Example: quiz answers
bab i - Kemenkumham
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tersebut antara lain indikator kurang relevan dan belum sinkron dengan tupoksi Kementerian Hukum dan HAM dan rencana aksi pelaksanaan reformasi . 3 | P a g e birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan keterbatasan data pendukung, hal ...
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Related documents
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI …
jabar.bpk.go.idpendayagunaan aparatur negara republik indonesia keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : kep/75/m.pan/7/2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil menteri pendayagunaan aparatur negara menimbang : a. bahwa formasi pegawai negeri sipil …
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 616), dicabut dan diyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ...
MENTERI NEGARA - Badan Kepegawaian Negara
www.bkn.go.idPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMAS1 BIROKRASI REPUBLM INDONESIA Nornor : BliW IM.PAN-RBI312013 16 Maret 2013 Larnpiran : I (satu) berkas Hal : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Yang Terhormat 1. Para Menteri Kabinet lndonesia Bersatu 11; 2.