PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I STANDAR …

1 PRESIDENREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN IPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 33 TAHUN 2O2 OTENTANGSTANDAR HARGA SATUAN REGIONALSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAIBATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHS esuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan PRESIDEN ini bertujuan sebagai pedomanbagi pemerintah daerah dalam men5rusun STANDAR harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk pen5rusunan Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). STANDAR harga satuan yangditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan STANDAR harga satuan regional dalamPeraturan PRESIDEN ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2 Ketentuan LAMPIRAN I dalam Peraturan PRESIDEN ini mengatur mengenai batastertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupunpelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:1. satuan biaya honorarium;2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan4. satuan biaya pengadaan kendaraan No 006518 AStandarPRESIDENREPUBLIK INDONESIA -2- STANDAR harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN inimerupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan denganmempertimbangkan tingkat kemahalan SATUAN BIAYA HONORARIUMS atuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, meliputi Honorarium Penanggung Jawab Pengelola KeuanganHonorarium diberikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa PenggunaAnggaran (KPA); Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah(PPK SKPD); Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.

3 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuankerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawabpengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),dengan ketentuan sebagai berikut:a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebihdari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai denganjumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu danayang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebutdibebankan pada masing-masing No 005?57 Ab. untukPRESTDENREPUBLIK INDONESIA -3-b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanjapegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendaharapengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaranpembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacupada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasukbendahara pengeluaran pembantu.

4 Danb) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3(tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran ) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu)KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah ) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagaiberikut:a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; danb) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah paguyang dikelola PPK jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawabpengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10%(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dane. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsionalbendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium No 005?53 HonorariumPRESIDENREPUBLIK Honorarium Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/JasaHonorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasauntuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuaidengan ketentuan peraturan Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/JasaHonorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaanbarang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasasesuai dengan ketentuan peraturan Honorarium Pengguna AnggaranHonorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:a.

5 Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang,konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; ataub. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasisesuai dengan ketentuan peraturan ha1 pejabat pengadaan barangljasa dan kelompok kerja pemilihanpengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaanbarangl jasa, tidak diberikan honorarium Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugastambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusanpejabat yang hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dantelah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidakdiberikan honorarium No 005212 AI.

6 4. HonorariumPRESIDENREPUBLIK Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Honorarium Narasumber atau PembahasHonorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabatnegara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yangmemberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, uorkshop,sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dbcussion, dankegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan danpelatihan).Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan denganketentuan sebagai berikut:a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorariumnarasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baikdilakukan secara panel maupun narasumber atau pembahas berasal dari:1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ataumasyarakat; atau2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggarasepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatanberasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaradan/atau dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal darisatuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikanhonorarium sebesar Sooh (lima puluh persen) dari No 005258 HonorariumPRESIDENREPUBLTK INDONES!

7 Honorarium ModeratorHonorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatursipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yangberwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator padakegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,tuorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dbcussion,dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan danpelatihan).Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerahpenyelenggara; ataub. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerahpenyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utamakegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerahpenyelen ggar a dan / atau Honorarium Pembawa AcaraHonorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipilnegara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenanguntuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatanseminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan,simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundangminimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ataupimpinan langgotaDPRD dan dihad,iri lintas satuan kerja perangkatdaerah dan/ atau No005152 Honorarium.

8 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA -7 Honorarium PanitiaHonorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yangdiberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia ataspelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenissepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dariluar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dankegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal darinon aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif denganmempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacupada besaran honorarium untuk anggota jumlah peserta 4O (empat puluh) orang atau lebih, jumlahpanitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluhpersen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensidan efektivitas.

9 Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikanhonorarium paling banyak 4 (empat) No OO5?94 HonorariumPRES IDENREPUBLIK Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim PelaksanaKegiatanTim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkatdaerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorariumbagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV,pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaantim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:NoJabatanKlasifikasiIIIIII1 Pejabat Eselon I dan Eselon II2J42 Pejabat Eselon III3453 Pejabat Eselon IV, pelaksana, danpejabat fungsional567 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yangditerima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:a.

10 Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelasjabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan ,00 (duapuluh juta rupiah) per Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelasjabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan ,00 (enamjuta rupiah) per bulan dan kurang dari ,00 (dua puluhjuta rupiah) per No OO5?74 Ac. KlasifikasicPRESIDENREPUBLIK INDONESIA -9-Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelasjabatan tertinggi kurang dari ,00 (enam juta rupiah) perbulan atau belum menerima tambahan Honorarium Tim Pelaksana KegiatanHonorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalamsuatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugastertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau pembentukan tim yang dapat diberikan honorariumadalah sebagai berikut:a.