STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH …

1 Subagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019 STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. PENDAHULUAN PERATURAN tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami revisi dengan dikeluarkannya PERATURAN PEMERINTAH (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP yang terdiri atas 225 pasal ini mulai berlaku tanggal 12 Maret 2019. PP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan aturan pelaksanaan yang diamatkan DALAM ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 293 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemonitoran dan pengevaluasian atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) diatur DALAM PERATURAN PEMERINTAH .

2 Sedangkan DALAM Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH . Subagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019 Sebelum diundangkannya PP Nomor 12 Tahun 2019, terdapat PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diundangkannya PP Nomor 12 Tahun 2019, maka PP Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Ketentuan mengenai PEMERINTAH Daerah diatur DALAM UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAH Daerah dan perubahannya. UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan aturan yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang PEMERINTAH Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pelaksana dari UU Nomor 32 Tahun 2004.

3 Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan dicabutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka aturan pelaksananya juga harus menyesuaikan dengan UU yang baru. Terdapat banyak perubahan DALAM PP Nomor 12 Tahun 2019, salah satu perubahannya adalah pada STRUKTUR Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan tersebut menyesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berupa penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010. STRUKTUR APBD meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Terdapat beberapa perubahan pada STRUKTUR pendapatan, STRUKTUR belanja daerah, dan STRUKTUR pembiayaan. Perubahan STRUKTUR ini mengubah perencanaan, substansi, dan mekanisme evaluasi, termasuk soal sistem pelaporan. Tulisan hukum ini akan fokus pada masing-masing STRUKTUR tersebut.

4 II. PERMASALAHAN A. Bagaimana STRUKTUR pendapatan daerah DALAM APBD yang diatur DALAM PP Nomor 12 Tahun 2019? B. Bagaimana STRUKTUR belanja daerah DALAM APBD yang diatur DALAM PP Nomor 12 Tahun 2019? C. Bagaimana STRUKTUR pembiayaan daerah DALAM APBD yang diatur DALAM PP Nomor 12 Tahun 2019? 1 Pasal 223 PP 12 Tahun 2019 Subagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019 III. PEMBAHASAN STRUKTUR APBD yang diatur DALAM Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas: 1. Pendapatan Daerah; 2. Belanja Daerah; dan 3. Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih DALAM periode tahun anggaran Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah DALAM 1 (satu)

5 Tahun Belanja Daerah adalah semua kewajiban PEMERINTAH Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih DALAM periode tahun anggaran Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah DALAM 1 (satu) tahun Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran Dengan dikeluarkannya PP Nomor 12 Tahun 2019, STRUKTUR APBD mengalami beberapa perubahan, menyesuaikan dengan STRUKTUR APBD yang diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Terkait dengan STRUKTUR pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya jadi satu dari tiga sumber pendapatan daerah berubah menjadi pendapatan transfer.

6 2 Pasal 1 angka 7 PP Nomor 12 Tahun 2019 3 Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 4 Pasal 1 angka 13 PP Nomor 12 Tahun 2019 5 Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 6 Pasal 1 angka 14 dan Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 Subagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019 A. STRUKTUR Pendapatan Daerah Terdapat perbedaan pada STRUKTUR Pendapatan Daerah yang diatur PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan tersebut terdapat pada rincian pada pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, memberi rincian pada pendapatan transfer yaitu transfer dari PEMERINTAH pusat dan transfer antar-daerah. dana perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer dari PEMERINTAH Pusat. Selain itu terdapat rincian lain berupa dana insentif daerah, dana otonomi khusus , dana keistimewaan, dan dana desa.

7 Kemudian juga terdapat rincian pada transfer antar-daerah yang tidak terdapat pada PP 58 Tahun 2005. Perbandingan antara STRUKTUR pendapatan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut. STRUKTUR Pendapatan Daerah pada APBD PP Nomor 12 Tahun 2019 PP Nomor 58 Tahun 2005 1. Pendapatan Asli Daerah: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 1. Pendapatan Asli Daerah: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Pendapatan transfer: a. transfer PEMERINTAH Pusat: 1) dana perimbangan : (a) Dana Transfer Umum: (1) DBH (2) DAU (b) Dana Transfer khusus : (1) DAK Fisik; dan (2) DAK Non Fisik.

8 2) dana insentif daerah; 3) dana otonomi khusus ; 4) dana keistimewaan; dan 5) dana desa. b. transfer antar-daerah: 1) pendapatan bagi hasil; dan 2) bantuan keuangan. 2. Pendapatan dana perimbangan : a. DBH b. DAU c. DAK Subagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019 STRUKTUR Pendapatan Daerah pada APBD PP Nomor 12 Tahun 2019 PP Nomor 58 Tahun 2005 3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: a. hibah; b. dana darurat; dan/atau c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan 3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: a. hibah; b. dana darurat; dan/atau c. lain-lain pendapatan yang ditetapkan PEMERINTAH . Lebih lanjut dapat dijelaskan STRUKTUR pendapatan daerah yang diatur DALAM Pasal 30 PP Nomor 12 Tahun 2019: a. pendapatan asli daerah, meliputi 7: 1) pajak daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah8; 2) retribusi daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah9; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah10; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri atas11: a) hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan; b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c) hasil kerja sama daerah; d) jasa giro; e) hasil pengelolaan dana bergulir; f) pendapatan bunga; g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah.

9 H) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 7 Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 8 Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 9 Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 10 Pasal 31 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 11 Pasal 31 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 Subagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019 i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k) pendapatan denda pajak daerah; l) pendapatan denda retribusi daerah; m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n) pendapatan dari pengembalian; o) pendapatan dari BLUD; dan p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan PERATURAN perundang-undangan.

10 B. pendapatan transfer, meliputi12: 1) transfer PEMERINTAH Pusat, terdiri atas13: a) dana perimbangan , terdiri atas14: (a) Dana Transfer Umum, terdiri atas15: 1) DBH. 2) DAU. (b) Dana Transfer khusus , terdiri atas16: 1) DAK Fisik; dan 2) DAK Non Fisik. b) dana insentif daerah, merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja c) dana otonomi khusus , merupakan pendapatan transfer yang dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan PERATURAN 12 Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 13 Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 14 Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 15 Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 16 Pasal 35 ayat (3)