Search results with tag "Tentang"
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM - Kementerian …
ciptakarya.pu.go.idTENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ... peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas ... Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air c. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang d. Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002, tentang Hutan Kota e. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 ...
PEDOMAN TEKNIS - andalalindkijakarta.com
www.andalalindkijakarta.comTENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan …
Perda Nomor 7 Tahun 2010 - Jakarta
pelayanan.jakarta.go.id29/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG ... - Bank …
www.bi.go.idUndang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2 009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Apakah Surat Utang Negara itu? Peraturan Menteri Keuangan ...
www.djppr.kemenkeu.go.idtentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. •Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana. •Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.id3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
jdih.kemnaker.go.id
jdih.kemnaker.go.idPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; 1. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA …
www.kopertis7.go.idNOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
hukor.kemkes.go.idNOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu …
MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH …
babel.bpk.go.id5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 18. 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Permendagri Nomor 55 Tahun 2008) Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2). ...
BUKU PANDUAN - Kemdikbud
dikti.kemdikbud.go.id3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran …
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK …
jdih.kpu.go.idMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN …
www.bi.go.idPeraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
unnes.ac.idNOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ...
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
persi.or.id2. Undang-Undang Nomor44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124Tambahan …
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
pelayanan.jakarta.go.idTENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, perlu mengatur Klasifikasi Rumah Sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan; Mengingat : 1.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 …
www.dpr.go.idJun 16, 2015 · NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …
PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN …
perpus.menpan.go.idTENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partis1pasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan ...
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (URGENSI DAN …
sulsel.bpk.go.idUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 59 ayat 1 mengatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaianmseseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …
www.bpk.go.idTahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun; 11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat ...
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idTENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.idNOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
www.menlhk.go.idUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga ... e. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara; dan f. Direktorat ... digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis dan operasional.
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 …
luk.staff.ugm.ac.id2015 UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang‐undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan adalah usaha sadar …
KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT …
yogyakarta.bpk.go.idPERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT DAERAH 1. BIRO TATA PEMERINTAHAN 2 3 6 A BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM a Subbagian Tata Praja 1 Pengadministrasi Umum Bagian Pemerintahan Umum II/a - SMK Perkantoran - Administrasi …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idNOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk …
KAJIAN TENTANG KEWENANGAN YAYASAN SEBAGAI …
jdih.bpk.go.idpengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. 12. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian atau pihak ketiga. 13. Yayasan
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN …
jdih.anri.go.idPERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/3/M.PAN/3/2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS …
www.dpr.go.idTahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga …
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG ... - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idPERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ ... REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ ... Kelompok Jabatan Fungsional. …
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, …
jdih.kemdikbud.go.idTENTANG PEDOMAN PENERAPAN KURIKULUM DALAM RANGKA PEMULIHAN PEMBELAJARAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, Menimbang : a. bahwa implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus; b.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
peraturan.bpk.go.idmelakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN …
www.dpr.go.idhasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. 5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. 6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua)
Chapter 13 Stokes’ theorem - Rice University
www.owlnet.rice.eduit is orthogonal to the tangent space TpM. There are of course two choices of such a normal vector, and we now need to make a choice. DEFINITION. The surface M is said to be orientable if there exists a unit normal vector Nb(p) at each point p 2 M which is a continuous function of p. The continuity of Nb(p) is all-important. For instance, one ...
CURVILINEAR MOTION: NORMAL AND TANGENTIAL …
www.kpu.catangent to the path and the n-axis points toward the center of curvature. The plane containing the n and t axes is called the osculating plane. A third axis can be defined, called the binomial axis, b. The binomial unit vector, u b, is directed perpendicular to the osculating plane, and its sense is defined by the cross product u b = u t x u n.
Similar queries
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, TENTANG PEDOMAN, Pencemaran udara, Tentang Sumber, TENTANG, Pedoman, Tahun, Tahun 2008 tentang, Tahun 2008, Bank, Tentang Bank Indonesia, Indonesia, 2008 tentang, TAHUN 2015 TENTANG, 2012 TENTANG, 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Negara, Tahun 2004, Tahun 2004 tentang, Tahun 2015, BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN, Bank Indonesia tentang, 2009 Tentang Rumah Sakit, 2009, 2009 tentang, Rumah Sakit, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, TENT ANG, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024, Pengendalian Pencemaran Udara, Teknis, 2015, Jabatan Fungsional, PERATURAN, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA, KAJIAN TENTANG KEWENANGAN YAYASAN SEBAGAI, Pemberhentian, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, TENTANG JABATAN FUNGSIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Pencegahan dan pemberantasan, TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, Hutan, Chapter 13 Stokes’ theorem, Tangent space, Tangent