RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 DIREKTORAT JENDERAL pengendalian pencemaran DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN i PERATURAN DIREKTUR JENDERAL pengendalian pencemaran DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR ISI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL pengendalian pencemaran DAN KERUSAKAN i DAFTAR iii DAFTAR GAMBAR .. iv DAFTAR TABEL .. v KATA PENGANTAR .. 1 BAB I PENDAHULUAN .. 3 Kondisi Umum .. 8 Potensi dan Permasalahan .. 22 Potensi .. 22 Permasalahan .. 23 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020 - 2024 .. 25 Visi, Misi, Tujuan & Sasaran STRATEGIS KLHK .. 25 Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran STRATEGIS Ditjen 27 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PPKL .. 30 Arah Kebijakan dan Strategi KLHK.

2 30 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PPKL .. 34 Kerangka Regulasi .. 43 Kerangka Kelembagaan .. 43 Pengarusutamaan .. 49 BAB IV PROGRAM & KEGIATAN .. 65 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL .. 65 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan .. 70 .. 77 BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .. 77 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading) .. 77 Target Kinerja .. 82 Kerangka Pendanaan .. 89 BAB VI PENUTUP .. 91 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kerangka Kerja Konseptual Ditjen. pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .. 4 Gambar 2. Sustainable Development Goals (SDG s) 2016-20 .. 6 Gambar 3. Dukungan Ditjen PPKL pada SDGs KLHK 2020 .. 7 Gambar 4. Empat Pilar Sasaran STRATEGIS KLHK 2020-2024 .. 8 Gambar 5. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Nasional (2015-2019).

3 9 Gambar 6. Kondisi Hutan di Kalimatan yang semakin gundul .. 20 Gambar 7. Hewan Laut Menjadi Korban Sampah Plastik .. 20 Gambar 8. Penjabaran Visi, Msi, Tujuan dan Sasaran STRATEGIS KLHK .. 25 Gambar 9. Struktur Program Ditjen PPKL dalam Renstra KLHK .. 29 Gambar 10. Prioritas Nasional RPJMN 2020 - 30 Gambar 11. Prioritas Nasional untuk KLHK 2020 - 2024 .. 31 Gambar 12. Hirarki RPJMN 2020-2024 pada Renstra Ditjen PPKL TAHUN 2020-2024 .. 35 Gambar 13. Framework dasar penyusunan kegiatan Ditjen PPKL .. 36 Gambar 14. Kerangka Sinergitas Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .. 38 Gambar 15. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .. 44 Gambar 16. Dukungan SDG s 14 .. 52 Gambar 17. Komposisi Personel di Lingkungan Ditjen PPKL .. 53 Gambar 18.

4 Layanan Registrasi SIMPEL 2017-2020 .. 60 Gambar 19. Perusahaan aktif SIMPEL 2017-2020 .. 61 Gambar 20. Laman Registrasi SIMPEL .. 61 Gambar 21. Sistem aplikasi E-Monev Ditjen PPKL TAHUN 2020 .. 63 Gambar 22. Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut 0,4 meter (SiMATAG-0,4m) .. 64 Gambar 23. Hubungan Kerangka Logis Lingkup Ditjen PPKL dengan Pencapaian Pembangunan Nasional .. 69 Gambar 24. Proses Penurunan dari Sasaran STRATEGIS Kementerian Ke Eselon 1 hingga IKK .. 79 Gambar 25. Kerangka Berpikir Logis Penentuan Lokasi Kegiatan Ditjen PPKL. 85 DAFTAR TABEL Tabel 1. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Masyarakat 2015-2019 melalui Kegiatan Kemandirian Masyarakat di Lahan Gambut . 13 Tabel 2. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Konsesi TAHUN 2015-2019 .. 14 Tabel 3. Target Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Ditjen PPKL TAHUN 2015-2019.

5 15 Tabel 4. Sasaran STRATEGIS KLHK 2020 - 2024 .. 26 Tabel 5. Hubungan Sasaran STRATEGIS dan Arah Kebikan KHLK dengan Ditjen PPKL .. 32 Tabel 6. Arah Kebijakan dan Indikator RPJMN .. 39 Tabel 7. Jumlah dan Komposisi Personel Ditjen PPKL Berdasarkan Pendidikan .. 48 Tabel 8. Data Pegarusutamaan Gender Dit. PKLAT TAHUN 2019 .. 54 Tabel 9. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL TAHUN 2020-2024 .. 66 Tabel 10. Kegiatan dan Indikator Kegiatan Ditjen PPKL 2020-2024 .. 71 Tabel 11. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading) .. 79 Tabel 12. Target Indikator Kinerja Program PPKL 2020-2024 .. 85 Tabel 13. Target Indikator Kinerja Kegiatan PPKL 2020-2024 .. 86 Tabel 14. Kerangka Pendanaan Kegiatan PPKL 2020-2024 .. 90 KATA PENGANTAR 1 KATA PENGANTAR RENCANA STRATEGIS merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 TAHUN 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun RENCANA STRATEGIS .

6 Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pencapaian penggunaan sumber data secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Dokumen RENCANA STRATEGIS merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) TAHUN yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sengan tugas dan fungsi organisasi. RENCANA STRATEGIS Direktorat Jenderal pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) TAHUN 2020-2024 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor tentang RENCANA STRATEGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TAHUN 2020 2024 , yang mengamanatkan kepada Esolon I dan Eselon II lingkup KLHK. RENCANA STRATEGIS Direktorat Jenderal pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) TAHUN 2020-2024 akan menentukanarah kebijakan pelaksanaan tugas selama 5 (lima) TAHUN kedepan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rentra KLHK TAHUN 2020 2024 .

7 RENCANA STRATEGIS Ditjen PPKL ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang PPKL. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran STRATEGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka secara umum, Renstra Ditjen PPKL menjelaskan mengenai kondisi umum, visi, misi, dan strategi, serta matrik Kinerja yang menggambarkan jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif untuk TAHUN 2020 2024 .

8 RENCANA STRATEGIS Direktorat Jenderal PPKL TAHUN 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman oleh seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal PPKL dan kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan 2 terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Jakarta, September 2020 Direktur Jenderal Pengendalia pencemaran dan Kerusakan Lingkungan MR. Karliansyah 1 BAB I PENDAHULUAN 3 BAB I PENDAHULUAN Direktorat Jenderal pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) merupakan salah satu unit kerja/Direktorat Jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

9 KHKL merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di mana dipimpin oleh seorang Menteri sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 TAHUN 2015. Ditjen PPKL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja, memiiki tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dimana fungsi dari Ditjen PPKL yaitu 1) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara , dan lahan akses terbuka; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara , dan lahan akses terbuka; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara , dan lahan akses terbuka.

10 4) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara , dan lahan akses terbuka; 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara , dan lahan akses terbuka; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara , dan lahan akses terbuka; 7) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal pengendalian pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; dan 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.