Search results with tag "Republik indonesia"
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 …
luk.staff.ugm.ac.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a.bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …
www.dpr.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - OJK
www.ojk.go.idMengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat …
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK …
jdih.anri.go.idMengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik ... Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
repository.beacukai.go.idUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.05/2020 Menimbang TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6), …
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.idmenterikeuangan republik indonesia salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia menimbang nomor 199 /pmk.ol0/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idUNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak …
SALINAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEGIATAN ...
jdih.kemdikbud.go.idRepublik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - BKPM
www.bkpm.go.idREPUBLIK INDONESIA - 11 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran·Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO piundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Mei 2016 MENTER!
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …
pajak.go.idRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …
kemenperin.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, ... Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan …
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ...
www.luk.staff.ugm.ac.idUndang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat: 1.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
ksdae.menlhk.go.idkehutanan republik indonesia, ttd siti nurbaya diundangkan di jakarta pada tanggal 11 juli 2018 direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 …
www.wami.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.pajak.go.idundang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
pug-pupr.pu.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERBANKAN …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional ... 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.bkn.go.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal …
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN
jdih.kemenkeu.go.idmenterikeuangan republik indonesia salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 213 /pmk.03/ 2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, menimbang dan tata cara pengelolaannya dengan rahmat tuhan yang …
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
www.walhi.or.idRepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
www.dpr.go.idUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN …
standarpangan.pom.go.idRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang ... kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …
ciptakarya.pu.go.idRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idMENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013; Mengingat b.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.id1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN …
perpus.menpan.go.idREPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NC.MOR : KEP/118/M.PAN/8/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idKedudukan Pasal 2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Bagian Kedua . . . - 4 - Bagian Kedua Tempat Kedudukan Pasal 3 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang …
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
jdih.bpk.go.idDewan Perwakilan Rakyat. ***) (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permin taan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
www.luk.staff.ugm.ac.id(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** ) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idatau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan
MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …
toolsfortransformation.netPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …
Similar queries
UNDANG, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA UNDANG, Tahun, UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Undang nomor, Indonesia, NOMOR, Republik Indonesia Nomor, KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK, Republik Indonesia Tahun, Republik, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, Undang-Undang Nomor, PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MENTER, KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menterikeuangan republik indonesia salin an, MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5, REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5, Peraturan, Undang Nomor 28, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28, Kehutanan republik indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Undang-Undang, Kehutanan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kedudukan, Perdata, MENTERI, PERATURAN MENTERI, KESEHATAN