Example: dental hygienist
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
penerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
www.bpk.go.idAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …
www.bpk.go.iddhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …
www.bpk.go.iddhendianto-birohukum bpk-ri/10/16/2006 1 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK …
www.bpk.go.idUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
www.bpk.go.idUndang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …
www.bpk.go.idj. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 14 (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
www.bpk.go.id5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan
PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM …
www.bpk.go.idPERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI Prof. Dr. Anwar Nasution1 1. Pengantar ... independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua ... mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …
www.bpk.go.idKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK; 4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat,
Related documents
6 Laporan Keuangan PPKD - bandungkab.go.id
www.bandungkab.go.idpinjaman Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti. Permendagri No. 13 Tahun 2006 PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ...
ALASAN PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL …
digilib.uinsby.ac.idkarena pinjaman ini berlabel ilegal, kemudian kondisi keuangan menjadi tidak stabil karena anggaran pengeluaran tidak digunakan sebagaimana mestinya, serta adanya rasa ingin menggunakan pinjaman online kembali karena sebelumnya sudah pernah menggunakan sehingga terbiasa dan selalu mendapat tawaran pinjaman baru.
BAB II Utang Luar Negeri 1. Utang luar negeri adalah ...
eprints.ums.ac.idPinjaman dari lembaga internasional, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti World Bank Asia dan Development Bank, yang pada ... pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesi. Pengertian pertama adalah ...
SOALAN LAZIM (FAQ) BAHAGIAN PENGANJURAN …
apps.mara.gov.myberdekatan, Pejabat Pos, melalui potongan gaji majikan, pengeluaran KWSP atau melalui sistem perbankan atas talian (online banking). Maklumat lanjut boleh rujuk di LAMPIRAN. 4. Soalan : Bolehkah saya membayar pinjaman saya melalui potongan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ? Jawapan : Ya, boleh.
ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN
jdih.bpk.go.idPembayaran bunga utang adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang ( principal outstanding ), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan Negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga
PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
peraturan.bpk.go.idpinjaman. 18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKONOMI TEKNIK
tep.fateta.unand.ac.idMisalnya jumlah pinjaman pokok (P) Rp 1000 dengan tingkat bunga modal 10% per tahun (i), maka jumlah pinjaman pada setiap tahun dapat kita lihat pada Tabel di bawah: Jumlah pinjaman pada tahun ke 1 = Rp 1000 + 0.1 (1000) = Rp 1100 Jumlah pinjaman pada tahun ke 2 = Rp 1000 + 0.1 (1000) + 0.1 (1000) = Rp 1000 + 2 (0.1) 1000 = Rp 1200
List of Loan Schemes - SME Corp
www.smecorp.gov.my18. Skim Kredit Pengeluaran Makanan-i 19. Skim Pembiayaan Bot Perikanan-i 20. Skim Pertanian Bukan Makanan 21. Skim Perusahaan Kecil Sederhana 22. Term Financing-i 23. Micro Financing Scheme 24. TemanMesra 25. TemaNiaga / TemaNiaga-i Murabahah 26. BizMula-i