Search results with tag "Reagan"
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN …
jdih.kemnaker.go.iddi bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara. 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya. 16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP …
web.ipb.ac.idMENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-48/MENLH/11/1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL …
luk.staff.ugm.ac.idKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 03/V/PB/2010 NOMOR : 14 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : bahwa dalam …
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA …
kepegawaian.polije.ac.idKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaanya dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK ... - kemkes.go.id
hukor.kemkes.go.idMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta . pada tanggal 24 Juli 2014. MENTERI KESEHATAN. REPUBLIK INDONESIA, ttd . NAFSIAH MBOI . Diundangkan di Jakarta . pada tanggal. 12 Agustus 2014 . MENTERI HUKUM DAN HA. K ASASI . MANUSIA . REPUBLIK INDONESIA, ttd . AMIR SYAMSUDIN . BERITA …
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
bkpsdm.palangkaraya.go.idNegara Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 11 Aparatur Sipil Negara Pasal 44 UU No. 5/2014 ... Peraturan Per UU-an Perencana Prof. Dr. Eko Prasojo, ... * Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/2334/M.PANRB/6/2016
No.1670, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan ... - Peraturan.go.id
peraturan.go.idbidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 4 Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan
Prestasi Ekonomi dan Kerjasama Antarabangsa
mof.gov.myKadar Inflasi bagi Negara Terpilih 2011 – 2012 Perubahan (%) 2011 20121 Dunia 4.4 4.0 Negara maju 2.7 2.0 Amerika Syarikat 3.2 2.1 Kawasan euro 2.7 2.0 Jepun-0.3 0.0 Negara membangun oleh perkhidmatan komunikasi dan maklumat yang berkembang pesat dan negara membangun 7.2 6.3 China 5.4 3.3 Republik Korea 4.0 3.4 India 8.6 8.2 terhadap ...
PERATURAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI …
ropeg.kemkes.go.id9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGTUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. BAB I . KETENTUAN UMUM . Pasal 1 Dalam …
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - pustaka.unpad.ac.id
pustaka.unpad.ac.idGolongan yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsip yaitu : 1. Kranenburg 2. Vegting 3. Prins Golongan ini berpendapata bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik berat/focus pembahasan
PERATURAN PERUNDANG·UNDANGAN TENTANG KORUPSI, …
perpus.menpan.go.idKANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR IDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 1999 . KA TA PENGANTAR Dengan semangat reformasi, Sidang lstimewa MPR-RI telah mengamanatkan TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas ... 40 Peraturan Pemerintah Nomor …
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
www.bkn.go.idKepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.id1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI NEGARA JABATAN FUNGSIONAL …
simpadupakfarmasi.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/ 08 /M.PAN/ 4 /2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. bahwa jabatan fungsional …
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN …
jdih.anri.go.idMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja
peraturan.bpk.go.idMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
jdih.anri.go.id2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokr asi Nomor 48 Tahun 201 4 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …
peraturan.bpk.go.idPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2976.1/M.PANRB/8/2016 perihal Usulan Penataan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I - DKPP
dkpp.go.idmahami segala seluk-beluk hukum tata negara sebagai satu cabang ilmu pengetahuan hukum. x Oleh karena luasnya masalah yang perlu dibahas, saya sengaja membagi dua buku ini menjadi (i) Pengan-tar Ilmu Hukum Tata Negara, dan (ii) Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Buku pertama adalah pengantar bagi kajian hukum tata negara pada umumnya sebagai
Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 - ESDM
jdih.esdm.go.id22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.
bab i - Kemenkumham
www.kemenkumham.go.idPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tersebut antara lain indikator kurang relevan dan belum sinkron dengan tupoksi Kementerian Hukum dan HAM dan rencana aksi pelaksanaan reformasi . 3 | P a g e birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan keterbatasan data pendukung, hal ...
MENTERI NEGARA - Badan Kepegawaian Negara
www.bkn.go.idPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMAS1 BIROKRASI REPUBLM INDONESIA Nornor : BliW IM.PAN-RBI312013 16 Maret 2013 Larnpiran : I (satu) berkas Hal : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Yang Terhormat 1. Para Menteri Kabinet lndonesia Bersatu 11; 2.
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN …
infoasn.idmenteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 42/kep/m.pan/12/2000 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan dan angka kreditnya menteri negara pendayagunaan aparatur negara menimbang : a. b.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idselama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 616), dicabut dan diyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ...
BAB II LANDASAN TEORI A. Pendapatan Negara
repository.radenintan.ac.idBAB II LANDASAN TEORI A. Pendapatan Negara 1. Pengertian Pendapatan Negara Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi …
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Keperawatan ... - …
eprints.umm.ac.idmemelihara kesehatan penduduk. Sasaran dari keperawatan kesehatan komunitas ... tetangga, komunitas, kota atau negara) atau mereka kelompok etnik atau ras khusus yang mengalami beban berlebihan dari outcome kesehatan yang rendah. 10 ... Melakukan pendidikan kesehatan untuk keamanan dan keselamatan kerja, nutrisi seimbang, penurunan stress, olah ...
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
www.bandungkab.go.id5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang
BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG …
www.andrewchoo.edu.my5.3.2 Isi-isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 (m/s 127 ) oleh Dewan Undangan Negeri. 5.3.3 Kepentingan Perjanjian PersekutuanTanah Melayu 1957 (m/s 128 -130 ) Membolehkan Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka. a) Antara isi pentingnya termasuk : Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan.
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
kebudayaan.kemdikbud.go.idIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL ... - …
dpmptsp.jabarprov.go.idDengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. . ...
Teori dan Konsep Konstitusi - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.idKonstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbobot 4 SKS. Karena sebagai modul awal, maka isi dan uraiannya merupakan dasar ... peraturan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya digunakan konvensi. ... atau negara berkonstitusi. Menurut J. Barents, ada 3 (tiga) tujuan negara,
PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN OTONOMI …
unmasmataram.ac.idSebagai suatu Negara merdeka dan berdaulat pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda ... pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut ... serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR- RI nomor XV/MPR/1998. Menurut Wayong “ Otonomi daerah sebenarnya …
Modul PPKn Kelas XII KD 3 - repositori.kemdikbud.go.id
repositori.kemdikbud.go.idIndonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya.”
RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN
lldikti5.kemdikbud.go.id5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. …
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA …
simpekabpsdm.kemendagri.go.id•Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum •Kemendagri Pasal 25, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ... wilayah negara dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan ... kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tuga pembantuan”.
Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut
berkas.dpr.go.idBadan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan ...
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI …
jabar.bpk.go.idpendayagunaan aparatur negara republik indonesia keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : kep/75/m.pan/7/2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil menteri pendayagunaan aparatur negara menimbang : a. bahwa formasi pegawai negeri sipil …
Similar queries
Negara, Pendaftaran, MENTERI NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Hukum, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor, Aparatur, Peraturan Per, Peraturan, Pendayagunaan aparatur negara, Peraturan Menteri, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Hukum tata negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur, PERATURAN MENTERI NEGARA, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri negara pendayagunaan aparatur negara, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN, Menteri, Badan, PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA, Ilmu, Pengan-tar Ilmu Hukum Tata Negara, Badan Usaha Milik Negara, BUMN, PENDAYAGUNAAN APARATUR, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Jabatan, BAB II LANDASAN TEORI A. Pendapatan Negara, Memelihara, Keselamatan, Nomor PER, 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG, Persekutuan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per, Teori dan Konsep Konstitusi, Negara RI, Penyelenggaraan pemerintahan, Menurut, PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN OTONOMI, Pemerintahan, Penyelenggaraan, Pemerintahan menurut