Search results with tag "Peraturan menteri"
No.1670, 2014 KEMENDIKBUD. Perguruan ... - Peraturan.go.id
peraturan.go.idbidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 4 Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN …
kurikulum.kemdikbud.go.id3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
www.bsnp-indonesia.orgMenetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan ...
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
www.bkn.go.id14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 16.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL ... - …
dpmptsp.jabarprov.go.idDengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. . ...
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) …
bsnp-indonesia.org4 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah. 15. Peraturan Menteri …
RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN
lldikti5.kemdikbud.go.id5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. …
2 - bkpm.go.id
www.bkpm.go.id- 7 - 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura; 38. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 dan
Download Permendag Nomor 87 Tahun 2015 - insw.go.id
www.insw.go.idmenteri perdagangan republik indonesia peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 87 10/2015 tentang ketentuan impor produk tertentu
Permenaker Nomor 44 Tahun 2015 - BPJS …
bpjsketenagakerjaan.go.idmenteri ketenagakerjaan republik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA KESEHATAN ... - …
infeksiemerging.kemkes.go.idNegara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan ... pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ... Peraturan Menteri. Pasal 25 (1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
c.
www.migasreview.com- 5 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
kebudayaan.kemdikbud.go.idIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.id(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengembangan Kewirausahaan Pasal 27 (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idPeraturan Menteri. BAB IV PELAKU USAHA Pasal 23 Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Pasal 24 . . .
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
peraturan.bpk.go.idtelah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan aPeraturan Menteri tas Kesehatan Nomor Tahun 2014 58 Standar tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1168dicabut), dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 . Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ...
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …
ciptakarya.pu.go.id19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdihn.go.id7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI …
ropeg.kemkes.go.id9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGTUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. BAB I . KETENTUAN UMUM . Pasal 1 Dalam …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK …
hukor.kemkes.go.idPERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 26 TAHUN 2019 TENTANG . PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan …
PERATURAN MENTERI KEUANGAN - ojk.go.id
www.ojk.go.idmenteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor : 153 /pmk.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK ... - depkes.go.id
www.depkes.go.idperaturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdih.menpan.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK ... - …
www.depkes.go.idperaturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2017 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik …
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA …
smecda.comperaturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor 10/per/m.kukm/ix/2015 tentang kelembagaan koperasi dengan rahmat tuhan yang maha esa
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …
repository.beacukai.go.idmenteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor 142/pmk.04/2011 tentang impor sementara dengan rahmat tuhan yang maha esa
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
enviromeditech.comperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor : p.56/menlhk-setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis …
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK …
www.gmf-aeroasia.co.idmenteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK …
simpuh.kemenag.go.idPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 ... dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada ... dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan …
MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 …
www.foodstation.co.idwww.hukumonline.com ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 4 Untuk pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam
Similar queries
PERATURAN, Pendayagunaan aparatur negara, Peraturan Menteri, PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN, Pendidikan, Negara, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per, Tahun, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, NOMOR, MENTERI, Pendayagunaan, Usaha, Aparatur, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri Pendayagunaan, PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK, PERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Republik, Kehutanan, Bersama, Agama, KESEHATAN, REPUBLIK INDONESIA