Direktur Jenderal
Found 7 free book(s)
PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor : …
web.ipb.ac.idDirektur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. BAB II SYARAT-SYARAT Pasal 2 (1) Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, Fisika, kimia, …
PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …
jdih.dephub.go.id30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. BAB II PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Pasal 2 (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi: a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.id16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 2 Tatanan Kebandarudaraan Nasional memuat: a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Umum; dan b. rencana induk nasional Bandar Udara. Pasal 3 (1) Tatanan Kebandarudaraan Nasional berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan - ESDM
jdih.esdm.go.id11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. BAB II TINGKAT MUTU PELAYANAN Pasal 2 Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id(2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan: a. tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak m,emiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha; b.
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN ...
www.pajak.go.id10. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 …
INDONESIA DAN SINGAPURA PERBARUI PERJANJIAN PAJAK
www.pajak.go.idNomor: SP-03/2020 INDONESIA DAN SINGAPURA PERBARUI PERJANJIAN PAJAK Jakarta, 5 Februari 2020 – Pemerintah Indonesia dan Singapura telah mencapai kesepakatan