Example: marketing
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 …
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. 4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - BKPM
www.bkpm.go.idrepublik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (4) dan pasal
2 - bkpm.go.id
www.bkpm.go.id- 7 - 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura; 38. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 dan
SALINAN PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN …
www.bkpm.go.idPEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL ... unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang ... 4. Izin Usaha pertambangan operasi produksi dan perpanjangannya; 5. Izin Usaha pertambangan operasi produksi
SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP …
www.bkpm.go.idyang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota - peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar; - pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota
Related documents
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
jdih.bpk.go.idIndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
MODUL WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI DASAR …
kepri.kemenkumham.go.idwujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut visi, merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau digapai pencapaiannya. Alinea Ketiga : “Atas berkat rahmat Allah Yang ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …
peraturan.bpk.go.idNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4.
RELASI NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA - BPHN
rechtsvinding.bphn.go.idRelasi Negara dan Agama: Pengalaman Indonesia dan Perbandingan Titik konflik yang menonjol di Indonesia di antaranya diwarnai oleh relasi negara dan agama. Konflik ini dapat melibatkan antara otoritas negara versus warga negara, dan konflik antar …
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA : SEBUAH UPAYA ...
eprints.undip.ac.idIndonesia dengan pemben-tukan KPK, namun jumlah dan gaji staff tidak sebanyak dan setinggi ICAC sehingga profesionalitas KPK-pun diragukan. 2. Korupsi Di Indonesia Kekayaan negara yang menguap gara-gara dikorupsi jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya. MA Rahman semasa masih menjabat sebagai Jaksa Agung,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
jdih.mkri.idNegara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Pemerintahdaerahadalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 2 . . . - 3 - Pasal 2 Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu
KEKUATAN HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA …
pa-negarakalsel.go.iddalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya