Search results with tag "Perhubungan"
JDIH | Kementerian Perhubungan
jdih.dephub.go.idJenderal Perhubungan Darat 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
PEDOMAN TEKNIS - Dinas Perhubungan DKI Jakarta
www.andalalindkijakarta.comKeputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 8 Tahun 1991; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 1989 tentang Organisasi dan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idKEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 339, dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.id- 2-Menetapkan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMenteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idKANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi …
MODEL DAN STRATEGI PEMULIHAN BISNIS PENERBANGAN …
distp.ui.ac.idSetelah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang mengecualikan untuk melayani wilayah yang termasuk PSBB . 7 maupun zona merah maka penerbangan domestik berjadwal akan jauh dari melayani rute gemuk. Alhasil, maskapai berupaya beralih dengan ... Perhubungan Republik ...
IMPOR BARANG KIRIMAN - Kementerian Keuangan Republik …
klcfiles.kemenkeu.go.id14.Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan 15.Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 16.Kementerian Kelautan dan Perikanan 17.Kementerian Budaya dan Pariwisata 18.Kementerian Lingkungan Hidup 19.Kementerian Perindustrian 20.Kementerian Pertahanan
PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …
jdih.dephub.go.id30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. BAB II PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Pasal 2 (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi: a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1.1 Maksud dan …
peraturan.go.idPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1. UMUM 1.1 Maksud dan Tujuan Maksud Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam pembangunan …
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
penerimaan.polri.go.idKementerian Perhubungan Republik Indonesia); c) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhan. 5) khusus untuk Prodi Kedokteran, Dokter …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idyang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi
PEDOMAN - Kementerian PUPR
simantu.pu.go.idPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas SNI 03-2443-1991, Spesifikasi trotoar No. 011/T/Bt/1995 tentang Tata cara perencanaan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan No. 027/T/Bt/1995 tentang Tata cara perencanaan jembatan penyeberangan untuk pejalan
CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) - dephub.go.id
imsis-djpu.dephub.go.idlampiran peraturan menteri perhubungan . nomor : pm 81 tahun 2017. tanggal : 6 september 2017. civil aviation safety regulations (c.a.s.r.) part 91 . amendment 5 . general operating and flight rules . republic of indonesia. ministry of transportation. september …
BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN - UM
studentsrepo.um.edu.myfaktor yang mempengaruhi kemahiran tersebut serta tahap perhubungan antara keduanya dalam situasi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Kajian ini bertujuan untuk menerangkan fenomena yang berlaku iaitu tahap pengetahuan dan …
PERHUBUNGAN GENDER DALAM MASYARAKAT …
jbsd.umt.edu.myPERHUBUNGAN GENDER DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL BERDASARKAN HIKAYAT PATANI (GENDER RELATIONS IN TRADITIONAL SOCIETY BASED ON HIKAYAT PATANI) SUHADAN ANWAR* DAN SALMAH JAN NOOR MUHAMMAD Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. …
Similar queries
PERHUBUNGAN, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, NASIONAL, Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan, KANTOR, Perhubungan Republik, REPUBLIK, PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK, Direktur Jenderal, PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API, PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API, Kedatangan