Search results with tag "Undang"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
lkbh.uny.ac.id1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK …
jdih.anri.go.idMengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik ... Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.pajak.go.idUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu d dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 Menimbang : a. bahwa untuk memelihara …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
repository.beacukai.go.idUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 …
luk.staff.ugm.ac.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a.bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ...
www.luk.staff.ugm.ac.idUndang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat: 1.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - OJK
www.ojk.go.idMengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 …
www.kpi.go.idRakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 …
pajak.go.idMengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
peraturan.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
www.bpk.go.idUndang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …
kemenperin.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, ... Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 …
www.komnasham.go.idundang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on economic, social and cultural rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) i. umum ... pada tanggal 13 november …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 …
www.bkpm.go.idNegara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. 4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat …
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DENGAN …
jdih.kemnaker.go.idUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 …
luk.staff.ugm.ac.idNOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materia1 dan spiritua1 berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945; b.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR
www.dpr.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
peraturan.bpk.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idselama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan pelindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …
www.dpr.go.idREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERBANKAN …
www.ojk.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional ... 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idNOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk …
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idUNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
pug-pupr.pu.go.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 …
www.wami.idUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
www.dpr.go.idPendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …
www.sdm.kemenkeu.go.id11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 13.
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - SPRM
www.sprm.gov.mydalam perkara yang berhubungan dengan kastam 28L. Pelucuthakan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang ditahan BAHAGIAN V PENYIASATAN 29. Penyiasatan oleh pihak berkuasa berwibawa dan agensi penguatkuasa 30. Pelantikan pegawai penyiasat 31. Kuasa pegawai penyiasat 32. Kuasa untuk memeriksa orang 33. Pemeriksaan ke atas seseorang 34.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
www.dpr.go.idpimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia. Pasal 12 Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban, menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Batu Pahat
www.mpbp.gov.myCetakan Semula Yang Pertama ... dipindahkan ke permukaan jalan sama ada dengan cara runut berterusan atau dengan gabungan roda dan runut berterusan; ―binatang‖ ertinya mana-mana kuda, kuda kecil, baghal, keldai, kerbau, lembu, kambing biri-biri, babi, kambing atau anjing; ―Dato Bandar‖ ertinya Dato Bandar Kuala Lumpur yang dilantik ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 …
www.dpr.go.idJun 16, 2015 · NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idLPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idmendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 …
ppid.unud.ac.idkonvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya; c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan
Similar queries
Republik Indonesia Nomor, Nomor, UNDANG, Undang Nomor, KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK, Tahun, Republik Indonesia Tahun, REPUBLIK, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor, REPUBLIK INDONESIA, Atas Undang, Atas, UNDANG REPUBLIK, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR, UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, UNDANG REPUBLIK INDONESIA, INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28, Perkawinan, Pancasila, Dalam, UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11, Undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, Negara, REPUBLIK INDONESIA UNDANG, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18, TAHUN 1999, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5, REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5, Jabatan, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA, TENTANG, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN, Pendidikan nasional, Pendidikan, Nasional, Jabatan Fungsional, Fungsional, UNDANG-UNDANG MALAYSIA, Kastam, Tenaga, Tenaga kerja, Negeri, Semula, Permukaan, TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, Yang melakukan, Yang, Melakukan, Mendaftar, Konvensi, Hak Cipta