 6, yang mengatur tentang unsur-unsur laporan keuangan baik untuk perusahaan bisnis maupun organisasi nirlaba (sektor publik)
PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
fik.um.ac.idakuntabilitas publik promosi kesehatan (WHO, 2010b). ... Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 5 komitmen untuk bekerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta. Piagam Bangkok mendorong orang-orang untuk “mengadvokasi kesehatan berbasis hak asasi manusia, memginvestasikan kebijakan berkelanjutan, tindakan ...
PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM …
www.bpk.go.idPERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI Prof. Dr. Anwar Nasution1 1. Pengantar ... independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua ... mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Dasar Partisipasi 1 ...
eprints.umm.ac.idA. Konsep Dasar Partisipasi 1. Pengertian Partipasi Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila ... kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi 4 H.A.R Tilaar ... Publik. Bandung:Alfabeta. 21 memobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan ...
BAB 2 PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI DENGAN …
lontar.ui.ac.idAdalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik bergantung pada jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan berapa jumlah orang yang dilayani. 3. Adherence to standards quality in service delivery Pengukuran kinerja yang terkonsentrasi pada pelayanan yang mengarah pada ketentuan badan sertifikasi dan akreditasi pemerintah. Badan
DR. ERFEN G.SUWANGTO, M.H (KES.) - kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.idHUKUM PUBLIK : Aturan hukum yang bertujuan mengatur ketertiban hidup bersama dan kepentingan umum yang bersangkut paut dengan hal itu, yaitu aturan-aturan yang diatur dalam : 1. Hukum Internasional. 2. Hukum Tata Negara. 3. …
PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS-BKN) DALAM …
www.bkn.go.iddampak yang luas baik pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, maupun pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, keberadaan TI menjadi kebutuhan dan tuntutan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Perkembangan TI berperan besar dalam perubahan pola kerja pada instansi pemerintah. PNS yang
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Sarana dan Prasarana
repository.unpas.ac.idtransportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8). Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5)
1 dari 140 - web.kominfo.go.id
web.kominfo.go.id• Penyusunan laporan 3 Analis Akuakultur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor Nomor 31 Tahun 2019) ... Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara, Keuangan pusat-daerah, Kewenangan anggaran DPR, ... kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik • Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan
Similar queries
Publik, Organisasi, Pengertian, Pengertian Dasar Administrasi Publik, Sektor, Sektor publik, Organisasi publik, Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik, Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi, Publik dan, Publik bidang, Keuangan, FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK, Pendidikan, AKUNTAN PUBLIK, PEMAHAMAN DASAR HUKUM, Kebijakan publik, Hukum, Pemahaman, Dasar, LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK, Manajemen, Organisasi sektor, Laporan Keuangan, Ruang lingkup dan, LAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN, Syarat, Pembiayaan, Manajemen Keuangan Pemerintah, Ruang lingkup, Keuangan sektor publik, Administrasi, Inovasi untuk Integrasi Ekonomi Keuangan Digital, Laporan, Organisasi sektor publik, PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM, PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA, PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI DENGAN, Lingkup