STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

1 PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA2017 STANDARPEMERIKSAANKEUANGAN NEGARAPERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA2017 STANDARPEMERIKSAANKEUANGAN NEGARAiiBadan Pemeriksa KEUANGAN Republik IndonesiaKATA SAMBUTANB erdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, STANDAR PEMERIKSAAN merupakan patokan untuk melakukan PEMERIKSAAN pengelolaan dan tanggung jawab KEUANGAN NEGARA . STANDAR PEMERIKSAAN terdiri dari STANDAR umum, STANDAR pelaksanaan, dan STANDAR pelaporan PEMERIKSAAN yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas PEMERIKSAAN , BPK telah menyusun STANDAR PEMERIKSAAN pertama kali pada tahun 1995 yang disebut STANDAR Audit Pemerintahan (SAP).

2 Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang PEMERIKSAAN , pada Tahun 2007 BPK menyusun STANDAR PEMERIKSAAN dengan nama STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN). Setelah hampir sepuluh tahun digunakan sebagai STANDAR PEMERIKSAAN , SPKN 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan STANDAR audit internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, SPKN 2007 perlu disempurnakan. Perkembangan STANDAR PEMERIKSAAN internasional saat ini mengarah kepada perubahan dari berbasis pengaturan detail (rule-based standards) ke pengaturan berbasis prinsip (principle-based standards). Perkembangan pada tingkat organisasi badan pemeriksa sedunia, INTOSAI telah menerbitkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) untuk menjadi referensi pengembangan STANDAR bagi anggota INTOSAI.

3 Khusus untuk PEMERIKSAAN KEUANGAN , INTOSAI mengadopsi keseluruhan International Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountants (IFAC). Seiring dengan perkembangan STANDAR internasional tersebut, STANDAR Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tahun 2001 yang diberlakukan dalam SPKN 2007, juga mengalami perubahan dengan mengadopsi ISA. Pada awal 2017, saat BPK genap berusia 70 tahun, BPK berhasil menyelesaikan penyempurnaan SPKN 2007 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sejak diundangkannya Peraturan BPK ini, SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan PEMERIKSAAN pengelolaan dan tanggung jawab KEUANGAN NEGARA .

4 Dengan SPKN ini, diharapkan hasil PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA dapat lebih berkualitas. Hasil PEMERIKSAAN yang berkualitas akan bermanfaat bagi pengelolaan KEUANGAN NEGARA yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat SPKN ini telah melalui proses baku pengembangan STANDAR sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun kelaziman proses penyusunan STANDAR dalam dunia profesi. SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang suatu STANDAR PEMERIKSAAN bukanlah pada penyusunannya, tetapi sejauh mana kesuksesan dalam penerapannya. Oleh karenanya, tugas kita saat ini adalah berupaya agar SPKN yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik.

5 Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan karunia dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 6 Januari 2017. Badan Pemeriksa KEUANGAN Republik Indonesia Ketua Dr.

6 Harry Azhar Azis, ISI HalamanKATA SAMBUTAN .. iiDAFTAR ISI .. vPeRATURAN BADAN PeMeRIKSA KEUANGAN NoMoR 1 TAhUN 2017 TeNTANg STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA .. vii-xvLAMPIRAN I KeRANgKA KoNSePTUAL PEMERIKSAAN .. 1-21 LAMPIRAN II PSP 100 - STANDAR UMUM .. 23-36 LAMPIRAN III PSP 200 - STANDAR PeLAKSANAAN PEMERIKSAAN .. 39-53 LAMPIRAN IV PSP 300 - STANDAR PeLAPoRAN PEMERIKSAAN .. 55-83viPERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANGSTANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN Pengelolaan dan Tanggung Jawab KEUANGAN NEGARA dan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KEUANGAN menyatakan bahwa STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA disusun oleh Badan Pemeriksa KEUANGAN ; b.

7 Bahwa STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA merupakan patokan yang wajib dipedomani dalam melakukan PEMERIKSAAN pengelolaan dan tanggung jawab KEUANGAN NEGARA ; c. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa KEUANGAN Nomor 1 Tahun 2007 tentang STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA sudah tidak sesuai dengan perkembangan STANDAR PEMERIKSAAN yang berlaku dan kebutuhan organisasi Badan Pemeriksa KEUANGAN sehingga perlu diganti;vii d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa KEUANGAN tentang STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA ;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA (Lembaran NEGARA Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NEGARA (Lembaran NEGARA Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN Pengelolaan dan Tanggung Jawab KEUANGAN NEGARA (Lembaran NEGARA Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KEUANGAN (Lembaran NEGARA Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 4654);viiiMEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN 1 Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:1.

9 Badan Pemeriksa KEUANGAN yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga NEGARA yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab KEUANGAN NEGARA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NEGARA Republik Indonesia Tahun STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan PEMERIKSAAN pengelolaan dan tanggung jawab KEUANGAN Pernyataan STANDAR PEMERIKSAAN yang selanjutnya disingkat PSP adalah STANDAR PEMERIKSAAN yang diberi judul, nomor, dan tanggal KEUANGAN NEGARA adalah semua hak dan kewajiban NEGARA yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik NEGARA berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pengelolaan KEUANGAN NEGARA adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola KEUANGAN NEGARA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan Tanggung Jawab KEUANGAN NEGARA adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan KEUANGAN NEGARA secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan.

10 Dengan memperhatikan rasa keadilan dan Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas PEMERIKSAAN pengelolaan dan tanggung jawab KEUANGAN NEGARA untuk dan atas nama Badan Pemeriksa KEUANGAN . 8. PEMERIKSAAN adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan STANDAR PEMERIKSAAN , untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab KEUANGAN Aparat Pengawasan Intern pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, Kementerian NEGARA , Lembaga NEGARA , dan Lembaga pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup 2 SPKN dinyatakan dalam bentuk 3(1) SPKN terdiri dari:a.