Example: barber
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK …
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
4 PKPU NO 11 TAHUN 2012 tanda tangan - …
jdih.kpu.go.id-4- lampiran : peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan kpu no. 07 tahun 2012 tentang tahapan, program
2 - JDIH - Biro Hukum KPU
jdih.kpu.go.id- 3 - Pasal I Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK …
jdih.kpu.go.idDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan ...
PERUBAHAN KEDUA P KPU 8 TAHUN 2012 2 - …
jdih.kpu.go.id- 3 - Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 15 ayat …
2 - JDIH - Biro Hukum KPU
jdih.kpu.go.id- 3 - memutuskan: menetapkan: peraturan komisi pemilihan umum tentang pedoman audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum …
2 - jdih.kpu.go.id
jdih.kpu.go.id- 3 - 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK …
jdih.kpu.go.idBagian Program dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan sistem dan prosedur perencanaan; b. pengelolaan penyusunan anggaran; c. pengelolaan program dan anggaran; dan d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan program dan anggaran. Pasal 17
jdih.kpu.go
jdih.kpu.go.idPENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN KPPS Masa Kerja Pembentukan dan Masa kerja PPDP PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak …
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK …
jdih.kpu.go.idKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat ... Unit Pengolah adalah Biro/Inspektorat Wilayah/Pusat, Bagian, dan Subbagian pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU ...
jdih.kpu.go
jdih.kpu.go.idDalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2.
Related documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
www.kemkes.go.idPeraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); jdih.kemkes.go.id - 2 - 4. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang113 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
jdih.kemnaker.go.id
jdih.kemnaker.go.idPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; 1. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.idNOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.idNOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung …
20151123 KBLI 2015 Merge - BKPM
www2.bkpm.go.idKBLI 2015 diterbitkan dalam bentuk Perka BPS No. 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Perka tersebut merupakan perka pengganti dari Perka BPS No. 57 tentang KBLI Tahun 2009. Dengan diterbitkannya Perka BPS No. 95 Tentang KBLI Tahun 2015, secara bertahap KBLI 2009, KBLI 2005 dan KBLI versi sebelumnya, harus
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 …
luk.staff.ugm.ac.id2015 UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang‐undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan adalah usaha sadar …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idNOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk …