Search results with tag "Konstitusi"
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI - Jimly Asshiddiqie
jimly.comMahkamah Konstitusi bersifat final, dan karena itu dikuatirkan jika Mahkamah Agung dijadikan pihak, putusannya menjadi tidak final lagi. Di samping itu, timbul pula kekuatiran jika Mahkamah Agung menjadi pihak yang bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan utnuk memutus secara sepihak ada pada Mahkamah Konstitusi.
Teori dan Konsep Konstitusi - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.idKonstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbobot 4 SKS. Karena sebagai modul awal, maka isi dan uraiannya merupakan dasar ... peraturan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya digunakan konvensi. ... atau negara berkonstitusi. Menurut J. Barents, ada 3 (tiga) tujuan negara,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.idputusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan ... Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia ... KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
BAB II SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
repository.unpas.ac.id2. Equality before the law, artinya kesamaan kedudukan didepan hukum. 3. Human rights, yakni jamnina HAM oleh Undang-Undang dan keputusan hakim. 16 Didi Nazmi Yunus, konsepsi negara hukum ibid 17 I Dewa gede atmadja, hukum konstitusi, setara …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Mahkamah …
jdih.mkri.idPerwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri atau pejabat setingkatmenteri, Gubernur Bank Indonesia,mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden sebagai tanda kedudukan. (3) Bendera Negara sebagai tanda kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di tengah-tengah pada
Konsep Negara Hukum - Jimly Asshiddiqie
jimly.comsedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
www.kontras.orgd. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi