Example: confidence

Search results with tag "Milik"

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

peraturan.bpk.go.id

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Milik negara

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

klcfiles.kemenkeu.go.id

2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari: a. Perusahaan Perseroan, dan b. Perusahaan Umum. 3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah. BMN merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

  Milik

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi …

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi …

repository.untag-sby.ac.id

mempertahankan Negara dan menegakkan hukum yang dibuatnya atas nama Negara. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perekonomian yang maju dan mandiri merupakan tujuan setiap desa. Salah satu cara untuk menggerakkan roda mendirikan Badan Usaha Milik Desa

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

jdih.bumn.go.id

Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, ...

  Milik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 …

dkn.or.id

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21 (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-

  Milik, Badan

HUKUM KETENAGAKERJAAN - Universitas Diponegoro

HUKUM KETENAGAKERJAAN - Universitas Diponegoro

eprints.undip.ac.id

Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000). Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang

  Usaha, Milik, Badan

MENTER! KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN …

MENTER! KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN …

jdih.kemenkeu.go.id

Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG-4 - 2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan basil dari restrukturisasi yang ...

  Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik, Badan usaha

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 …

peraturan.bpk.go.id

tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu. 19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya. 20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam

  Milik, Badan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …

www.foodstation.co.id

www.hukumonline.com b. menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. (8) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 …

kaltim.bpk.go.id

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

  Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik, Badan usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

pih.kemlu.go.id

perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 6.

  Milik

SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI

SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI

jdih.setkab.go.id

BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar …

  Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERKERETAAPIAN …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERKERETAAPIAN …

www.dpr.go.id

10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 11. Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api. 12.

  Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik, Badan usaha

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

jdih.esdm.go.id

a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang

  Undang, Undang undang, Milik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

peraturan.bpk.go.id

20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik, Badan usaha

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 - ESDM

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 - ESDM

jdih.esdm.go.id

22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24.

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Numb

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

pih.kemlu.go.id

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 29. Kolam . . . ... Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . REPUBLIK INDONESIA .

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Badan usaha

Sekilas tentang Perubahan Iklim – Climate Change at a Glance

Sekilas tentang Perubahan Iklim – Climate Change at a Glance

unfccc.int

• Setiap laporan memiliki ikhtisar untuk pembuat kebijakan, yang disetujui oleh delegasi pemerintahan negara-negara anggota IPCC pada saat sidang paripurna kelompok kerja yang …

  Milik, Perubahan, Ikhtisar, Perubahan iklim

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA - BUMN

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA - BUMN

jdih.bumn.go.id

tersebut dibuat dengan akta Notaris. (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS. Pasal 7 (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.

  Reagan, Menteri, Usaha, Ration, Milik, Badan, Menteri negara badan usaha milik negara

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA - …

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA - …

elhkpn.kpk.go.id

(4) LHKPN merupakan dokumen milik negara. 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga sebagai berikut: Pasal 7 (1) Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN

  Reagan, Milik, Milik negara

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN …

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN …

nik.depkop.go.id

2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

  Menteri, Usaha, Milik, Badan, Kecil, Koperasi, Menteri koperasi dan usaha kecil, Badan usaha

Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut

Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut

berkas.dpr.go.id

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan ...

  Reagan, Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik negara, Numb

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

jdih.kemenkeu.go.id

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan ...

  Milik

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

  Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN …

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN …

www.bpkp.go.id

sie infokum – ditama binbangkum 1 peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa

  Barang, Milik, Barang milik

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

www.bpk.go.id

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 5 g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;

  Barang, Milik, Barang milik

LAMPIRAN 2 Senarai Syarikat Milik Menteri …

LAMPIRAN 2 Senarai Syarikat Milik Menteri

www.treasury.gov.my

2 ; Amanah Raya Berhad . 3 : Astronautic Technology (M) Sdn Bhd . 4 : Bank Pembangunan Malaysia Berhad . 5 : Bank Perusahaan Kecil & …

  Menteri, Syarikat, Senarai, Lampiran, Milik, Lampiran 2 senarai syarikat milik menteri

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

repository.uph.edu

perorangan atau badan hukum yang membutuhkan dapat mengizinkan negara-negara anggota dapat meratifikasi undang-undang berikut dengan peraturan serta sistem administrasinya. Pada prinsipnya, Paris Convention ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau Paten

  Reagan, Milik, Badan

Similar queries