Search results with tag "Omotion"
APA Guidelines for the Undergraduate Psychology Major
www.apa.org• Pr omotion of psychology as a science • L inks to Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) literature • Us e of action verbs to support measurable aspects of student learning • B road consideration of assessment options • In clusion of important areas of …
PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN OTONOMI …
unmasmataram.ac.idSebagai suatu Negara merdeka dan berdaulat pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda ... pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut ... serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR- RI nomor XV/MPR/1998. Menurut Wayong “ Otonomi daerah sebenarnya …
Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg - UNY
staff.uny.ac.idotonomi. Perhatian utamanya pada tercapainya keadilan melalui penghargaan terhadap keunikan hak-hak individu. Selanjutnya, Kohlberg menggunakan dilema moral untuk mengetahui kedudukan seseorang dalam tahap-tahap perkembangan penalaran moral. Dari keputusan seseorang dalam
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN …
jdih.surabaya.go.idtugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah ...
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
peraturan.go.id6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 8.
Permendagri No 21 Thn 2011 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS ...
bapenda.jabarprov.go.idrakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
www.luk.staff.ugm.ac.idpemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** ) (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
BAB II OTONOMI DAERAH A. Istilah Otonomi Daerah
repository.unpas.ac.idOtonomi Istimewa, serta 3 tingkatan daerah otonomi yakni Propinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Masa berlaku Undang -Undang Nomer 22 Tahun 1948 ini berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomer 1 tahun 1957. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1957 adalah pengaturan tunggal yang berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. ...
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …
sda.pu.go.idsesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; c. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan ...
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang
eprints.umpo.ac.idmengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa ... asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
SEJARAH PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI …
core.ac.ukSejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, Sani Safitri 81 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 setelah tuntunan reformasi dikomandangkan. Kehadiran Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu, dimana rezim otoriter orde baru lengser dan semua
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.idn. otonomi daerah. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin . . .
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
luk.tsipil.ugm.ac.idmelaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) (7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** ) Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
MAKALAH - sumselprov.go.id
jdih.sumselprov.go.idPemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali