Otonomi Daerah
Found 7 free book(s)
MAKALAH - sumselprov.go.id
jdih.sumselprov.go.idPemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
peraturan.go.id6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 8.
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …
sda.pu.go.idsesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; c. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan ...
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
www.luk.staff.ugm.ac.idpemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** ) (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang
eprints.umpo.ac.idmengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa ... asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Permendagri No 21 Thn 2011 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS ...
bapenda.jabarprov.go.idrakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau
ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. R DENGAN GANGGUAN …
eprints.ums.ac.idRUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA (Anggit Trias Budiasih, 2013, 61 halaman) ABSTRAK Latar Belakang : cerebral palsy pada anak sering dijumpai di rumah sakit umum dengan penyebab terbanyak akibat kurangnya pengetahuan orang tua tentang cerebral palsy dan penatalaksanaannya.