AKUNTANSI

1 IN MEDIAIN MEDIAIN MEDIAIN MEDIAN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAi2 cm x 2,2cm2,5 cm x 3 cmN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAi3 cm x 3,5 cmIN MEDIAN MEDIAN MEDIANURAMALIA HASANAHACHMAD FAUZIAKUNTANSI PEMERINTAHANiiAKUNTANSI PEMERINTAHANP enulis : Nurmalia Hasanah Achmad FauziHak Cipta 2017, di penulisDiterbitkan: Penerbit IN MEDIATelp/Faks : (021) 824 253 77 Website : : : Vila Nusa Indah 3 Blok KD 4 No. 1 Bojongkulur - Gunung Putri - Bogor Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,00 (lima miliar rupiah).

2 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,00 (lima ratus juta rupiah).Nurmalia Hasanah Achmad Fauzi AKUNTANSI PEMERINTAHANP enerbit In Media, 2017 Anggota IKAPI no. 250/JBA/20141 jil, 17 x 24 cm, 213 HalISBN : 978-602-0946-68-9I. AKUNTANSI II. JUDULIN MEDIAIN MEDIAIN MEDIAIN MEDIAN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAi2 cm x 2,2cm2,5 cm x 3 cmN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAiN MEDIAi3 cm x 3,5 cmIN MEDIAN MEDIAN MEDIAiiiKata Pengantar Puji syukur senantiasa penulis sampaikan ke hadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

3 Buku ajar AKUNTANSI Pemerintah ini, kami susun untuk menunjang kebutuhan mahasiswa agar dapat mendalami bidang Pemerintahan. Sudah pasti buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih apabila para pembaca mau memberikan kritik dan sarannya kepada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada, Bapak Fauzi, Ibu Vita dan Bapak Jaka Sriyana serta semua orang yang berpartisipasi membantu penyusunan buku ajar ini, atas dorongannya sehingga terlaksananya penyelesaian buku ajar kami tim Pelaksana Penyusunan Buku Ajar mengucapkan terima kasih kepada Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Lembaga Penelitian UNJ, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta pihak- pihak yang telah mendukung dan membantu untuk mensukseskan bahan ajar ivvDaftar IsiKATA PENGANTAR.

4 IiiDAFTAR ISI ..vDAFTAR TABEL ..viiiBAB I. PENDAHULUAN ..1 A. Latar Belakang ..1 B. Tujuan Pemerintah dan Karakteristik AKUNTANSI Pemerintahan ..2 C. Ruang Lingkup AKUNTANSI Pemerintah ..3 D. Petunjuk Penggunaan Buku ..4 BAB II. KEUANGAN NEGARA DAN PENCATATANNYA ..5 A. Pendahuluan ..5 B. Keuangan Negara ..6 C. Standar AKUNTANSI Pemerintah Basis Kas Menuju Berbasis D. SAP Berbasis Akrual ..14 E. Dampak Diterapkannya SAP Basis Akrual ..20 BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI A. Prinsip AKUNTANSI Yang Berlaku Umum ..23 B. Standar Internasional AKUNTANSI Sektor publik ..25 C. Standar AKUNTANSI D. Kerangka Konseptual ..29 E. Strategi Penyusunan Standar di Negara Berkembang ..41 BAB IV. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ..43 A. Tujuan Laporan Keuangan Menurut SFAC No 4 ..45 B. Kebutuhan Informasi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah ..46 C. Teori Pelaporan Dalam Sektor publik ..47 D. Jenis Laporan Keuangan Sektor publik .

5 48 E. Sistem Pelaporan AKUNTANSI Pemerintah ..51 F. Siklus AKUNTANSI Pemerintah ..55 G. Teknik Pelaporan Keuangan Pemerintah ..60 H. Contoh Laporan Keuangan V. AKUNTANSI PERSEDIAAN ..67 A. Definisi Persediaan ..68 B. Pengakuan Persediaan ..70 C. Pengukuran Persediaan ..70 D. Penyajian dan Pengungkapan ..75 E. Contoh Kasus ..77 BAB VI. AKUNTANSI INVESTASI ..81 A. Pengertian Investasi ..82 B. Bentuk Investasi ..82 C. Metode Penilaian Investasi ..86 D. Pengakuan Hasil Investasi ..87 BAB VII. AKUNTANSI ASET TETAP ..93 A. Klasifikasi ..94 B. Pengakuan Dan Pengukuran Aset Tetap ..95 C. Komponen Biaya Aset Tetap ..97 D. Pengeluaran Setelah Perolehan ..97 E. Perolehan Aset Secara Gabungan ..98 F. Konstruksi dalam Pengerjaan ..98 G. Penyusutan Aset Tetap ..100 H. Penyajian dan Pengungkapan ..105 BAB VIII. AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA.

6 109 A. Definisi Kewajiban ..109 B. Klasifikasi Kewajiban ..110 C. Pengakuan Dan Pengukuran Kewajiban ..110 D. Penyajian Dan Pengungkapan Kewajiban ..114 E. Ekuitas Dana ..115 BAB IX. AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA ..119 A. Pendapatan ..119 B. Belanja ..124 BAB X. PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ..129 A. Pengertian Anggaran ..129 B. Prinsip-Prinsip Penganggaran ..130 C. Fungsi Anggaran ..131vii D. Sistem Anggaran Negara ..131 E. Penganggaran Pemerintah Pusat ..133 F. Penganggaran Pemerintah Daerah ..134 G. Pelaksanaan APBN ..138 H. Perubahan APBN ..139 I. Pertanggungjawaban Keuangan Negara ..139 J. Bentuk Dan Isi Laporan Pertanggungjawaban ..139 BAB XI. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ..147 A. Pendahuluan.

7 147 B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem AKUNTANSI Pemerintah Pusat ..148 C. Latar Belakang SAPP ..150 D. Dasar Hukum SAPP ..151 E. Pengertian SAPP ..151 F. Klasifikasi SAPP ..152 G. Sistem AKUNTANSI Barang Milik Negara ..162 BAB XII. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ..171 A. Pendahuluan ..171 B. Pembaharuan Dalam Sistem AKUNTANSI Keuangan Daerah ..173 C. Prinsip-Prinsip Dasar Di Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah ..175 D. Struktur Dan Bentuk Laporan Keuangan Daerah ..178 E. Proses Penyusunan Sistem AKUNTANSI Pemerintah Daerah ..179 F. Sistem AKUNTANSI Pemerintah Daerah ..187 G. Sistem AKUNTANSI Satuan Kerja ..189 H. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..194 DAFTAR PUSTAKA ..196 GLOSSARY ..199 INDEKS ..2031viiiBAB 1 : PENDAHULUANAKUNTANSI PEMERINTAHAND aftar TabelTabel 1. Strategi Penerapan SAP Akrual ..16 Tabel 2. Perbandingan PP No 24 Tahun 2005 Dengan PP No 71 Tahun 2010.

8 17 Tabel 3. Proses Pelaksanaan Masing Masing Unit AKUNTANSI ..162 Tabel 4. Proses Pelaksanaan AKUNTANSI Barang di Masing Masing UAB ..163 Tabel 5. Transaksi SKPKD ..1881viiiBAB 1 : PENDAHULUANAKUNTANSI PEMERINTAHANBab 1 PENDAHULUANA. LAtAr BeLAkAngDalam era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran AKUNTANSI sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan itu tidak hanya diperuntukkan untuk pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (accountability) kepada banyak pihak yang memerlukan, Di dalam dunia bisnis (Commercial), AKUNTANSI telah berkembang seiring dengan perkembangan bisnis tersebut. Hal ini menyebabkan AKUNTANSI harus bisa menyesuaikan dan berkembang seiring dengan perkembangan dunia AKUNTANSI pemerintahan tidaklah secepat AKUNTANSI bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan.

9 Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan AKUNTANSI pemerintahan menjadi penting. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keungan sebagai wujud transparasi keuangan dalam Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi demikian secara umum pengertian tersebut tidak berbeda dengan AKUNTANSI , perbedaannya terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan penggunanya. Jenis yang dicatat dalam AKUNTANSI pemerintah adalah transaksi keuangan pemerintah. Penggunanya secara umum adalah rakyat secara luas yang diwakili oleh lembaga legislative, pemerintah dan kreditor seperti : IMF, ADB dan yang lainnya.

10 Kebutuhan akan AKUNTANSI pemerintah semakin besar sehingga disiplin ilmu AKUNTANSI memasukkan AKUNTANSI pemerintahan sebagai bagiannya. Dengan diakuinya AKUNTANSI pemerintahan di dalam disiplin ilmu AKUNTANSI , AKUNTANSI menjadi lebih variatif. 32 BAB 1 : PENDAHULUANAKUNTANSI PEMERINTAHANJika diklasifikasikan ruang lingkup AKUNTANSI terbagi menjadi dua yaitu AKUNTANSI mikro dan AKUNTANSI makro. AKUNTANSI pemerintahan dan AKUNTANSI bisnis termasuk dalam AKUNTANSI mikro, sementara AKUNTANSI social dan national accounting termasuk dalam AKUNTANSI makroB. tujuAn PemerintAh dAn kArAkteristik AKUNTANSI PemerintAhAnPemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memilik tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan karena itu, adanya perbedaan perlakuan AKUNTANSI pemerintahan dengan AKUNTANSI bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya.