Search results with tag "Hukum"
Asas asas Hukum Adat - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.idIndonesia adalah bidang hukum perkawinan dan hukum waris. Menurut Snouck Hurgronje, tidak semua bagian dari hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi Hukum Agama (Islam), seperti Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan hukum Waris.
BAB II KAJIAN TEORITIS A. Sumber Hukum Islam - UINSU
repository.uinsu.ac.idA. Sumber Hukum Islam Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai mashadir al-ahkam, sementara al-
Etika Profesi Hukum
repository.um-palembang.ac.idH. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum BAB 2 ETIKA DAN PROFESI HUKUM A. Pengertian Profesi B. Klasifikasi Profesi C.Pengertian Profesi Hukum D.Hubungan Etika dan Profesi Hukum E. Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum E.1. Profesi Hakim E.2. Penasihat Hukum E.3. Profesi Arbiter E.4. Profesi Dosen Hukum E.5. Profesi Notaris E.6. Profesi Kurator E.7.
PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
simdos.unud.ac.idDalam persfektif ini, dapat pula memahami hukum dalam konteks sistem hukum. Pemahaman mengenai hukum diperlukan untuk memaknai hukum dalam konteks kebijakan publik. 10. Lawrence M. Friedman (1984, 2009), sistem hukum adalah kumpulan dari sub-sistem: 1. Struktur hukum. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.
BUKU AJAR HUKUM PIDANA - UNUD
simdos.unud.ac.idHukum pidana merupakan mata kuliah pengetahuan dasar asas-asas hukum pidana, yang berisikan asas-asas penting hukum pidana untuk dapat memahami bangunan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Hukum pidana memiliki ciri yang khusus, yang berbeda dengan bidang hukum lain. Untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih
Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata
pustaka.ut.ac.idhukum publik dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sebelum memahami hukum perdata maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, dan sejarah pengaturannya di Indonesia.
PENGANTAR ILMU HUKUM - repository.uinjkt.ac.id
repository.uinjkt.ac.idHukum Positip dan Filsafat Hukum. Sedangkan ilmu pengetahuan non hukum yang berkaitan dengan studi hukum adalah misalnya Sosiologi; Antropologi Budaya; Ilmu Ekonomi, ilmu Politik, Sejarah Nasional, Ilmu-ilmu Forensik, dan sebagainya. Dengan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu non hukum itu, maka akan dihasilkan beberapa ilmu pengetahuan
PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I - DKPP
dkpp.go.idmahami segala seluk-beluk hukum tata negara sebagai satu cabang ilmu pengetahuan hukum. x Oleh karena luasnya masalah yang perlu dibahas, saya sengaja membagi dua buku ini menjadi (i) Pengan-tar Ilmu Hukum Tata Negara, dan (ii) Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Buku pertama adalah pengantar bagi kajian hukum tata negara pada umumnya sebagai
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG …
digilib.uinsby.ac.idANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER PADA E-COMMERCE SKRIPSI oleh Marinda Agesthia Monica NIM. C02216038 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2020
PANCASILA MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
spada.uns.ac.idsebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (rechtsidee), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya.
Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. - Layanan F.Hukum UNS
layanan.hukum.uns.ac.iddalam Perspektif Perundang-undangan HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. HUKUM KEWARGANEGARAAN ... Pemahaman perkembangan ... memahami warganegara (polites) atas dasar konstitusi (politeia).7 Dengan status sebagai badan hukum itu, negara diakui dan diterima
PEMIKIRAN PROF SATJIPTO RAHARDJO TENTANG HUKUM …
repositori.uin-alauddin.ac.iddalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan bantuan pendekatan Historical Approach dan Conceptual Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki kesesuaian dengan hukum Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatan manusia.
BEBERAPA TEORI TENTANG BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI …
www.pta-pontianak.go.idhukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini ... Memberi wewenang memeriksa masalah waris kepada Landraad; c) Melarang menyelesaikan dengan hukum Islam jika ditempatnya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat.
Pengantar Perencanaan Transportasi - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.idberlakunya hukum secara nasional sesuai perundang-undangan yang berlaku (kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, serta perundang-undangan lainnya). Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good goverment). (2) Penggunaan mata uang
Sistem Peradilan DI INDONESIA - Layanan F.Hukum UNS
layanan.hukum.uns.ac.idPadahal, pendekatan historis dan filsafat selalu menginginkan hukum berkaitan dengan keadilan. Dalam kata lain, pengadilan sebagai pelaksa-na hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapa pun dan bagaimana-pun latar belakangnya. Namun dalam kenyataannya, hukum sejak semula
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA …
peraturan.bpk.go.idhukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan .Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha
PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT INDONESIA
pustaka.unpad.ac.idHukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum. 4. Mr. J.H.P. Bellefroit Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat
BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Hukum Dagang
staffnew.uny.ac.idSelain sumber-sumber tersebut diatas, Hukum Dagang Indonesia bersumber pula pada aturan hukum yang ada di luar kodifikasi, yaitu berupa peraturan-perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di luar …
PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM KEHIDUPAN BANGSA …
staff.uny.ac.idhukum dan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep wawasan, prinsip-prinsip moral kebangsaan dan sebagainya. Instrumen yang dimaksudkan di sini contohnya adalah Naskah Sumpah Pemuda, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Hukum-Hukum Nasional. Namun untuk
Konsep Negara Hukum - pn-gunungsitoli.go.id
www.pn-gunungsitoli.go.idGAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH 1. Pengantar Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945,
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
um.ugm.ac.idS3S-3 Doktor Geografi Internasional/Asing 49.500.000 6. Hukum S2S-2 Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Reguler 9.000.000 . No Fakultas Jenjang Program Studi Jalur Tarif Pendidikan UKT (Rp) per Semester Keterangan S2S-2 Magister Hukum …
ILMU USUL FIQH - UINSBY
digilib.uinsby.ac.idHukum Islam) Program S-1 Prodi Siyasah Jinayah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan . Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya . Penulis: Dr. s. ACHMAD YASIN, M.Ag . Supported by: Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)
PENGANTAR HUKUM ISLAM - Universitas Islam Indonesia
law.uii.ac.idHukum Islam, serta para pengakaji hukum Islam pada umumnya. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi pengolahan bahasa maupun subtansinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki
Yth. NOMOR 39 /SEOJK.03/2016 TENTANG
www.ojk.go.id1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 Sea - UNCLOS I ...
fisip.uai.ac.idKonferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I) yang menghasilkan 4(empat) Konvensi yaitu : Konvensi tentang laut territorial dan jalur tambahan, Konvensi tentang laut lepas, Konvensi tentang landas ... kepulauan yang diajukan Indonesia .
BAB II A. Konsep Harga Menurut Philip Kotler, harga adalah ...
eprints.stainkudus.ac.idA. Konsep Harga 1. Definisi Harga Menurut Philip Kotler, harga adalah elemen pemasaran ... Hukum Permintaan Hukum permintaan pada dasarnya menerangkan ... “market supervisor” dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang islami sehingga 16Boedi ...
SALINAN PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN …
www.ojk.go.id40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama. 30. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
BAB II PEMBAHASAN A. TINJAUAN PUSTAKA KONSEPSI …
repository.uksw.eduhukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. 23. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 188. 24
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
luk.tsipil.ugm.ac.idpelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) Pasal 7B (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
PERKAWINAN CAMPURAN (Problematika dan solusinya)
sumsel.kemenag.go.idPengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (pasal 57) b. Ruang Lingkup. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hasil
Pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan ...
cdn-gbelajar.simpkb.idKonsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: 1. Menjelaskan konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2. ... sebagai warga negara demokratis dan taat hukum (democratic and lawfull). Hal ini berarti pembentukan moralitas merupakan fokus yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran.
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PASCA PERPRES …
jdih.kkp.go.idPengertian Kontrak Pasal 1 angka 44 Perpres No. 16/2018 ... KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola. YSS-FK, FH UNAIR, APRIL, 2019 2. 2. Sumber Hukum • KUH Perdata (BW). ... • Ruang Lingkup Perubahan
BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Stakeholder (Stakeholder ...
repository.radenintan.ac.iddengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya.” 2. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) CSR merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik
Aditya Wardhana Syahputra - ResearchGate
www.researchgate.netKonsep Bisnis Internasional 2. Ruang Lingkup Bisnis Internasional ... 2. Lingkungan Politik dan Hukum 3. Lingkungan Teknologi 4. ... negara Vietnam dengan cara membuka pabrik di …
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Komunikasi 2.1.1 Pengertian ...
repository.unpas.ac.idFilsafat Komunikasi, bahwa ilmu komunikasi adalah: ... Suatu Pengantar mengatakan bahwa komunikasi sebagai: Situasi-situasi yang menmungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima ... dan Hukum Pers menyatakan bahwa komunikasi adalah:
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM …
law.uii.ac.idTransaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 …
peraturan.bpk.go.idoleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. (2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib
TATA CARA EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH …
bappeda.ntbprov.go.idTATA CARA EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH RAPERDA TENTANG RPJPD, RPJMD DAN ... Kementerian Dalam Negeri 1 . 2 . DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN : 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ...
BELI TANAH DAN BANGUNAN - Universitas Islam Indonesia
law.uii.ac.idFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Divisi Perpustakaan 3 | Page Pasal 3 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN 1. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak. 2.
CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWA TANAH
law.uii.ac.idFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Divisi Perpustakaan 4 | Page KEDUA atau Pihak-Pihak yang menerima pengoperan sewa dari PIHAK KEDUA. ----- PASAL 8: Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing …
Sistem Kesehatan Nasional - Universitas Indonesia
staff.blog.ui.ac.iddukungan hukum kesehatan, serta administrasi kesehatan Sistem informasi manajemen kesehatan telah berhasil dikembangkan Mencakup a.l sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS), sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMKA), sistem survailans penyakit menular,sistem survailans penyakit tidak menular, serta sistem jaringan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK ... - kemkes.go.id
hukor.kemkes.go.idMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta . pada tanggal 24 Juli 2014. MENTERI KESEHATAN. REPUBLIK INDONESIA, ttd . NAFSIAH MBOI . Diundangkan di Jakarta . pada tanggal. 12 Agustus 2014 . MENTERI HUKUM DAN HA. K ASASI . MANUSIA . REPUBLIK INDONESIA, ttd . AMIR SYAMSUDIN . BERITA …
KEARIFAN LOKAL - Universitas Indonesia
scele.ui.ac.idkeberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu Keraf (2002) kearifan lokal adalah semua bentuk ... Menggali Kearifan Lokal Nusantara, sebuah kajian filsafat. Jurnal Filsafat, UGM. 2004, Jilid 37, Nomor 2 Yogyakarta Thamrin.
PENGANTAR SURVEY DAN PENGUKURAN - Kemdikbud
repositori.kemdikbud.go.idPENGANTAR SURVEY DAN PENGUKURAN 9 Alaska dan beberapa negara barat , survei retracement untuk memulihkan batasan-batasan yang ditetapkan sebelumnya, dan survei subdivisi untuk membangun monumen dan menggambarkan paket baru kepemilikan . survei Kondominium , survey yang memberikan catatan hukum kepemilikan. .
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - Kemdikbud
repositori.kemdikbud.go.idTata Letak: Joko Purnama Genardi Atmadiredja ... KATA PENGANTAR ermendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ... wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian akreditasi A satuan pendidikan mencapai kriteria minimal. Jadi,
HUKUM DAGANG - UNIKAMA
repository.unikama.ac.idpengantar hukum dagang Pengertian Hukum Dagang 1. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. (CST. Kansil) 2. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan hukum perusahaan(HMN Purwosutjipto) . 3.
HUKUM KETENAGAKERJAAN - Universitas Diponegoro
eprints.undip.ac.idBila diikuti sistem Belanda, di negara tersebut hukum perburuhan/ ketenagakerjaan dahulu dijadikan bagian dari hukum perdata, dan secara tradisional hukum perburuhan/ketenagakerjaan selalu digolongkan pada hukum sipil. Gagasan ini berasal dari zaman di mana dianggap bahwa buruh/ tenaga kerja dan ...
HUKUM TATA NEGARA - Universitas Padjadjaran
pustaka.unpad.ac.idHUKUM TATA NEGARA/ STAAT RECHT 1. Pengertian dan Istilah Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : 1.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - pustaka.unpad.ac.id
pustaka.unpad.ac.idGolongan yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsip yaitu : 1. Kranenburg 2. Vegting 3. Prins Golongan ini berpendapata bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik berat/focus pembahasan
Similar queries
Hukum adat, Hukum, Hukum Waris, ISLAM, Hukum Islam, Pengertian, PEMAHAMAN DASAR HUKUM, Kebijakan publik, Pemahaman, Dasar, Hukum pidana, Sistem hukum pidana, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata, Sistem hukum, Indonesia, Pengertian hukum, Filsafat Hukum, Hukum Tata Negara, Negara, Hukum Negara, Perundang, Undangan HUKUM, Waris, Pengantar Perencanaan Transportasi, Undangan, Filsafat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Indonesia, Negara Hukum, PENGANTAR, Internasional, PENGANTAR HUKUM ISLAM, Hukum perseroan terbatas, Perseroan Terbatas, Perseroan, Konsep, Ruang Lingkup, PENGADAAN BARANG, Perdata, Aditya Wardhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM, Beli, Dan perseroan terbatas, Tata, Sistem Kesehatan Nasional, Sistem, Kearifan Lokal, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan